Kajari Makassar Dilantik di Rujab

LBH Makassar Protes Pelantikan Kajari di Rujab, Ada Udang di Balik Batu?

penyelenggaraan kegiatan seremonial pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Neger di gedung Baruga Anging Mamiri menjatuhkan kewibawaan

LBH Makassar Protes  Pelantikan Kajari di Rujab, Ada Udang di Balik Batu?
TRIBUN TIMUR/DARUL AMRI
Direktur Internal LBH Makassar Haswandy Andi Mas 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar turut angkat bicara seputar rencana pelantikan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar yang diadakan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (26/02/2017) hari ini.

Menurut Direktur LBH Makassar, Haswandy Andi Mas, penyelenggaraan kegiatan seremonial pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Neger di gedung Baruga Anging Mamiri menjatuhkan kewibawaan dan integritas institusi Kejaksaan.

"Ini sangat berpotensi melahirkan konflik kepentingan bagi Pejabat Kepala Kejaksaan beserta bahahannya dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah kota Makassar," sebutnya.

"Terlebih lagi dalam proses hukum (penyelidikan dan penyidikan) beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah kota Makassar yang sementara berjalan," lanjut Haswandy.

Kajaksaan Negeri Makassar sebagai lembaga penegak hukum yang dalam kasus tindak pidana korupsi kata Haswandy memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan. Oleh karena itu tentunya harus menjaga kewibawaan dan integritas, baik secara institusi maupun secara personal para pejabatnya.

"Apalagi dalam Undangan yang tersebar terlihat jelas menggunakan Kop Surat Walikota Makassar dan ditandatangani oleh Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto. Sehingga menimbulkan kesan 'Ada udang di balik batu',” kata Haswandy.

Ia mengaku modus fasilitasi semacam ini, telah diidentifikasi sebagai pola-pola pendekatan yang sering dimainkan oleh para Mafia Hukum. Hal ini bahkan pernah dirilis dalam Buku MAFIA HUKUM yang diterbitkan oleh Satgas Anti Mafia Hukum yang pernah dibentuk di era kepemimpinan Presiden SBY.

"Seharusnya jika hanya untuk menjaga sinergitas, Kegiatan Pelantikan dan Serah terima Jabatan tersebut cukup dilaksanakan sendiri oleh internal Kejaksaan dan pihak Walikota Makassar sekadar peserta Undangan," paparnya.

Ia mendesak kepada Kejaksaan Negeri Makassar untuk menolak fasilitas tersebut dan membantalkan kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan Pelantikan dan serah terima jabatan tersebut cukup dilaksanakan di lingkungan Kejaksaan sendiri, Gedung Kejaksaan Tinggi ataupun di gedung Kejaksaan Negeri Makassar.

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ina Maharani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved