TribunTimur/

Agar Anggaran Pendidikan Ngalir Lagi, Kemendikbud Minta Pemprov Sulsel Tarik Surat Komplainnya

Hal itu sebagai syarat yang diberikan Kemendikbud agar pemblokiran anggaran pendidikan masuk ke Sulsel bisa dibatalkan.

Agar Anggaran Pendidikan Ngalir Lagi, Kemendikbud Minta Pemprov Sulsel Tarik Surat Komplainnya
HANDOVER
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyurati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Surat itu ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Abd Latif. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Marzuki Wadeng mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menarik suratnya ke sekolah dan Kementerian.

Hal itu sebagai syarat yang diberikan Kemendikbud agar pemblokiran anggaran pendidikan masuk ke Sulsel bisa dibatalkan.

Permintaan ini disampaikan langsung Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi saat menerima kunjungan komisi E DPRD Sulsel.

"Secara tersirat disampaikan agar surat edaran Disdik itu dicabut. Lebih enak memang kalau ditarik kembali," kata Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Marzuki Wadeng, Jumat (17/2/2017).

Namun, Marzuki berharap pihak gubernur segera bertemu dengan Mendikbud.

"Soal bantuan memang saya kita harus diketahui oleh Diknas. Kalau tidak diketahui bisa bersoal dikemudian hari. Intinya tidak ada lagi istilah pemblokiran," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulsel, Irman Yasin Limpo meminta agar polemik ini tak membuat pelayanan pendidikan terganggu.

"Kalau kami salah maka tegur kami, kami harap polemik ini tak menganggu layanan pendidikan," kata None, sapaan Irman Yasin Limpo, di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (14/2/2017).

Melalui surat Nomor: 0337/A1.1/PK/2017, Rabu, (8/2/ 2017) lalu Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendiknas Daryanto, menyurati para pimpinan utama di lingkup kemendiknas, untuk memblokir sementara satu dari tujuh item bantuan “Jakarta” dari dana APBN 2017, ke 997 sekolah menengah (SMA/SMK) dan 81 PK-PLK (SLB) di Sulsel.

Mereka pun mengancam untuk memblokir sementara Kemendikbud memblokir sementara bantuan fisik dan non fisik untuk sekolah menegah di Sulsel yang dianggarkan di APBN 2017 sampai ada kesepakatan tentang mekanisme kerja sama pengelolaan pendidikan menengah antara Kemendikbud dengan Pemprov Sulsel. (*)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Ina Maharani
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help