TribunTimur/

DPRD Sulsel Anggap Taksi Online Ini Masalah Serius

Ia pun meminta pemerintah provinsi Sulsel membuat tim untuk sweeping kendaraan berbasis online ini.

DPRD Sulsel Anggap Taksi Online Ini Masalah Serius - mendesak-pemerintah-untuk-segera_20170213_224629.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel dari Komisi D menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di Tower DPRD, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (13/2/2017). Asosiasi Pengusaha Taksi (Apetaksi) Sulsel mendesak pemerintah untuk segera memblokir taksi online atau berbasis daring.
DPRD Sulsel Anggap Taksi Online Ini Masalah Serius - l-dari-komisi-d-menggelar-rapat-dengar-pendapat_20170213_225001.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel dari Komisi D menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di Tower DPRD, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (13/2/2017).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Syamsuddin Karlos mengatakan persoalan kendaraan berbasis online perlu ditangani serius.

"Inikan masalah serius, pertanyaannya sekarang apa yang dilakukan oleh dinas perhubungan dan kepolisian karena mereka ini melanggar," katanya.

Ia pun meminta pemerintah provinsi Sulsel membuat tim untuk  sweeping kendaraan berbasis online ini.

"Mesti ada sweeping untuk kendaraan pribadi yang berubah jadi kendaraan umum," katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PAN Irwandi Natsir mengatakan Gubernur Sulsel mesti menyurat ke kepolisian republik Indonesia (Polri).

"Jadi Pemerintah Provinsi Sulsel mesti menyurat ke kepolisian, supaya Go-Car dan Grab Car ditindak dengan cara ditangkap karena tak sesuai dengan aturan," katanya.

Sementara itu, Pendamping Hukum Asosiasi Angkutan Umum, Asdar Akbar mengatakan pemerintah mesti melakukan langkah antisipasi sehingga tak terjadi keributan.

"Jika ini dibiarkan dimana posisi pemerintah saat ini sebagai pemegang aturan. Jangan mau kalah apalagi ini melanggar aturan dan tak punya pajak," katanya. (*)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help