Disebut Kelola Koperasi Bodong, Ini Komentar Kuasa Hukum Tersangka Korupsi Bantuan Koperasi

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) itu antara lain Swadana dengan tersangka Gemawan, Citra Niaga (Ikbal) dan Berkah Bersama (Yudo Bahari) dan Berkah Bahari

Disebut Kelola Koperasi Bodong, Ini Komentar Kuasa Hukum Tersangka Korupsi Bantuan Koperasi
int
www.tribun-timur.com 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM- Kuasa Hukum tersangka kasus dugaan korupsi dana alokasi Kementerian Koperasi kegiatan perguatan modal usaha bagi koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk tiga tersangka membantah Koperasi yang dikelolah kliennya adalah bodong.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) itu, antara lain  Swadana dengan tersangka Gemawan, Citra Niaga (Ikbal) dan Berkah Bersama (Yudo Bahari) dan Berkah Bahari.

 "Semua Koperasi yang dikelolah kliennya sudah terverifikasi bahkan sudah memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk LPDB (Lembaga Pengelolah Dana Bergulir Kementerian Koperasi),"kata Buyung Harjana Hamda kepada wartawan, Rabu (4/1/2017)

Buyung mengatakan bahwa penerimaan pinjaman dana penguatan modal UMKM kepada Koperasi klienya tidak begitu saja mereka langsung terima, tetapi sudah melalui berbagai tahapan dan prosedur yang ditentukan.

Tahapan yang dilalui, kata Buyung, mulai berhadapan dengan Dinas Koperasi untuk kelengkapan dokumen sesuai dengan petunjuk LPDB. 

"Dokumen itulah yang kita ajukan ke LPDB, terus perubahan anggaran dasar diajukan ke notaris. Semua syarat syarat itu diajukan ke LPDB,"sebutnya.

Selain itu ada pengecekan lapangan tim LPDB yang didampingi langsung Dinas Koperasi setempat. "Pada saat didampingi Dinas Koperasi disitulah diverifikasi semua dokumen oleh Manajemen resiko dan pihak LPDB. Setelah diverifikasi kembali dibawa ke LPDB"jelasnya.

Dokumen yang telah diverifikasi, LPDB selanjutnya memasukan ke Bidang etik yang menentukan kelayakan bisa menerima dana pinjaman bantuan penguatan modal UMKM.

"Menerima dana pinjaman itu tidak semudah yang kita pikirkan dan sangat susah dan harus melalui prosedur,"paparnya.

Mengenai Koperasi yang disinyalir Fiktif dan tidak sehat itu juga dibantah. Pasalnya, penerimaan dana itu sudah persyaratan sudah sesuai petunjuk LPDB. 

Ia mengakui masalah ini muncul lantaran banyaknya tunggakan dari nasabah yang berdampak pada pengembalian uang pinjaman Koperasi. "Inilah yang awal mulanya diselidiki Kejaksaan. Tapi setau saya ini masuk rana perdata,"jelasnya.

Kejaksaan mengusut kasus ini setelah menemukan adanya indikasi unsur perbuatan melawan hukum dalam pemberian dan pengelolaan dana bantuan koperasi.

Awalnya kasus ini bergulir ketika Kementerian Koperasi pada 2014 mengucurkan dana bantuan sejumlah koperasi di Makassar. Namun pencairan dana tersebut, tidak digunakan sesuai peruntukannya dan dianggap menyalahi prosedur.

Koperasi yang menerima diketahui tidak aktif , namun tetap diberikan bantuan. Kuat dugaan terjadi pemalsuan tanda tangan.(*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved