Kapolri Ngaku Tak Pernah Tuduh Massa Anti Ahok Ingin Makar

Polisi sebaiknya jangan terlalu mudah bicara soal makar jika belum memiliki bukti yang cukup terkait adanya pihak yang ingin mengambil-alih kekuasaan

Kapolri Ngaku Tak Pernah Tuduh Massa Anti Ahok Ingin Makar
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan penetapan gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik. 
TRIBUN-TIMUR.COM- Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku memiliki komunikasi yang baik dengan pimpinan kelompok massa yang melakukan Aksi Bela Islam 4 November 2016 lalu.
Dia juga menegaskan tidak pernah menuduh pihak tertentu memiliki agenda makar dalam aksi demo besar tersebut.
"Aksi bela Islam kemarin 411 saya kan sudah komunikasi dengan banyak pihak GNPF MUI, Habib Rizieq dan semua komponen itu. Saya sudah dialog dengan mereka," kata Tito kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2016).
"Saya tidak pernah sekalipun menuduh dan menyampaikan teman-teman yang melakukan unjuk rasa tentang Aksi Bela Islam, menuntut proses hukum saudara Basuki Tjahaja Purnama adalah kelompok mereka yang makar, nggak pernah," Kapolri menambahkan.
Tito menjelaskan, sejatinya dirinya mengirim sinyal kepada kelompok yang ingin mendompleng aksi massa dengan isu lain.
Baca juga: Perbedaan Makar dan Kudeta
"Termasuk isu merubah negara menggulingkan presiden dengan cara menduduki DPR.
Kemudian ada juga yang ingin terjadi 411 terjadi chaos yang besar, supaya nanti terjadi kekacauan, nah ini kelompok teror ini," kata Tito.
Ada 3 Jenis Makar, Maksud Kapolri?
Polisi sebaiknya jangan terlalu mudah bicara soal makar jika belum memiliki bukti yang cukup terkait adanya pihak yang ingin mengambil-alih kekuasaan secara tidak sah.
Hal itu menurut Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin perlu disadari Polri.
Said menjelaskan makar yang dikenal dalam kamus hukum atau disebut kudeta dalam kamus politik merupakan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
"Polisi sebaiknya jangan terlalu mudah bicara soal makar jika belum memiliki bukti yang cukup," ujar Said kepada Tribunnews.com, Senin (21/11/2016).
Lebih lanjut, Said memaparkan ada tiga jenis makar yang umum dikenal di Indonesia.
Pertama, makar yang terkait dengan keselamatan Presiden.
Kedua, makar terhadap wilayah NKRI.
Ketiga, makar yang dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintahan.
Said balik mempertanyakan. "Yang dimaksud Kapolri ada kelompok yang ingin melakukan makar itu pada kategori yang mana?"
Kalau kategori yang ketiga, maka semestinya polisi baru boleh menyebut ada upaya makar jika kelompok yang dimaksud telah mulai melakukan tindakan atau perbuatan ke arah itu.
Kalau indikasinya hanya ada kelompok yang berencana melakukan demonstrasi besar-besaran atau sebatas mengungkapkan ekspresi atau pandangannya terhadap pemerintah, itu belum bisa disebut makar.
Itu namanya kebebasan berpendapat.
"Kita jangan mudah mengkualifisir ucapan ketidakpercayaan atau ketidaksenangan masyarakat terhadap pemerintah sebagai tindakan makar," jelas Said.
Jangan karena tidak suka dengan suatu kelompok, lalu dengan mudah menuduh mereka ingin makar.
"Kalau terlalu sering bilang makar, nanti masyarakat malah jadi takut. Kehidupan sehari-hari masyarakat jadi terganggu.
Cukuplah pemerintahan Orde Baru saja yang sedikit-sedikit bilang makar. Ini kan eranya sudah beda," kata Said. (Tribunnews.com)
 
Editor: Ilham Mangenre
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved