Ada Unjuk Rasa Tolak Bandara Buntu Kunyi, Ini Reaksi Bupati Tana Toraja

Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan ini menambahkan, seharusnya oknum tersebut sadar

Ada Unjuk Rasa Tolak Bandara Buntu Kunyi, Ini Reaksi Bupati Tana Toraja
yultin/tribuntoraja.com
Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan ini menambahkan, seharusnya oknum tersebut sadar 

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae, berang dengan adanya oknum yang memprovokasi warga untuk menolak pembangunan Bandara Buntu Kunyi (BBK) di Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja.

Penolakan dilakukan segelintir oknum dengan berunjuk rasa di Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (17/11/2016).

"Kelompok tersebut berupaya memecah belah Tana Toraja dan Toraja Utara, demo itu bukan aspirasi masyarakat Toraja karena hanya dilakukan sekelompok orang," ujar Nicodemus Biringkanae kepada TribunToraja.Com, melalui telepon, Jumat (18/11/2016) malam.

Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan ini menambahkan, seharusnya oknum tersebut sadar bahwa BBK akan menjadi landmark baru warga Toraja.

"Menyampaikan aspirasi itu wajar saja, tapi jangan jadi provokator. Toraja itu satu kesatuan meski administrasi terbagi dua. Bandara itu kebutuhan penting masyarakat Toraja," kata Dewan Pembina Partai Nasdem Tana Toraja ini.

Tidak hanya bupati, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah berjuluk Bumi Lakipadada ini juga sangat menyayangkan aksi yang diklaim mempertentangkan daerah Toraja.

Bahkan Lembaga Pilar Rakyat Indonesia (LPRI) menduga adanya oknum pejabat perhubungan di Provinsi Papua bermain dibalik aksi unjuk rasa itu. Yang sangat disayangkan karena pejabat tersebut notabene adalah orang Toraja.

"Oknum itu selama ini berkoar-koar menolak pembangunan BBK. Aneh, apa maksud tujuannya. Dia itu kan PNS asli Toraja yang harusnya memikirkan kemajuan Toraja bukan malah memprovokasi pembangunan yang sudah ada," ungkap Ketua LPRI, Rasyid Mappadang.

Sebelumnya, sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) berunjuk rasa di Kantor Kementrian Perhubungan Jakarta.

Beberapa tuntutannya, yakni meminta Menteri Perhubungan membatalkan pembangunan BBK dan memindahkannya ke Kabupaten Toraja Utara.

Penulis: Yultin Rante
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved