Kasus Reklamasi CPI Masuk ke KPK, Kopel: Potensi Kerugian Negara Rp 15 Triliun

potensi kerugian negara atas proyek yang digagas Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, itu mencapai Rp 15 triliun, dugaan korupsi terbesar di Sulsel.

Kasus Reklamasi CPI Masuk ke KPK, Kopel: Potensi Kerugian Negara Rp 15 Triliun - maket-cpi-atau-coi-makassar_20160420_120704.jpg
ist
Maket proyek reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) atau COI di pesisir barat Pantai Losari Kota Makassar Sulawesi Selatan. Proyek digagas Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sejak 2009. Menelan dana APBD Rp 164 miliar untuk pengadaan lahan (penimbunan). Kini dikelola swasta PT Yasmin Bumi Asri dan Ciputra Grup
Kasus Reklamasi CPI Masuk ke KPK, Kopel: Potensi Kerugian Negara Rp 15 Triliun - cpi14_20151214_224057.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Para pekerja tengah mengerjakan proyek pembangunan Wisma Negara di kawasan Centre Point of Indonesia, Makassar, Senin (14/12/2015). Wisma ini nantinya akan menjadi kebanggaan masyarakat Sulsel. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Kasus Reklamasi CPI Masuk ke KPK, Kopel: Potensi Kerugian Negara Rp 15 Triliun - pantaucip_20160316_210431.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Gubernur Sulsel Syahrul yasin Limpo dan Wali Kota Makassar memperhatikan miniatur bangunan (maket) kawasan CPI di kantor Ciputra Citraland city CPI, Rabu (16/3/2016). Proyek CPI dikerjakan Kelompok Usaha Ciputra Group dan PT Yasmin Bumi Asri (YBA) membentuk JO (join operations atau kerja sama operasi mengembangkan megaproyek Centre Point of Indonesia (CPI) yang akan menjadi ikon Kota Makassar di atas lahan seluas 1.000 hektare (ha). tribun timur/muhammad abdiwan
Kasus Reklamasi CPI Masuk ke KPK, Kopel: Potensi Kerugian Negara Rp 15 Triliun - battcpi_20160316_195914.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo meletakkan batu pertama di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel, Rabu (16/3/2016). Hadir dalam peresmian Masjid CPI ini yakni Ketua MUI Sulsel AGH Sanusi Baco, Ketua DPRD Sulsel M Roem, Wakil Gubernur Agus Arifin Nu mang, Sekda Sulsel Abdul Latief dan Wali Kota Makassar Danny Pomanto. tribun timur/muhammad abdiwan

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM- Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia telah melaporkan kasus reklamasi pesisir barat Pantai Losari Kota Makassar, Centepoint Of Indonesia (COI) atau CPI, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan Kopel, potensi kerugian negara atas proyek yang digagas Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, itu mencapai Rp 15 triliun, dugaan korupsi terbesar di Sulsel.

[Baca juga: Ini Bukti Reklamasi CPI atau COI di Makassar Tak Punya Izin]

Direktur Kopel Indonesia Jabodetabek, Madjid Bati, menyampaikan, berkas laporan kasus ini dimasukkan ke KPK, Senin (25/4/2016).

Kopel bersama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi Selatan yang memasukkan laporan itu.

“Kami melaporkan kasus mega-korupsi proyek reklamasi ini ke KPK bahwa mega-korupsi yang terjadi di Makassar dalam proyek ini jauh lebih besar dan lebih parah dari Jakarta,” kata Direktur Kopel Indonesia Syamsuddin Alimsyah, yang juga bicara KMAK, dalam siaran persnya, kepada tribun-timur.com.

“Potensi kerugian negara sebesar Rp 15.515.000.000.000,00,” katanya.

Perusahaan, kata Syamsuddin, di belakang pengembang yang mengerjakan proyek reklamasi CPI atau COI di Makassar dan di (Teluk) Jakarta sama, yaitu, Boskalis Internasional, perusahaan asal Belanda.

[Baca juga: FIK Minta KPK Awasi Ranperda KSP Reklamasi CPI di Makassar, 'Lihat Kasus Sanusi']

“Tanpa izin reklamasi dan tanpa Amdal, proyek yang dilaksanakan di Kota Makassar sejak tahun 2009 hingga sekarang telah menguras dana APBD sebesar Rp 264.748.560.000.

Halaman
123
Editor: Ilham Mangenre
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help