Bagaimana CPI? Menteri: Lahan Reklamasi adalah Milik Negara

Sementara untuk proyek KSO Ciputra Yasmin, Boskalis International menggarap reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) di delta barat Pantai Losari, Ko

Bagaimana CPI? Menteri: Lahan Reklamasi adalah Milik Negara - ferry-mursyidan-baldan_20151120_214945.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan memberikan sambutan saat Rapat Pleno (Pra Kongres) Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) XXII di Hotel Grand Clarion, Makassar, Sulsel, Jumat (20/11/2015).
Bagaimana CPI? Menteri: Lahan Reklamasi adalah Milik Negara - pantaucip_20160316_210431.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Gubernur Sulsel Syahrul yasin Limpo dan Wali Kota Makassar memperhatikan miniatur bangunan (maket) kawasan CPI di kantor Ciputra Citraland city CPI, Rabu (16/3/2016). Proyek CPI dikerjakan Kelompok Usaha Ciputra Group dan PT Yasmin Bumi Asri (YBA) membentuk JO (join operations atau kerja sama operasi mengembangkan megaproyek Centre Point of Indonesia (CPI) yang akan menjadi ikon Kota Makassar di atas lahan seluas 1.000 hektare (ha). tribun timur/muhammad abdiwan
Bagaimana CPI? Menteri: Lahan Reklamasi adalah Milik Negara - jembacpi_20160301_224017.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Kondisi jembatan yang menghubungkan dua kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar yang terekam dari udara menggunakan Drone, Selasa (1/3/2016). Jembatan berbentuk tongkonan ini memiliki panjang 80 meter dan lebar 40 meter. Hingga kini, proyek jembatan itu telah menelan anggaran sebesar Rp101,5 miliar. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Bagaimana CPI? Menteri: Lahan Reklamasi adalah Milik Negara - cpi14_20151214_224057.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Para pekerja tengah mengerjakan proyek pembangunan Wisma Negara di kawasan Centre Point of Indonesia, Makassar, Senin (14/12/2015). Wisma ini nantinya akan menjadi kebanggaan masyarakat Sulsel. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

TRIBUN-TIMUR.COM- Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Ferry Mursyidan Baldan, menganggap tidak ada masalah serius soal reklamasi di Jakarta. Soal reklamasi menjadi ramai dibicarakan karena ditunggangi unsur politik menjelang Pilkada DKI 2017.

"Semua pihak tinggal duduk bersama saja, soal reklamasi sudah jelas diatur undang-undang bahwa lahan reklamasi adalah milik negara," kata Ferry usai meresmikan galeri tata ruang dan pertanahan di kantor Bappeprov Jatim di Surabaya, Sabtu (9/4/2016).

Baca juga: [Walhi Desak Presiden Hentikan Proyek Reklamasi, Termasuk CPI di Makassar]

[ACC: KPK Harus Proaktif Usut Proyek Reklamasi di Makassar]

Hanya saja, suasana di Jakarta saat ini menurut Ferry, sedang memanas menjelang Pilgub DKI 2017. Jadi menurut dia isu reklamasi dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyerang pihak lain.

"Karena suasananya memanas, jadi orang tidak bisa berpikir jernih," tambahnya.

Menurut Ferry, tanah reklamasi menurut undang-undang adalah milik negara. Badan usaha atau perseorangan boleh melakukan reklamasi, asalkan tujuan dan manfaatnya sesuai dan dibenarkan.

"Namun yang punya tetap negara, yang membangun hanya punya hak memanfaatkan saja," ujarnya.

Pro kontra reklamasi sedang menjadi pembicaraan publik di Jakarta, menyusul rencana reklamasi 17 pulau di sekitar Jakarta oleh sejumlah pengembang.

Di bagian lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menangkap Ketua Komisi D DPRD Jakarta Mohamad Sanusi.

Halaman
1234
Editor: Ilham Mangenre
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help