Iuran BPJS Naik

Iuran Naik, BPJS Kesehatan akan Segera Sosialisasikan ke Masyarakat

Merupakan keputusan pemerintah untuk mempertahankan keberlangsungan dari JKN

Iuran Naik, BPJS Kesehatan akan Segera Sosialisasikan ke Masyarakat
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama (KCU) Makassar Elsa Novelia kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, di kantornya, Jl AP Pettarani No.78 Makassar, Rabu (16/3/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sakinah Sudin

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR- Meski kritikan terus berdatangan, Peraturan Presiden (Perpres) No.19 Tahun 2016 tentang kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan tetap diberlakukan 1 April mendatang.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama (KCU) Makassar Elsa Novelia mengatakan kenaikan iuran atau penyesuaian tarif merupakan keputusan pemerintah untuk mempertahankan keberlangsungan dari JKN

"Oleh karena itu, mari kita maknai positif Perpres untuk pelayanan JKN yang lebih baik lagi untuk masyatakat," kata Elsa pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, di kantornya, Jl AP Pettarani No.78 Makassar, Rabu (16/3/2016).

Elsa menuturkan, dengan adanya perubahan tersebut, pihaknya akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agat tidak terjadi kesalahan persepsi. Selain itu, agar masyarakat memahami Perpres No.19 Tahun 2016 tersebut.

"Kegiatan hari ini merupakan sosialisasi awal dengan melibatkan rekan media dan akan segera kami sosialisasi ke masyarakat. "Saat ini kami sedang persiapkan bentuk sosialisasi maupun strateginya," jelas Elsa.

Elsa menjelaskan dalam Perpres No.19 Tahun 2016 terdapat beberapa perubahan penting yang perlu diketahui masyarakat. Salah satunya penambahan kelompok peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).

Pada poin ini menjelaskan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimasukkan dalam kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).

Ada pula penyesuaian hak kelas perawatan peserta PPU. Ruang perawatan kelas II untuk peserta PPU dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan gaji atau upah sampai dengan Rp 4 juta. Sementara Ruang perawatan kelas I untuk peserta PPU dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan gaji atau upah di atas Rp 4 juta sampai dengan Rp 8 juta

Selain itu, iuran jaminan kesehatan bagi peserta PPU yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil daerah sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda)sebagai pemberi kerja.

Sementara pada poin pelayanan kesehatan, dijelaskan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan. Diantaranya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan peningkatan dan rasionalisasi tarif sehingga akan berdampak secara langsung terhadap kualitas layanan untuk masyarakat.

Hal lainnya yaitu penyesuaian rasio distribusi peserta dengan fasilitas kesehatan tingkat primer (FKTP) seperti puskesmas, klinik pratama, dokter praktek, dengan rasio dokter dan peserta 1: Rp 5.000, dengan distribusi peserta yang lebih merata pada setiap FKTP, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

Selain itu, penambahan manfaat pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat yang sudah mencakup pelayanan KB (tubektomi interval dan pemeriksaan medis dasar di rumah sakit (UGD).

Pada poin penyesuaian iuran dibahas iuran jaminan kesehatan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sebesar Rp 23 ribu per orang setiap bulan.

Penulis: Sakinah Sudin
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved