Menjadikan Profesor Produsen IPTEK

Selain kiprah profesor di bidang pendidikan yang menyita banyak waktu, juga umumnya profesor dibebani tugas tambahan menjadi rektor, dekan, direktur,

Menjadikan Profesor Produsen IPTEK

Meskipun telah menulis 50 judul buku sejak tahun 1980 yang diterbitkan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan Depok, saya pun juga merasa sangat tergugat oleh beberapa tulisan yang muncul di beberapa media cetak dan media sosial bulan November 2015 lalu. Sebagai profesor pertama Komunikasi Politik (1992), saya dan dosen senior, juga selalu “resah”, karena belum maksimal menjadi “produsen ilmu” berdasarkan riset (penelitian) mendalam. Kami sadar bahwa masih banyak berkiprah sebagai “konsumen ilmu” dan “pengecer ilmu” produk ilmuwan Barat (Amerika dan Eropa). Pada hal ilmu dari Barat itu terutama ilmu sosial dan ilmu politik, banyak yang tidak relevan dengan masyarakat Indonesia yang masih banyak “miskin, bodoh, dan sakit-sakitan”, yang kini “ditolong” pemerintah dengan “tiga kartu”, yaitu Kartu: Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.

Tri dharma
Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Sedang dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (Pasal 1 UU-Guru dan Dosen atau UU-GD).
Ketentuan tersebut menentukan kiprah profesor di Indonesia. Sebagai dosen, profesor wajib berkiprah sebagai pendidik perofesional dan ilmuwan serta wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tridharma yang wajib dilakukan serentak setiap semester itu, membuat dosen/profesor sukar fokus pada riset untuk pengembangan IPTEK.
Pada hal tri dharma itu bukan kewajiban dosen/profesor, melainkan kewajiban institusi (perguruan tinggi) sesuai undang-undang pendidikan tinggi (2012). Artinya institusi dapat menugaskan dosen/profesor untuk fokus: khusus pendidikan, khusus riset, dan khusus pengabdian pada masyarakat pada waktu tertentu.
Profesor juga harus berkiprah sebagai pembimbing calon doktor yang tentu menyita banyak waktu. Hanya profesor memiliki kewenangan membimbing calon doktor karena profesor merupakan juga jabatan akademik tertinggi (Pasal 49 ayat 1 UU-GD). Calon doktor yang hanya dibimbing bukan profesor tentu secara yuridis tidak sah.
Profesor Indonesia kini masih kurang, hanya 5.133 orang dari 220.426 orang dosen, untuk 23.076 program studi dan 6 juta lebih mahasiswa (1 profesor untuk sekitar 1.169 mahasiswa). Jika dikaitkan dengan program studi tertentu, jumlah profesor sangat kurang untuk melayani banyak calon doktor. Kini ada profesor terpaksa membimbing 10–20 orang calon doktor. Bahkan ada universitas yang melahirkan doktor ‘komunikasi politik’ misalnya yang tak dibimbing ahlinya karena profesor ‘komunikasi politik’ di Indonesia hanya empat orang. Tak salah jika profesor Indonesia disebut ‘makhluk langka yang harus dilindungi’.

Mengamalkan Ilmu
Selain kiprah profesor di bidang pendidikan yang menyita banyak waktu, juga umumnya profesor dibebani tugas tambahan menjadi rektor, dekan, direktur, dan lain-lain untuk membangun institusianya. Profesor juga harus mengamalkan ilmunya dengan melakukan pengabdian pada masyarakat membangun negara, karena Indonesia tidak menganut paradigma ilmu untuk ilmu.
Profesor tidak boleh berada ‘di atas menara gading’ saja. Sejak awal kemerdekaan hingga kini, profesor Indonesia telah aktif membangun bangsa, seperti dilakukan Profesor: Supomo, Muhammad Yamin, Sumitro Djojohadikusumo, BJ Habibie, Sudjatmoko, Widjojo Nitisastro, Ali Wardana, Selo Sumardjan, Emil Salim, A Amruddin, Hasan Walinono, dan banyak lagi.
Dapat dipahami jika pengembangan IPTEK mengalami kemandekan. Itulah yang kini digugat. Gugatan itu sah untuk memberi kesadaran kepada profesor dan pemerintah, mengenai peran yang harus dilakukan dalam persaingan perguruan tinggi di dunia.
Kiprah profesor yang banyak tersita oleh tugas pendidikan dan tugas pengabdian pada masyarakat serta tugas tambahan itu, hendaknya dipahami sebagai prioritas dalam pembangunan bangsa yang mendesak. Sejak awal abad ke 21 yang lalu, semakin disadari bahwa pengembangan IPTEK yang tertinggal itu, membuat juga perguruan tinggi Indonesia tertinggal jauh dalam persaingan global perguruan tinggi. Justru itu diperlukan “politik pendidikan tinggi dan riset” yang dapat membuat Indonesia berjaya sebagai “produsen ilmu dan teknologi” secara kreatif dan inovatif.
Berdasarkan kesadaran ketertinggalan tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 (Pasal 31, ayat 5), mengamanahkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi …….” Karena itu negara (UU-GD, Pasal 49 ayat 2) kemudian memberikan kewajiban khusus kepada profesor menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Hal itu berkaitan dengan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan profesor. Artinya profesor harus memelopori pengurangan kinerja sebagai “konsumen IPTEK” saja, dan sekaligus harus tampil juga sebagai “produsen IPTEK” yang inovatif dan kreatif dalam meningkatkan daya saing bangsa. Pemerintah wajib memajukan IPTEK dengan menyediakan dana riset yang memadai.
Hendaknya tri dharma tidak dilaksanakan secara serentak dalam setiap semester. Artinya profesor dan dosen senior diberi ‘kesempatan khusus; melakukan riset, tanpa beban tugas pendidikan dan tugas pengabdian pada masyarakat serta tanpa kehilangan tunjangan profesi dan/atau tunjangan kehormatan. Pemerintah wajib melaksanakan amanah undang-undang pendidikan tinggi (2012), tentang adanya riset berdasarkan kompentensi (bukan kompetisi) bagi dosen/profesor, agar dapat menjadi produsen IPTEK yang handal.
Pemerintah juga diharapkan menambah jumlah profesor, dengan meninjau kembali persayaratan yang memberatkan, terutama kewajiban menulis pada jurnal internasional bagi dosen ilmu humanioria, ilmu sosial, dan ilmu agama. Pemerintah juga berkewajiban menerbitkan banyak jurnal terakreditas dan bertaraf internasional, seperti di negara-negara lain.*

Oleh;
Anwar Arifin Andipate
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Profesor Indonesia

Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help