Mengadili di Negeri Sendiri

Pengadilan rakyat mengincar agar pemerintah mengakui telah melakukan ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ dan meminta maaf kepada keluarga eks anggota PKI

Mengadili di Negeri Sendiri
dok. tribun
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar

Pasal 2 Ayat (3) UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebut, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara. Ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dasar konstitusional mengadili di negeri ini merupakan penegasan penting dalam menentukan nasib sendiri di bidang peradilan tanpa melibatkan negara lain.
Kita juga perlu menyimak poin pertama Konsep Trisaksi yang digagas Proklamator dan presiden pertama Indonesia, Bung Karno, bahwa Indonesia “berdaulat di bidang politik”. Artinya, perlu memaknai kemerdekaan yang memperjuangkan kedaulatan politik yang di dalamnya terpatri pula kedaulatan hukum. Jika ada yang ingin menggoyangnya, tentu akan berhadapan dengan anak-anak negeri yang punya semangat nasionalisme tinggi.
Penegasan itu penting lantaran ada upaya dari sejumlah anak negeri sendiri yang membawa dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat tahun 1965-1966 ke Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal) pada 10-13 November 2015 (Media Indonesia, 12/11/2015). Mereka ingin ada kejelasan dugaan pelanggaran HAM berat terhadap keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pengadilan Semu
Sepertinya para aktivis HAM tidak percaya karena hasil penyelidikan Komnas HAM tidak ditingkatkan ke penyidikan. Tetapi menurut Jaksa Agung (Media Indonesia, 13/11/2015), tidak cukup lengkap untuk dinaikkan ke tahap penyidikan sebagai penyelesaian yudisial. Langkah ini memprihatinkan, bahkan ada yang menyebut sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan negara.
Pengadilan rakyat mengincar agar pemerintah mengakui telah melakukan ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ dan meminta maaf kepada keluarga eks anggota PKI. Namun, tidak perlu gusar karena pengadilan itu tidak punya legalitas, apalagi putusannya tidak mengikat pemerintah. Menurut panitia penyelenggara pengadilan rakyat, Wijaya Herlambang, putusan hanya bersifat rekomendasi sebagai landasan moral.
Tetapi benar yang dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (12/11/2015) bahwa pengadilan itu tidak perlu ditanggapi karena bukan pengadilan benaran. Artinya, hanya ‘pengadilan semu’ yang sama sekali tidak mengikat dan tidak bersifat penghukuman. Hanya saja, dapat membuat publik gerah karena dilakukan di Belanda yang pernah menjajah kita dengan mengumbar masalah dalam negeri, meskipun pemerintah Belanda tidak terlibat.
Pemerintah didakwa melakukan pembunuhan, penganiayaan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, dan penghilangan paksa manusia. Dakwaan itu sangat ironis, sebab dalam sejarah bangsa memandang PKI melakukan pembunuhan keji. Dapat dilihat pada peristiwa Gerakan 30 September PKI 1965, di mana PKI menangkap dan membunuh sejumlah jenderal dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dikubur secara keji di Lubang Buaya. Bahkan banyak rakyat yang dibantai PKI.
Pada aspek lain, perjuangan melawan kejahatan HAM berat perlu didukung. Kalau yakin ada dugaan pelanggaran HAM berat, harus diperiksa dan diadili di negeri sendiri. Jika diumbar di luar negeri, apalagi di Belanda, dapat memantik sensitivitas rakyat untuk mengecam para aktivis HAM. Boleh jadi juga tidak menyelesaikan substansi persoalan. Apalagi pengadilan itu hanya mendengar satu pihak, sehingga perlu diwaspadai jangan sampai ada agenda lain menyertainya.
Mengawasi Pengadilan
Kalau tidak percaya pada kinerja peradilan sendiri, tidak berarti dugaan pelanggaran HAM berat yang kemungkinan mendapat pembenaran secara liberal harus dibawa ke negara lain. Kecuali kejahatan serius itu, yang menurut hukum internasional diadili di Mahkamah Internasional. Saya salah satu yang sering mengeritik kinerja peradilan Indonesia, tetapi tidak pernah berpikir menafikan eksistensinya sebagai pengadilan negara. Kinerja pengadilan harus diawasi dan dimotivasi agar mengadili setiap perkara sesuai hukum yang berlaku.
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dapat dilakukan melalui dua alternatif, yaitu melalui proses yudisial dan non-yudisial. Proses yudisial harus membentuk peradilan khusus, sedangkan jalur non-yudisial dilakukan melalui jalur rekonsiliasi. Langkah rekonsiliasi diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu, tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Dalam kajian teoretik, proses rekonsiliasi dilakukan jika sulit menemukan bukti yang kuat seperti saksi, surat, dan barang bukti. Jika pun ada rekonsiliasi, sebaiknya dilakukan secara hati-hati, transparan, serta memerhatikan kepentingan korban dan keluarganya. Apalagi pilihan rekonsiliasi ditolak para aktivis HAM dan keluarga korban. Inilah yang membuat dugaan pelanggaran HAM berat tahun 1965 dibuatkan pengadilan rakyat di Den Haag, Belanda.
Saya juga memahami keraguan para aktivis HAM terhadap rencana pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui rekonsiliasi. Maka itu, sebaiknya penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu tidak langsung melalui “rekonsiliasi”. Tetapi didahului proses hukum dengan membentuk Pengadilan HAM ad-hoc dan diadili di negeri sendiri.
Sebetulnya sudah direspon pemerintah dan berencana membentuk Tim Gabungan penyelesian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Terutama dugaan pelanggaran HAM berat Gerakan 30 September 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, kasus Talangsari-Lampung 1989, kasus Wamena Wasior 2001-2003, pelanggaran HAM Timor-Timur, penghilangan paksa aktivis demokrasi 1997-1998, serta penembakan mahasiswa Trisaksi atau kerusuhan Mei 1998.
Kalau ragu pada kredibilitas pengadilan Indonesia, itu tugas kita semua mengawasi dan mengarahkan agar dalam mengadili dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu berjalan pada rel hukum. Kita punya kearifan dan kekuatan hukum untuk menemukan jalan keadilan. Kekurangan pengadilan tidak harus disikapi dengan mengerdilkan kedaulatan politik dan semangat nasionalisme. Negara yang berdaulat hanya akan bermartabat, jika setiap persoalan hukum diselesaikan sendiri.(*)

Oleh;
Marwan Mas
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar

Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved