Home »

Opini

Kekerasan dan Lemahnya Peran Negara

Negara, dalam kenyataannya menunjukkan ketidakseriusan dalam menindak pelaku kekerasan.

Kekerasan dan Lemahnya Peran Negara

Akhir-akhir ini, berkat pemberitaan media massa, publik kembali disadarkan tentang realitas kehidupan bernegara yang dipenuhi dengan kekerasan. Mulai dari kasus kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS). Kasus kekerasan seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda, Jakarta Utara bernama Dimas Dikita Handoko yang dianiaya seniornya sampai tewas. Hingga kekerasan seksual (sodomi) yang dilakukan oleh AS alias Emon.
    Melihat kejadian-kejadian sebelumnya, di negara kita, kasus kekerasan laiknya bom waktu yang setiap saat meledak. Terus berulang-ulang terjadi. Karena seringnya terjadi, hingga terasa kekerasan menjadi sesuatu yang ‘lumrah’.
    Maraknya kasus kekerasan di negara kita, mengingatkan penulis tentang film India era 1990-an. Konten atau materi film India ketika itu hampir seragam, happy ending karena sang aktor atau bintang utama berhasil menumpas para penjahat. Lalu negara yang diwakili oleh polisi, baru hadir setelah kejadian.
    Ilustrasi tersebut sedikitnya menggambarkan bagaimana lamban dan lemahnya peran negara dalam mencegah dan menangani kekerasan di negara kita. Negara seolah-olah ‘kalah’ dalam menghadapi para pelaku kekerasan.
    Dalam pandangan penulis, maraknya kekerasan-dalam berbagai motif dan bentuknya-di negara kita, disebabkan karena lemahnya peran negara itu sendiri. Negara, dalam kenyataannya menunjukkan ketidakseriusan dalam menindak pelaku kekerasan. Ketidakseriusan ini bisa dibaca sebagai pembiaran atas terjadinya kekerasan. Padahal dalam konstitusi kita (UUD 1945) sangat gamblang mengatur bagaimana seharusnya peran dan tanggung jawab negara dalam menjaga dan melindungi warganya dari kekerasan.
    Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat menegaskan: ”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”. Kemudiaan pada batang tubuh UUD 1945, dalam beberapa pasal menunjukkan jaminan perlindungan atas hak-hak rakyat dari perilaku kekerasan. Misalnya pada pasal 28B ayat 2 : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
    Kemudian pada pasal 28G ayat 1 : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
    Tapi bagaimana realitasnya? Perlindungan negara nampaknya masih ‘sebatas’ konsep dan retorika belaka, buktinya kekerasan masih selalu menghantui dan kerap muncul setiap saat dalam berbagai lapangan kehidupan. Terjadi di jalanan, di sekolah, di kampus, di rumah sakit, di lingkungan keluarga, lingkungan pesantren, dan pada institusi lainnya yang memiliki unsur relasi kuasa.

Krisis Kemanusiaan
    Penulis teringat dengan ungkapan Guru Besar Hukum Pidana UNM yakni Prof Heri Tahir yang menyebut kondisi demikian sebagai krisis kemanusiaan yang luar biasa. Maksudnya kekerasan menjadi sesuatu yang trend dalam kehidupan masyarakat dan nyawa manusia melayang begitu saja.
    Tanpa bermaksud membanding-bandingkan, negara kita nampaknya sedikit ‘kalah’ dalam beberapa langkah dengan negara Barat dalam melindungi hak-hak dasar individu. Di negara-negara Barat (misalnya Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis) terbangun sebuah prinsip moralitas liberal sebagai turunan dari paham liberalisme.
    Prinsip moral liberal menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dicabut atau dilanggar oleh siapa pun. Hak-hak dasar tersebut meliputi hak untuk hidup, hak atas rasa aman dari segala bentuk ancaman dan kekerasan.
    Dalam perkembangannya, prinsip moral liberal inilah yang kemudian menjadi yang kita kenal sebagai hak asasi manusia (HAM). Mengutip Zulfikri Suleman (2010), masyarakat liberal di negara-negara Barat berkeyakinan, adalah suatu hal yang bertentangan dengan moralitas liberal apabila kebijakan publik membiarkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu.
    Itulah sebabnya mengapa Barat selama ini bersikap sangat sensitif terhadap kekuasaan sewenang-wenang serta setiap bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi di negara-negara berkembang, yang menurut negara-negara berkembang dianggap sebagai bentuk campur tangan negara Barat terhadap urusan dalam negeri negara-negara berkembang.
    Ringkasnya, negara Barat dengan paham atau ideologi liberalismenya sangat menjunjung tinggi hak-hak dasar individu atau sangat memuliakan manusia sebagai makhluk individu.

Musuh Bersama
    Kekerasan dalam konteks kehidupan bermasyarakat harusnya dilihat sebagai persoalan atau musuh bersama (common enemy) yang harus diperangi secara bersama-sama pula. Dengan demikian seluruh pihak atau individu-individu dalam masyarakat akan merasa memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam upaya mencegah munculnya perilaku kekerasan.
    Sebaliknya, individu yang tidak berpartisipasi dalam membangun masyarakat anti-kekerasan, dapat dipandang sebagai individu yang turut membenarkan dan menyuburkan perilaku kekerasan.
    Sedangkan kekerasan dalam konteks kehidupan bernegara, harusnya dilihat sebagai tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang membutuhkan pencegahan dan penanganan yang luar biasa pula. Pencegahan dan penanganan tersebut bisa berupa pembuatan peraturan perundangan-undangan dengan memberi porsi sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Penulis sangat yakin dengan sanksi yang tegas (misalnya penjara seumur hidup), akan memberi efek jera dan rasa takut yang besar bagi pelaku dan calon-calon pelaku kekerasan. (*)

Oleh :
Arman Syarif
Guru PKn SMK Telkom SP 2 Makassar

Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help