Perspektif

SBY dan Luwu

...apakah pantas gelar itu diberikan ke SBY? Apakah SBY sebagai Presiden telah mengangkat harkat martabat Luwu (rakyat tanah luwu)?

SBY dan Luwu

Oleh: Andi Surahman Batara SKM MKes
(Dosen FKM UMI, Wakil Ketua KNPI Sulsel)

Sulawesi Selatan kedatangan pemimpin negara, pemimpin yang tak lama lagi menanggalkan jabatannya. Pemimpin itu adalah Presiden RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Kunjungan SBY ke Sulawesi Selatan banyak pihak menganggap sebagai bagian dari safari politik SBY di daerah ini. Salah satu yang dia kunjungi adalah Istana Datu Luwu, pada Jumat (22/2) lalu. Sebagai tuan rumah, Datu Luwu menjamu SBY dengan prosesi adat dan penganugerahan gelar “Anakaji To Appamonang ri Luwu”.

Gelar ini bermakna SBY adalah pangeran mulia dan pengangkat martabat di Luwu. Tentu pemberian gelar itu adalah hak sepenuhnya dari Datu Luwu. Namun apakah pantas gelar itu diberikan ke SBY? Apakah SBY sebagai Presiden telah mengangkat harkat martabat Luwu (rakyat tanah luwu)?

Salahsatu perjuangan yang selalu di dengungkan oleh sebagian besar rakyat tanah luwu adalah pembentukan Provinsi Luwu. Rakyat Luwu menginginkan daerah otonom sendiri di luar Sulsel. Dan ternyata perjuangan tersebut bukanlah perjuangan baru. Perjuangan tersebut diawali oleh Andi Djemma yang saat itu sebagai Datu Luwu pada tahun 1958 menemui Presiden RI meminta Luwu dijadikan sebagai Daerah Istimewa setingkat provinsi.

Pada saat itu Presiden Soekarno merestui permintaan Andi Djemma, namun karena situasi keamanan Sulawesi Selatan dan Tenggara yang tidak kondusif sehingga daerah istimewa setingkat provinsi itu tak kunjung terwujud, hingga Andi Djemma wafat pada tahun 1965 (Media Gema Luwu Raya).

Permintaan Andi Djemma sangatlah wajar karena Luwu adalah kerajaan pertama di Indonesia yang mendukung proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Itu ditandai dengan Andi Djemma membentuk Gerakan “Soekarno Muda” pada 18 Agustus 1945. Dan beliau memimpin pertempuran melawan NICA pada 23 Januari 1946 di Kota Palopo, hingga beliau meninggalkan istana dan bergerilya bersama rakyat, meninggal harta bendanya, demi kemerdekaan bangsa.

Hingga saat ini spirit perjuangan itu terus berlanjut, para tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa senantiasa menyuarakan pembentukan provinsi Luwu. Demonstrasi mahasiswa asal Luwu di Makassar sudah sangat sering dilakukan dalam menyuarakan pembentukan provinsi Luwu. Bahkan menjelang Pemilu 9 April 2014, beberapa calon legislatif menjadikannya sebagai “jualan” politik. Sehingga tidaklah berlebihan jikalau saya menganggapnya sebagai cita-cita suci rakyat tanah Luwu dan juga merupakan harkat martabat rakyat Luwu.

Sebagai tuan rumah, pihak Istana Luwu sudah sangat baik menyambut kehadiran pemimpin negara, namun itu hanya seremoni yang hanya menjadi kisah bahwa SBY pernah ke Istana Luwu. Kisah yang tak bernilai apa-apa bagi perjuangan rakyat Luwu. Dengan kedatangan SBY ke Istana Luwu, harusnya menjadi momentum bagi Datu Luwu untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kepentingan rakyat tanah Luwu.

Tidak semata-mata hanya prosesi adat penganugerahan gelar adat semata. Perjalanan panjang perjuangan rakyat Luwu yang diawali oleh Andi Djemma untuk mewujudkan provinsi Luwu mestinya menjadi pembicaraan antara Datu Luwu dan SBY. Seharusnya Datu Luwu mengingatkan SBY bahwa Negara ini masih memiliki utang terhadap rakyat tanah Luwu. Utang itu hukumnya wajib untuk dibayar. Wallahu A’lam Bissawab. (*)

Editor: Jumadi Mappanganro
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved