Kejati Tutup Mata Dengan Dugaan Korupsi Mobil Moko Pemprov Sulsel

Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel kembali mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel serius menangani kasus korupsi di Sulsel.

Kejati Tutup Mata Dengan Dugaan Korupsi Mobil Moko Pemprov Sulsel
edhi/tribun-timur.com
Mobll moko terbengkalai di Balai Logam Diperindag Sulsel,Jl Ir Sutami, Makassar, Minggu (28/7/2013).

MAKASSAR, TRIBUN TIMUR. COM-- Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel kembali mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel serius menangani kasus korupsi di Sulsel. Satu diantaranya dugaan kasus korupsi pada proyek pengadaan dan perakitan mobil toko (Moko), milik Pemprov Sulsel yang  menimbulkan indikasi kerugian negara sekitar Rp 2,9 Milyar.

Direktur Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel Abdul Muthalib, kepada tribun-timur.com, Senin, (26/8/2013) mengatakan kejaksaan sebaiknya melakukan cross-check di lapangan untuk memastikan apakah proyek tersebut benar-benar ada dalam bentuk fisik atau tidak. Kejaksaan Tinggi jangan tutup mata dengan kasus Mobil Toko ( Moko) ini.

"Jika ada, maka mesti dilihat apakah sudah sesuai standar desain mobil tersebut. Kalau mobilnya justru  tidak ada atau belum jadi  maka sangat mungkin proyek Moko disalahgunakan alias ada penyimpangan. Kejaksaan Tinggi Sulsel harus peka terhadap dugaan kasus korupsi proyek pengadaan mobil moko tersebut. Untuk mengukur standar proyek ini maka mesti dilihat MoU proyek moko itu seperti apa, jenis, standar, kualitas dan seterusnya ,"ujar Muthalib.

Diketahui, pengadaan dan perakitan mobil kebanggaan Pemprov Sulsel ini dianggarkan pada APBD-Perubahan 2011 dengan total dana  sebesar Rp 2,9 miliar. Rencananya, mobil ini akan dikomersilkan untuk kalangan pengusaha kecil di Sulsel. Dalam pengadaan dan perakitan mobil tersebut, kata Muthalib, sangat kuat terjadi penyimpangan karena dalam proses pelaksanaannya menggunakan anggaran APBD-Perubahan tahun anggaran 2011 lalu.

“Jika kejaksaan berkeinginan menegakkan supremasi hukum serta melakukan pemberantasan praktek korupsi,kejaksaan harus turun tangan untuk melakukan pengusutan karena indikasinya sangat kuat terjadi praktek korupsi justru sampai saat ini tidak ada kejelasan,” tegas muthalib.

Untuk diketahui, proyek pengadaan yang dianggarkan pada pos APBD-Perubahan hanyalah merupakan proyek-proyek yang mempunyai skala prioritas tinggi dan menyentuh kepada masyarakat. Selain itu, proyek yang dianggarkan di APBD-Perubahan itu juga adalah proyek yang sudah dianggarkan pada APBD, namun dalam pelaksanaannya proyek itu masih membutuhkan anggaran lebih sehingga wajar untuk dianggarkan.

Berdasarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan jenis proyek yang dimasukkan dalam APBD-P hanya untuk proyek yang mendesak dan masih memungkinkan untuk diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

Dalam proyek Moko adanya dugaan kesalahan administrasi karena anggaran pengadaan 100 unit moko itu dimasukkan pada APBD Perubahan 2011. Tapi fakta di lapangan disinyalir pengadaan Moko hingga akhir tahun 2011 hanya berjumlah 15 unit, sehingga kekurangannya masih terus dipertanyakan sejumlah kalangan penggiat anti korupsi. (*)

Penulis: Ansar
Editor: Muh. Taufik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved