• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Tribun Timur
Home » Opini

Konvensi Calon Presiden

Rabu, 14 Agustus 2013 22:28 WITA
Konvensi Calon Presiden

Gagasan Partai Demokrat untuk menyelenggarakan konvensi calon presiden (capres) bisa kehilangan makna dan membelenggu gerak partai politik (parpol). Penyebabnya karena adanya syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Dari dua belas parpol nasional yang ikut pemilu legislatif 2014, diprediksi tidak akan ada yang bisa mendapat 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional untuk dapat sendirian mengusung capres/cawapres.
       Jika presidential threshold tidak dihapus atau diperkecil melalui revisi UU Pilpres, hasil konvensi akan menyulitkan parpol karena harus menunggu hasil pemilu legislatif. Parpol dipaksa berkoalisi untuk bisa mengusung capres, termasuk Partai Golkar dan Partai Hanura yang sudah menetapkan calon presidennya. Jika pun terpilih calon populer dan memiliki elektabilitas, tidak menjamin akan diterima parpol lain. Presidential threshold yang cukup tinggi telah memasung munculnya capres alternatif, bahkan menyandera ruang gerak parpol.
       Partai Demokrat juga sudah menunjuk 17 orang Komite Konvensi pada Minggu (11/8/2013) yang  dipimpin mantan Menteri Agama, Maftuh Basyuni. Gagasan ini cukup ideal karena bisa memberikan nuansa baru bagi rakyat dalam memilih presidennya. Sayangnya, pemenang konvensi akan dipilih oleh internal partai, sehingga disangsikan apakah bisa diterima rakyat secara luas, meskipun yang terpilih tokoh di luar Partai Demokrat.
Mekanisme Konvensi
       Konvensi yang akan digelar Partai Demokrat memang sedikit berbeda dengan Partai Golkar pada pemilihan presiden 2004 yang hanya memberi kesempatan pada kadernya. Konvensi Partai Golkar saat itu memilih Wiranto sebagai kandidat capres, tetapi tidak lolos ke putaran kedua. Kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri yang maju bertarung ke putaran kedua. Selain tidak membuka peluang bagi tokoh luar, juga mekanismenya tertutup karena konvensi hanya berlangsung di internal partai.
       Partai Demokrat memberikan peluang kepada elite nonkader. Misalnya, Jusuf Kalla dan Jokowi (tetapi keduanya membantah tidak akan ikut), Mahfud MD, Dahlan Iskan, dan Rhoma Irama. Tetapi yang bisa jadi batu sandungan, terletak pada mekanisme konvensi yang boleh jadi tertutup seperti konvensi Partai Golkar. Hanya sekadar jadi peserta untuk meraih pencitraan dan dukungan, tetapi pada akhirnya memilih kader sendiri.
       Jika konvensi betul-betul steril dari kepentingan jangka pendek seperti dijelaskan SBY, bahwa akan melibatkan rakyat dalam menyeleksi para kandidat, tentu bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna. Malah akan melibatkan tiga lembaga survei untuk menjaring pendapat masyarakat. Pola ini lebih terbuka dalam mengukur popularitas dan elektabilitas calon. Jika pun rakyat tidak secara langsung memilih calon, tetapi hasilnya bisa lebih baik karena calon yang dipilih merupakan hasil seleksi rakyat.
       Secara internal, Demokrat memang tidak banyak pilihan lantaran banyaknya kader muda yang sebetulnya potensial terjerat kasus korupsi. Jika pun ada yang digadang-gadang seperti Pramono Edhi Wibowo, mantan Kepala Staf TNI dan adik ipar SBY, atau Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, tetapi tingkat elektabilitasnya masih sangat rendah seperti hasil survei beberapa lembaga. Secara umum kader Demokrat juga diragukan komitmennya memberantas korupsi, sehingga elitenya sulit mendapat dukungan rakyat. Kalaupun kasus korupsi tidak dimonopoli kader Demokrat, tetapi publik sudah ragu oleh kampanye kader-kadernya bahwa “katakan tidak pada korupsi” pada pilpres 2009.
       Hasil penelitian terakhir Lembaga Survei Indonesia (LSI) bisa dijadikan acuan, betapa rendah tingkat kepercayaan rakyat terhadap elit dari kalangan parpol akibat kasus korupsi. Sebanyak 52 persen responden mengatakan, elite parpol di negeri ini tidak bisa dipercaya dan diteladani. Bahkan, 65 persen dari responden berpendapat bahwa tokoh-tokoh politik itu hipokrit.
Pendidikan Politik
       Memang tidak bisa dihindari konvensi capres akan memunculkan sensasi yang mengarah pada pencitraan. Tetapi bisa juga tidak bermakna, jika tokoh-tokoh publik yang dari luar partai hanya dijadikan sebagai alat untuk mendongkrak suara pada pemilu legislatif. Hasilnya akan sia-sia dan hanya membuang-buang biaya karena melenceng dari substansinya. Sebab berakhirnya era-SBY, diyakini akan merepotkan Partai Demokrat dalam membangun elektabilitas.
       Jika itu yang terjadi, berarti konvensi hanyalah bentuk kampanye gratis bagi Partai Demokrat di tengah keterpurukan elektabilitasnya. Apalagi ada kabar bahwa semua peserta konvensi diminta melakukan kampanye di sejumlah daerah agar lebih dikenal rakyat. Berarti Partai Demokrat memakai terapi “sambil menyelam minum air”. Selain mempopulerkan peserta konvensi, juga mengangkat elektabilitas Partai Demokrat.
       Wajar jika banyak kalangan yang menduga-duga sebenarnya SBY telah memiliki jagoan sendiri. Pelibatan tokoh non-kader hanyalah asesori konvensi yang dibuat seolah-olah demokratis. Tetapi pada akhirnya melenceng lantaran harus dipaksa mengikuti proses seleksi yang sudah didesain mengarah pada jagoan tertentu. Apakah jagoan itu berasal dari luar partai? Jawabnya bisa iya, bisa juga tidak, bergantung pada mekanisme yang betul-betul terbuka dan bisa diukur kredibilitasnya.
       Sekiranya Jusuf Kalla dan Jokowi bersedia ikut konvensi, maka mekanisme tertutup sekalipun akan susah mengalahkan popularitas dan elektabilitas keduanya. Akan sulit ditandingi elite intern partai, sebab dalam beberapa survei mencatat elektabilitas keduanya sangat signifikan.
       Kita berharap agar konvensi tidak terjebak pada kepentingan sesaat, tetapi membangun pendidikan politik yang sehat bagi rakyat. Jika mekanisme penyaringan ternyata sengaja didesain untuk memunculkan calon pilihan SBY, berarti konvensi tidak banyak berguna bagi kemaslahatan demokrasi. (*)
Makassar, 13 Agustus 2013

Oleh;
Marwan Mas
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Anggota Forum Dosen Majelis Tribun Timur

Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
438782 articles 11 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas