Atas Nama Rakyat?

Kenaikan harga BBM sudah hampir dipastikan terjadi. Tanggal 17 juni 2013 merupakan saat di mana kebijakan pemerintah ini rencananya direalisasikan. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, kebijakan ini menurut pengakuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
    Alasannya, subsidi yang diberikan selama ini salah sasaran karena BBM dari jenis premium lebih banyak dinikmati masyarakat kelas atas. Padahal seharusnya BBM bersubsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Di sinilah letak ‘salah sasaran’nya menurut pemerintah. Sehingga, ”atas nama rakyat” pemerintah akan menarik subsidi BBM ini dan mengonversinya menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Beras Miskin.  
    Di sisi lain, terjadi penolakan keras atas kebijakan pemerintah ini dari kalangan mahasiswa. Cara populer yang dilakukan mahasiswa adalah demonstrasi dengan turun ke jalan yang katanya menyuarakan aspirasi “rakyat”. Aksi dilakukan mulai di depan kampus sendiri, pada beberapa titik strategis, hingga di depan gedung wakil rakyat.
    Hampir setiap aksi yang digelar berakhir ricuh karena mahasiswa bentrok dengan aparat. Namun menariknya, bukan hanya dengan aparat saja mahasiswa bentrok melainkan pula dengan masyarakat sekitar. Masyarakat gerah dengan aksi-aksi anarkis mahasiswa,  menurutnya aksi-aksi ini sangat merugikan mereka. Bahkan, di beberapa sudut-sudut jalan terpampang spanduk bertuliskan penolakan aksi demonstrasi gaya anarkis mahasiswa. Bila sudah seperti ini, sebenarnya mahasiswa mewakili suara siapa?
    Bila kita meninjau secara kritis kebijakan pemerintah di atas, maka sulit rasanya kita menemukan benang merah antara kebijakan tersebut dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Menarik subsidi BBM itu berarti harga BBM naik, sementara kenaikan harga ini akan segera disertai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.
    Bahkan pada faktanya, kenaikan harga sudah terjadi ketika isu kenaikan BBM baru saja bergulir. Padahal, yang namanya rakyat miskin, jauh sebelum harga-harga kebutuhan pokok ini merangkak naik, mereka sudah kesulitan untuk menjangkaunya. Apalagi bila harga-harga kebutuhan pokok ini kembali naik.
    Mungkin masih segar diingatan kita, sebuah perkampungan miskin yang terletak di Jawa Timur, setelah kenaikan harga BBM yang pertama kali, mereka sudah tidak lagi mampu membeli beras dan terpaksa makan umbi-umbian. Bisa dibayangkan nasib mereka, bila benar pemerintah kembali merealisasikan kenaikan harga BBM ini.
    Pertanyaan mendasarnya adalah apakah kebijakan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang nilainya tidak lebih dari Rp. 300.000,- / bulan mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka di saat seluruh harga barang-barang melonjak naik? Ataukah program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat membantu anak-anak mereka bersekolah di saat biaya transportasi semakin mahal?
    Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekedar mengeluarkan mereka dari kemiskinan saja dengan program-program pemerintah di atas bak pepatah “jauh panggang dari api”. Bila sudah seperti ini, lalu suara “rakyat” yang mana yang mereka wakili?
SPBU Asing
    Sementara itu, ditengah-tengah masyarakat suara-suara penolakan itu hampir merata terdengar. Hanya saja suara-suara ini tidak terkoordinasi dengan baik. Beda halnya dengan suara-suara penolakan yang datang dari kalangan mahasiswa mampu terkoordinasi dengan baik, sehingga dapat disalurkan melalui aksi-aksi.
    Sesungguhnya, apa yang disuarakan oleh mahasiswa adalah apa yang juga disuarakan dan dirintihkan masyarakat. Namun, dalam penyaluran sikap terkadang masyarakat kontrak dengan cara-cara yang ditempuh oleh mahasiswa. Mahasiswa sering menjadikan jalanan umum sebagai panggung orasi.
    Mereka menutup badan jalan hingga arus lalu lintas tersendak bahkan mengalami macet total hingga berjam-jam. Imbasnya, aktivitas keseharian masyarakat terganggu. Mahasiswa memaksakan suara mereka didengar oleh masyarakat dan pemerintah dengan cara  “mencuri perhatian” dengan aksi-aksi anarkis, seakan mereka lupa bahwa yang mereka perjuangkan adalah kepentingan rakyat. Sehingga seharusnya rakyat bersama dan berada dibelakang dari setiap aksi yang mereka gelar. Mestinya, mahasiswa melakukan aksi yang membuat simpati masyarakat bukan sebaliknya.
    Dilihat baik dari sisi pemerintah maupun mahasiswa yang sama-sama mengatasnamakan suara rakyat, namun pada hakekatnya sama-sama merugikan rakyat, maka pertanyaannya adalah siapakah yang sejatinya diuntungkan dalam kasus ini?
    Dari sisi kebijakan pemerintah, maka sudah jelas kebijakan ini menguntungkan para pemodal  yaitu pihak asing karena sudah bukan rahasia lagi pencabutan subsidi pemerintah bagi masyarakat di segala lini merupakan salah satu isi perjanjian antara IMF dan pemerintah Indonesia pada tahun 1998 silam.
    Sehingga, ditariknya seluruh subsidi dari masyarakat adalah sebuah kepastian, dimana sisa tunggu waktu serta momen yang tepat saja. Berbagai alasan akan diungkapkan oleh pemerintah sebagai bentuk kamuflase dari tujuan yang sebenarnya.
    Dengan hilangnya subsidi di tengah-tengah masyarakat, maka harga BBM akan sesuai dengan harga pasar dunia dan itu berarti pihak asing tidak akan rugi lagi bila akan menjual BBM di dalam negeri. Sehingga tidak perlu heran, pada masa-masa mendatang SPBU-SPBU asing akan mulai buka dan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.
    Dari sisi aksi mahasiswa, maka juga sudah jelas yang diuntungkan adalah pemerintah dengan kebijakan tidak pro-rakyatnya tersebut. Alasannya, aksi-aksi anarkis ini hanya memicu sentimen dan antipati dari masyarakat sehingga kesan yang terbangun adalah masyarakat berpihak pada pemerintah, meskipun pada kenyataannya tidak.

Evaluasi Diri
    Selain itu, pesan-pesan mahasiswa sebagai sebuah aspirasi mengatasnamakan rakyat tidak lagi dapat tersampaikan secara utuh karena opini telah terpecah dengan adanya aksi anarkis itu sendiri. Sehingga yang paling dominan tampak dipermukaan adalah aksi anarkisnya dibanding seruan-seruan penolakan oleh mahasiswa.
    Sudah saatnya pemerintah maupun mahasiswa melakukan evaluasi diri, bila benar mereka bekerja untuk kepentingan rakyat maka sudah semestinya pemerintah melahirkan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat, dan bagi mahasiswa hendaknya dalam menyalurkan aspirasi dilakukan dengan aksi-aksi damai dan simpatik.
    Dalam menyalurkan aspirasi, mahasiswa harusnya lebih cerdas mendesain dan mengemas aksi sehingga menarik simpati masyarakat. Ide serta gagasan yang hanya disertai semangat yang besar tanpa dibarengi sedikitpun dengan metode penyaluran yang benar hanya akan berbuah kegagalan. Bahkan, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan mudah memanfaatkan situasi ini demi kepentingan mereka. Mahasiswa dalam posisi ini sangat mungkin menjadi korban konspirasi tanpa sedikit mereka sadari.
Pangkal persoalan ini sebenarnya ada pada penerapan sistem kapitalis di berbagai lini kehidupan bangsa ini. Sistem kapitalis inilah yang telah membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya pihak asing dalam penguasaan aset-aset sumberdaya alam di Indonesia. Hampir sekitar 90% sumur-sumur migas dikuasai oleh asing dan itu direstui oleh pemerintah dengan berbagai perangkat perundang-undangannya.
    Sehingga wajar, untuk anak negeri sendiri BBM harus dijatah sementara untuk asing mengalir deras keluar negeri. Bila benar “atas nama rakyat”, maka sudah seharusnya pemerintah menghentikan kebijakan semacam ini, tentu dengan cara menanggalkan pangkal persoalannya yaitu sistem kapitalis neo-liberal ini, lalu menggantinya dengan sistem yang lebih baik yaitu sistem yang bersumber dari aqidah sebagian besar penduduk negeri ini yaitu sistem Islam. Bila pemerintah tidak melakukannya maka sesungguhnya inilah bukti tunduknya mereka atas kehendak pihak asing dan kaum kapital sekaligus juga membuktikan penghianatan yang nyata mereka terhadap masyarakat. (*)

Oleh;
Amrullah Salahuddin
Dosen Jurusan Biologi Fakultas Tarbiah dan Keguruan UIN Alauddin