Cara Islam Hindari Kenaikan BBM

Jika tak ada aral melintang, tiga hari lagi BBM bersubsidi akan naik harga. Rakyat kembali harus urut dada. Bersiap menanggung segala konsekuensi dari kebijakan yang tak bijak ini. Rapat-rapat di parlemen sejatinya hanyalah sandiwara belaka. Tahun 2012 lalu, rapat sandiwara itu bertajuk “BBM naik atau tidak”. Ini tajuk rapat yang mengandung pertanyaan. Tapi putusan akhirnya sudah ada. Kali ini, rapat sandiwara itu pun berulang. Hanya dengan polesan judul yang beda “Kompensasi Kenaikan BBM untuk Rakyat Miskin, Disetujui atau Tidak.”
Sebenarnya jika diterawang lebih teliti, kenaikan BBM memang salah satu solusi. Tapi bukan satu-satunya solusi. Masih ada solusi lain yang bisa menyelesaikan masalah. Tergantung dari perspektif ideologi mana kita memandang. Karena persoalan BBM, tak sekadar permasalahan teknis. Lebih dari itu. Ini sudah masuk pada ranah sistemik. Maka solusinya pun harus bersifat revolusi paradigmatik.

Dalih Pemerintah
Pemerintah mulai membangun beragam dalih, untuk tenangkan hati rakyat. Cukup ampuh memang dalihnya. Dan rakyat pun terhipnotis. Mereka kehilangan daya nalar kritis. Padahal kalau mau ditelisik lebih dalam, alasan pemerintah menaikkan harga BBM, sangatlah rapuh. Mudah sekali untuk dibantah.
Alasan pertama yang sering mengemuka, katanya kenaikan BBM ini untuk menghindari subsidi yang salah alamat. Konon subsidi banyak dinikmati orang kaya. Padahal subsidi adalah hak rakyat miskin. Untuk mendukung logika ini, disiarkan beragam iklan layanan masyarakat. Ada iklan yang menggambarkan rumah yang reot sekali. Mengundang iba bagi siapapun yang melihatnya. Dan di akhir iklan ditegaskan, bahwa pengalihan subsidi BBM adalah untuk mereka. Atau iklan tentang pemilik mobil mewah yang turut menikmati BBM bersubsidi. Cukup mengundang geram kita.
Ini adalah ragam-ragam upaya agar logika masyarakat sejalan dengan pemerintah. Lalu berkesimpulan: BBM memang pantas naik. Apakah fakta di lapangan selalu begitu? Ternyata tidak. Subsidi tak selamanya untuk warga miskin. Justru pemerintah sendiri yang kadang mengarahkan subsidi itu kepada orang kaya. Tengoklah bagaimana pemerintah memberi subsidi kepada para raksasa kapitalis dan perusahaan asing. Misalnya dengan memberi subsidi pajak atau tax holiday. Negara pernah menyubsidi BLBI sampai Rp 144 triliun. Dana Rekapitulasi Perbankan hampir Rp 500 triliun. Kepada Bank Century negara “ikhlas” memberikan Rp 6,7 triliun. Dan bantuan pemerintah kepada korban Lumpur Lapindo. Padahal itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik Grup Lapindo, yang termasuk 40 orang terkaya di Indonesia. Terhitung sejak tahun 2007, negara telah memberi subsidi Rp 7,2 triliun kepada perusahaan konglomerat sekalas Lapindo Grup. Jadi fakta telah membuktikan, subsidi itu tidak selamanya untuk orang miskin. Kebanyakan justru dinikmati kaum kaya atas dasar restu pemerintah.
Alasan kedua, katanya pencabutan subsidi BBM adalah langkah untuk menyelamatkan APBN. Ini adalah langkah terpaksa. Kalau tidak begitu, APBN akan jebol. Jamak rakyat meangguk-angguk tanda setuju. Padahal jika menyeksamai APBN, dalih pemerintah ini mudah dibantah.
Memang subsidi BBM menyedot alokasi APBN. Tapi ini tidak seberapa jika dibandingkan pos pengeluaran negara untuk membayar utang dalam dan luar negeri beserta bunganya. Besaran subsidi BBM di APBN 2013 hanya Rp 193,8 triliun, atau sekitar 12% dari total APBN. Bandingkan alokasi APBN untuk membayar bunga utang sebesar Rp 113,2 triliun. Untuk utang pokok Rp 58,4 triliun dan Surat Utang Negara yang jatuh tempo tahun 2013 sebesar Rp 71 triliun. Kalau ditotal, untuk pembayaran utang dan bunga totalnya Rp 241 triliun atau 21% dari belanja APBN. Ironisnya, utang yang besar itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.

Solusi Islam
Jika hanya memahami Islam sebagai agama ritual saja, maka tidak akan ketemu tawaran solusi Islam untuk mencegah kenaikan BBM. Namun jika memandang islam sebagai sebuah ideologi yang bisa menjadi mainstream pengelolaan negara, Islam punya solusi. Kenaikan BBM adalah cerminan masalah yang sifatnya sistemik. Ketika Indonesia memilih menggunakan sistem kapitalisme, maka kondisi sekarang adalah konsekuensi yang harus ditanggung. Pencabutan subsidi adalah amanah liberalisasi ekonomi yang termaktub dalam Memorandum of Economic and Fiinancial Policies yang disepakati bersama IMF, pada tahun 2000. Juga merupakan syarat dari Bank Dunia untuk memberikan utang kepada Indonesia yang tercantum dalam dokumen Indonesia Country Assistance Strategy. Inilah alasan sebenarnya kenaikan harga BBM. Sementara alasan yang dikemukakan ke publik, lebih sebagai dalih yang mengelabui masyarakat.
Sehingga butuh solusi revolusi paradigmatik. Nah disinilah Islam hadir untuk menggantikan eksistensi ideologi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis sebenarnya adalah sistem ekonomi yang miskin. Sebab menjadikan rakyat sebagai sumber utama pendapatan negara. Indonesia contohnya, salah satu pendapatan terbesarnya adalah dari pajak yang dipungut dari rakyat sendiri. Pun ketika APBN negara gonjang ganjing seperti sekarang. Rakyat lagi yang patungan untuk menyelamatkan negara.
Tidak salah memang jika dalam kondisi genting, rakyat berpartisipasi menyelamatkan negara. Jika memang tidak ada lagi sumber pemasukan lain. Namun tidak begitu untuk Indonesia. Kalau saja kekayaan alam dikelola dengan baik, sebenarnya sudah cukup untuk membiayai hidup negeri ini. Inilah perbedaan mendasar antara ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam.
Ekonomi Islam adalah ekonomi yang kaya. Memiliki banyak alternatif sumber pemasukan negara. Patungan uang rakyat (baca: pajak) adalah solusi paling akhir yang diambil, jika tak ada lagi solusi lain. Itu pun ditarik dalam kurun waktu yang sifatnya temporal. Jika kondisi kas negara membaik, penarikan pajak dihentikan.
Dalam konsep ekonomi Islam, sumber daya alam tidak boleh dikuasai oleh individu. Harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Berbeda sekali dengan paradigma ekonomi kapitalis. Tambang emas, batubara, sah-sah saja untuk dimiliki indinvidu. Walhasil negara hanya mendapat serpihan-serpihan keuntungannya saja. Andai negeri ini menerapkan sistem Islam, maka kekayaan alam yang berlimpah adalah miliki kita sepenuhnya.
Ketika Islam melakukan perluasan wilayah dan ada aktivitas jihad di sana, maka akan ada ghanimah (harta rampasan perang). Ini juga bisa menjadi sumber pemasukan negara. Di Perang Hunain, Rasulullah mendapatkan 20.000 unta dan 40.000 kambing sebagai ghanimah. Masih banyak lagi sumber pendapatan negara dalam sistem Islam. Seperti zakat, jizyah, kharaj dan sebagainya.
Jadi andai saja di negeri ini diterapkan sistem Islam, maka tanggal 17 Juni nanti, kita tidak perlu menggerutu kesal saat BBM naik dan harga-harga kebutuhan pokok pun ikut naik. Inilah buktinya bahwa Islam adalah solusi.

Oleh;
Adi Wijaya
Advisory Staff Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Daerah Makassar