Kota Makassar dan Lingkaran Kemiskinan

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesejahteraan Rakyat  Negara Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu telah menetapkan Kota Makassar sebagai salah satu kota percontohan penanggulangan kemiskinan di negeri ini. Kepercayaan tersebut beralasan sebab, pertama, Kota Makassar merupakan kota terbesar di belahan timur Indonesia yang secara kasat mata terlihat perkembangan jumlah penduduk dan pembangunan selama beberapa tahun terakhir di kota ini cukup signifikan. Kedua, jumlah komunitas miskin seperti pemulung, tukang becak, nelayan tradisional, buruh bangunan, dan gelandangan serta pengemis masih relatif banyak di kota ini, dan ketiga, berlakunya otonomi daerah, maka terbukalah kesempatan yang luas bagi pemerintah kota Makassar bekerja sama dengan instansi yang terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan secara desentralisisi dan multidimensional. Ekspektasi yang diharapkan adalah, bahwa ketika penanggulangan kemiskinan ini berhasil, maka akan dijadikan salah satu model penanggulangan kemiskinan di Tanah Air. Kesempatan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah di kota ini untuk memecahkan masalah pembangunan tersebut menuju millenium development of goals.
Penduduk Makassar yang hidup dalam kondisi miskin saat ini ada yang telah lama berdomisili di kota tersebut dan ada pula yang hanya sementara. Mereka bermigrasi ke kota Makasar sebab  faktor pendorong (push factors) dari  daerah asal dan faktor penarik (pull factors) di  daerah tujuan. Faktor pendorong meliputi, ketiadaan lapangan kerja yang dapat memberi penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sebab mereka hanya sebagai buruh tani, nelayan tradisional, dan tidak ada peluang  melakukan diversifikasi usaha atau pekerjaan lain untuk memperbaiki atau menambah penghasilan di daerah asal. Faktor penarik, yakni berbagai  pembangunan, seperti  gedung, perumahan, pertokoan dan lain-lain di kota Makassar sebagai daerah tujuan intens dan relatif banyak, sehingga  membutuhkan tenaga buruh. Peluang usaha di sektor informal cukup banyak, sebagai  maknit bagi penduduk usia muda untuk melakukan migrasi .
Jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan ini menghasilkan barang-barang bekas, seperti kertas, kardus, palastik, potongan besi, aluminium, kemasan air mineral, dan lain-lain, akibatnya memerlukan pemulung. Terhadap kondisi inilah yang dapat memberi kesempatan dan sugesti untuk melakukan diversifikasi usaha, yang mengakibatkan penghasilan dapat meningkat dari sumber yang sama dan sumber yang berbeda. Operasionalisasinya, ada yang bekerja sebagai buruh bangunan dan ada pula yang menjadi pemulung. Kedua alternatif  ini menjadikan mereka betah berdomisili  di kota ini dan memanfatkan waktu atau tenaga dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka dapat bertahan hidup.
Barang-barang bekas yang berasal dari berbagai sumber di perkotaan,  diangkut oleh armada pengangkutan setiap hari dan dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Selanjutnya, barang-barang ini dipungut dan dikumpulkan oleh para pemulung kemudian di jual ke pengepul (pedangan barang bekas/rongsokan). Selain itu, usaha yang bergerak di sektor formal di kota ini jumalhnya banyak, akibatnya membutuhkan sektor informal sebagai pendamping guna membantu operasionalnya. Telah menjadi kodrat bahwa sektor formal dan informal, memiliki hubungan simetri, atau dengan  kalimat lain ketika sektor formal mengalami kemajuan, maka diukuti oleh sektor informal.
Komunitas miskin seringkali kurang makan dan kurang gizi, maka kesehatannya buruk dan fisiknya lemah, karena fisiknya lemah, mengakibatkan kapasitas kerjanya rendah.  Selanjutnya,  kapasitas kerja rendah, mengakibatkan produktivitasnya rendah sehingga penghasilanpun rendah dan itu berarti ia miskin. Akhirnya, mereka tidak akan cukup makan dan kondisi ini terus berputar  melingkar dalam  kehidupannya. Secara makro lingkaran kemiskinan (poverty circle) pada dasarnya berasal dari fakta bahwa produktivitas total di negara berkembang atau daerah sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan kerbelakangan perekonomian. Demikian pula secara mikro, lingkaran kemiskinan yang menjebak seseorang atau suatu rumah tangga sebab modalnya sangat rendah, mengakibatkan produktivitas dan pendapatan juga rendah, sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara layak setiap hari.
Secara hakiki, lingkaran kemiskinan mengandung arti sederetan melingkar kekuatan, yaitu  modal, produktivitas, pendapatan, tabungan, dan investasi yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara, masyarakat, komunitas, dan individu miskin tetap berada dalam keadaan melarat, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Nurkse. Hal yang sama juga berlaku bagi suatu komunitas atau keluarga, pernyataan tesebut mengisyaratkan bahwa    keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga keuangan merupakan masalah serius sehingga komunitas miskin terperangkap dalam lingkaran kemiskinan, sehingga mereka sukar ke luar dari tatanan hidup miskin saat ini.
Lingkaran kemiskinan tersebut jika dilihat dari sudut permintaan, dapat dijelaskan sebagai berikut, karena rendahnya tingkat pendapatan nyata, menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat tabungan dan investasi pun rendah. Tingkat investasi yang rendah akan mengakibatkan kekurangan modal dan produktivitas rendah. Produktivitas rendah akan mengakibatkan pendapatan rendah kembali. Kondisi ini terus berputar secara melingkar, sehingga seseorang atau sekelompok orang tetap hidup dalam kondisi miskin.
Selanjutnya, lingkaran  kemiskinan jika dilihat dari sudut penawaran, maka dapat dijelaskan sebagai berikut,  produktivitas yang rendah tercermin dalam pendapatan nyata yang rendah. Pendapatan nyata yang rendah mengakibatkan tabungan juga rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat investasi rendah dan modal berkurang. Kekurangan modal pada gilirannya bermuara pada produktivitas yang rendah dan semua  faktor ini  merupakan mata rantai yang mengakibatkan terbentuknya lingkaran kemiskinan.  Selain faktor internal tersebut, maka faktor eksternal (struktural) yang menyebabkan kemiskinan adalah :  1) policy bias. yaitu kebijakan pemerintah yang cenderung mengutamakan perkotaan, mengistimewakan sektor ekonomi dan perdagangan tertentu dan sebagainya, 2) kebijakan kelembagaan yang mempersulit akses terhadap sumber daya, 3) dualisme ekonomi, 4) tekanan penduduk, 5) manajemen sumber daya dan lingkungan yang berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam, 6) siklus dan proses alamiah yang kurang mendukung, 7) marjinalisasi kaum perempuan,  8) keberadaan tengkulak yang eksploitatif, 9) fragmentasi politik internal dan gejolak sosial, dan 10) proses internasional yang berpengaruh besar terhadap kondisi sosial ekonomi dalam negeri.
Peranan  pendidikan di sisi lain adalah memperbaiki sikap (attitude) dan perilaku (behavior) mereka dalam  menjalani kehidupan, seperti pasrah, apatis, tidak terintegrasi dengan masyarakat luas, boros, dan tidak memiliki misi dan visi. Keseluruhan sikap dan perilaku ini merupakan kultur atau budaya kemiskinan yang masih diterapkan oleh komunitas miskin, akibatnya berkontribusi terbentuknya lingkaran kemiskinan. Ketika kultur ini dilaksanakan, maka pendapatan atau modal pasti berkurang dari generasi ke generasi. Selama beberapa tahun terakhir  pemerintah telah  meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak orang miskin mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah dan bahkan program ini dicanangkan sampai pada sekolah lanjutan melalui dana bantuan operasional sekolah.   
Perilaku ini merupakan langkah nyata untuk menanggulangi lingkaran kemiskinan melalui perubahan sikap dan perilaku kultur kemiskinan ke kultur produktif, seperti : 1) pandangan terhadap nilai-nilai hidup harus dianggap tinggi dan senantiasa proaktif dan tidak pasrah pada nasib.  Atau dengan kalimat lain, tanamkan jiwa kewirausahaan pada mereka, 2) nilai kerja atau karya dilihat pada kualitas bukan pada kuantitas, 3) nilai masa depan, adalah kehidupan yang akan datang harus lebih baik dari kehidupan saat ini. Nilai kultur yang orientasinya ke depan akan mendorong mereka untuk merencanakan tatanan hidup sebaik mungkin, dan 4) nilai bekerja sama, yaitu harus bekerja sama dengan pihak lain dan diberi kesempatan mengembangkan diri dan bertanggungjawab sesuai peranannya.
Tulisan ini merupakan rangkuman hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kota Makassar. Kesediaan dan kerelaan memberi masukan bagi pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan terutama di kota ini setiap saat. Penulis berprofesi sebagai dosen kopertis wilayah IX di pekerjakan pada Akedemi Maritim Veteran Makassar.(*)

Oleh;
Daniel
Pemerhari Perkotaan