Bupati Bone Bahas Pendidikan Gratis di Unhas

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Bupati Kabupaten Bone terpilih, Andi Fashar Mahdin Padjalangi akan membahas penerapan dan sistem pengelolaan pendidikan gratis di Gedung Pusat Kegiatan Penelitian Universitas Hasanuddin (Unhas), Selasa (14/5/2013).

Hal ini dilakukan Fashar melalui promosi doktornya dalam bidang ilmu administrasi publik dengan tema "Hubungan kelembagaan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis  di Kabupaten Gowa".

Kata dia, pendidikan merupakan  usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Menurutnya, pendidikan tidak diselenggarakan secara tak sengaja, atau bersifat insidental dan seenaknya, atau berdasarkan mimpi di siang bolong dan penuh fantastis.fungsi pendidikan adalah menyiapkan peserta didik.

"Pendidikan merupakan suatu wahana di mana kita dapat mengetahui berbagai ilmu pengetahuan dan tata cara hidup berkualitas, sehingga kita dapat tumbuh menjadi manusia yang dapat berfikir untuk jangka panjang dan cerdas membangun bangsa," jelasnya melalui disertasinya, Minggu (12/5).

Fashar yang menegaskan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan  pemerintah juga dituntut untuk mengalokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran maupun Negara (APBD dan APBN) untuk sektor pendidikan.

"Biaya merupakan faktor penting dalam pendidikan.Namun memenuhi hajat hidup dalam hal ini kebutuhan pokok lebih penting.Hal ini yang menyebabkan banyak orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya. Banyak sekali anak usia sekolah yang harus membantu orangtuanya mencari nafkah,"paparnya.

Mengapa Harus Gratis
Jika masih mempertanyakan mengapa biaya pendidikan harus gratis maka sebaiknya pembahasan kembali ke tahun 1945 ketika bangsa ini memproklamirkan diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka yang bercita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya.

"Bagaimana mungkin kita akan dapat mencerdaskan bangsa ini jika untuk mendapatkan pendidikan dasar saja warga negaranya kesulitan karena pendidikan yang dikelola oleh pemerintah mahal harganya? Apa gunanya kita merdeka jika ternyata pendidikan dasar dengan kualitas buruk pun harus kita peroleh dengan biaya mahal,"paparnya.

Ia menegaskan, prioritas utama pemerintahan  adalah peningkatan kualitas SDM. "Dengan SDM yang berkualitas kita dapat membangun negeri ini,"ujarnya. (*)