Mahasiswa : Jangan Sampai Ada PNS jadi Tim Sukses

PINRANG,TRIBUN-TIMUR.COM- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam  Forum  Pemuda dan Mahasiswa Pinrang untuk Demokrasi ( FPMPD) , menggelar aksi unjuk rasa, meminta agar penyelenggara pemilu, netral dalam pelaksanaan pemilihan Bupati Pinrang, 18 September mendatang.

Hal tersebut diungkapkan sejumlah demonstran yang menggelar aksinya,  di depan Gedung Olah Raga Pinrang, Kamis (18/4). Demonstran juga berharap agar PNS yang terlibat dalam politik praktis, atau menjadi tim pemenangan calon tertentu agar diberikan sanksi

" Kita ingin pelaksanaan pemilu di Pinrang, berjalan dengan baik, jangan sampai karena ulah segelintir orang, khususnya dari kalangan PNS yang menjadi tim sukses, membuat proses demokrasi di Pinrang tercedarai, " ujar salah seorang demonstran.

Bahkan dalam orasinya, salah seorang demonstran mengatakan bahwa, kericuhan yang terjadi di Palopo, beberapa waktu lalu, terjadi karena adanya keterlibatan oknum oknum dari kepemerintahan.

"Kami juga meminta kepada pihak KPU dan Panwas untuk bekerja profesional dan  memberikan sanksi kepada oknum PNS yang terlibat dalam politik Praktis, " tegas demonstran.

Usai berorasi di depan Gedung Olah Raga Pinrang, para mahasiswa tersebut kemudian konvoi dan menggelar aksi yang sama di depan Kantor Panwaslu Pinrang, dan Kantor KPU Pinrang, di Jl Bintang.

Juru Bicara Panitia pengawas pemilu  Pinrang, Muhammad zakir, yang menerima perwakilan demonstran, mengkui jika pihaknya belum bekerja optimal pada Pilgub Sulsel lalu.

" Kami sudah melakukan evaluasi, dan akan berbenah, karna panwas itu ibarat wasit, sehingga kami akan menindak bagi bagi mereka yang dianggap melanggar dari aturan. Dan kami lakukan tanpa pandang Bulu "

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua KPU Jamaluddin, saat menerima rombongan demonstran. Jamaluddin bahkan mengajak kalangan mahasiswa untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan bupati mendatang.

"Jika para mahasiswa menemukan adanya pelanggaran, sebaiknya melaporkan langsung di Panwaslu, tentu dengan menyertakan bukti bukti yang akurat," tegas Jamaluddin.(*)