Senin, 24 November 2014
Tribun Timur
Home » Opini

Revitalisasi Warisan Sejarah, Membangun Optimisme

Rabu, 17 April 2013 21:32 WITA

Pada Senin 15 April 2013 kemarin, masyarakat Wajo merayakan hari jadi daerah mereka ke-614, terhitung sejak 1399. Di tahun itu, La Tenribali dilantik jadi Batara (raja) Wajo Pertama di bawah sebuah pohon besar (bajo) di desa Tosora, Kecamatan Majauleng sekarang. Sementara itu, tanggal 29 Maret adalah hari ketika Arung Matoa Wajo ke-31, La Maddukkelleng, mengalahkan pasukan VOC dan Kerajaan Bone di Lagosi dalam rangkaian serangan terhadap Wajo. Karena spirit anti-imperialisme dan kegigihannya melawan hegemoni Kompeni Belanda di Sulsel, pemerintah menetapkan beliau jadi Pahlawan Nasional pada 1999.
Sepatutnya orang-orang Wajo bersyukur dan berbangga atas bentangan panjang eksistensi kesejarahan daerah mereka. Sebagai salah satu entitas sosial-politik terpenting di Sulsel sejak enam abad silam, Wajo telah mewariskan kearifan lokal yang unik yang sejatinya masih relevan dipraktekkan di era modern.
Menurut sejarah, Kerajaan Wajo sejatinya sebuah eksperimen demokrasi yang cukup berhasil. Hampir semua prinsip utama demokrasi modern telah dipraktekkan di kerajaan ini, khususnya sejak awal abad ke-16: kedaulatan rakyat, pemerintahan elektif, kekuasaan konstitusional (ade’nami napopuang), jaminan HAM, keadilan hukum, pemerintahan terbatas, pluralisme sosial-politik-ekonomi, serta penghargaan terhadap nilai-nilai kebebasan, toleransi, rasionalitas, kerja sama dan mufakat. Sejumlah pakar menilai Wajo masa itu layak disebut sebagai “kerajaan demokratis” (A.Z. Abidin), “republik aristokratis” (Mattulada), atau  “kerajaan aristokratik-demokratis” (Pelras dan A. Patunru).
Seperti terekam dalam berbagai Lontara, puncak kejayaan Wajo dicapai selama masa pemerintahan La Tadampare Puang Ri Maggalatung, Arung Matoa IV (1491-1521). Pelras (1964) memujinya sebagai “salah satu raja Bugis yang paling dihormati, dan salah seorang yang berhasil mengubah Wajo menjadi salah satu kerajaan besar Bugis.” Prof. Zainal Abidin (1991, 130) mengilustrasikan Wajo masa itu sama dengan Amerika Serikat selama hampir tiga abad terakhir, yaitu sebagai oasis bagi orang-orang yang didera kemarau panjang kebebasan di negeri asal mereka. “Daerah Wajo’ di kala itu merupakan tempat kebebasan berpikir dan bernalar bagi orang-orang yang datang berdiam di situ dari berbagai daerah seperti Bone, Luwu’, Soppeng, dan Gowa.... Wajo’ pada abad XV-XVI merupakan “Amerikanya” Sulawesi Selatan, di mana orang-orang yang tidak disukai di daerahnya masuk ke Wajo’ dan mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.”
Prof. Mattulada mencatat, kerajaan Wajo-lah yang pertama meletakkan prinsip ‘achievement oriented leadership’, seleksi kepemimpinan berdasarkan prestasi. Para Arung Matoa dipilih bukan terutama karena status melekat (ascribed status) sebagai keturunan bangsawan tinggi dengan jejak leluhur yang berpuncak pada sosok manusia dari langit (Tomanurung). Di Wajo tidak dikenal putra/putri mahkota. Orang dari luar Wajo pun dapat dipilih menjadi Arung Matoa karena keunggulan karakter dan prestasinya.
Maka, berbeda dengan kerajaan lain di Sulsel, status setiap raja Wajo dipandang relatif dan profan saja. Sistem pelapisan sosialnya pun lebih egaliter, dinamis dan demokratis. Kelas sosial mayoritas to-maradèka (orang merdeka), misalnya, yang berada di atas ata (abdi) tapi di bawah ana’ mattola (calon raja), anakarung (anak bangsawan), dan tau dècèng (orang baik-baik), berpeluang melakukan mobilitas vertikal hingga menjadi bagian dari kelompok elit-strategis dalam masyarakat. Namun, untuk tujuan itu, kalangan orang kebanyakan (tosama) yang tidak memiliki titisan tomanurung, harus mampu meraih salah satu dari empat domain utama kehidupan manusia Bugis (eppa sulapa’): to-acca (orang cerdas), to-sugi (orang kaya) to-warani (kesatria), to-panrita (cendekiawan, ulama).
Sayangnya, banyak pengamat menilai kisah sukses praktik demokrasi Wajo masa silam itu kini tinggal nostalgia. J. Lineton (1975) yang pada 1971 meneliti sejarah perantauan orang-orang Wajo, menyimpulkan, selain memiliki tradisi perantauan (passompe) terlama di kalangan masyarakat Sulsel, Wajo di abad ke-20 juga dikenal sebagai “daerah yang paling kolot dan feodal di Sulsel”.
Gambaran Lineton tentang Wajo 40 tahun silam tampaknya tak banyak berubah saat ini, walau sistem demokrasi modern telah dipraktekkan sejak satu dekade terakhir. Tradisi panjang berdemokrasi rupanya bukan jaminan bagi masyarakat Wajo lebih sigap memanfaatkan mekanisme demokrasi modern untuk mencapai kemajuan sosial-ekonomi yang fantastis. Ketimbang merekontekstualisasi tradisi demokrasi untuk era modern, para elit politik lebih nyaman merevitalisasi elemen feodalisme yang lebih menghambat konsolidasi demokrasi. Ritus-ritus lama direinvensi guna memantik ingatan kolektif masyarakat tentang sakralitas leluhur sebagai sumber klaim legitimasi sosial-politik para arung.
Event tahunan ini seharusnya jadi momentum merajut kembali memori kolektif masyarakat tentang kejayaan masa lalu mereka guna menggelorakan optimisme dan heroisme. Rangkaian perayaan HJW sepatutnya didesain menjadi pesta rakyat yang semarak, murah dan meriah. Acara seremonal yang masih menempatkan para pejabat pemda dan pemprov sebagai episentrum penghormatan hanya menyuburkan budaya feodalisme. Lebih tragis lagi jika perayaan itu diboncengi ikhtiar petahana menarik dukungan untuk pilkada berikutnya.
Jejak kesejarahan yang gemilang, sumber daya alam yang melimpah, dan potensi insani yang unggul adalah modal besar Wajo untuk (sekali lagi) berjaya di masa depan. Namun, untuk mentransformasi potensi besar itu menjadi keunggulan kompetetif dibutuhkan kepemimpinan dan kepemerintahan yang baik. Faktanya, masa keemasan Wajo di abad ke-15/16 tak lepas dari faktor kepemimpinan Puang ri Maggalatung yang adil, jujur, tegas, cerdas, dan bijaksana.
Partisipasi tulus dan aktif masyarakat dalam pembangunan hanya bisa dilecut oleh pemimpin yang cerdas, visioner, jujur, merakyat, dan tidak narsistik. Pemimpin yang masih sibuk memperhatikan diri sendiri, selalu minta diberi dan dilayani, dan paranoid dengan kritik, hanya akan menuai dukungan yang semu dan setengah hati. Pemimpin yang berpuas diri dengan tumpukan piala/piagam penghargaan dan tingginya indeks elektabilitas menurut lembaga survei, walau tanpa kongruensi dengan kondisi nyata kesejahteraan rakyat semesta, ditakdirkan terselip dalam lipatan memori sejarah. La Tenribali, La Tadampare, La Tiringeng, La Mungkace, La Sangkuru, La Salewangeng, La Maddukelleng adalah sosok yang memiliki tempat abadi dalam memori kolektif orang-orang Wajo karena mereka pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan secara utuh mewakafkan diri mereka untuk rakyatnya. Dirgahayu Wajo!(*)

Oleh;
Wahyuddin Halim
Mahasiswa PhD Antropologi di the Australian National University, Canberra
Editor: Aldy

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas