• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 24 Oktober 2014
Tribun Timur
Home » Opini

Makassar Kota Baliho

Senin, 15 April 2013 21:19 WITA
Makassar Kota Baliho
Di mana-mana baliho! Itulah semarak kota Makasar kini yang berhias tebaran baliho. Sontak saya sebenarnya pernah agak ‘kaget’ sekaligus tersinggung. Ini karena tamu saya dari daerah lain menyindir: identitas “Kota Anging Mammiri’ menjadi ‘kota baliho’.  Namun, saya realistis, dan berkompensasi kota lain pun mungkin tidak beda.
    Maklum, pada ‘musim politik’ (Pilkada dan Pemilu Legislatif), baliho bak cendawan tumbuh subur pada musim hujan. Lagi pula pemajangan baliho dengan tujuan sosialisasi sebenarnya sah dan tidak salah. Itu hak politik. Dalam demokrasi, tujuannya untuk menarik dukungan pemilih di tengah iklim kontestasi politik terbuka. Apalagi baliho relatif murah namun berjangkau luas.

Politik Baliho
Baliho adalah salah satu media sosialisasi politik. Selain baliho, masih banyak media lain berupa alat peraga bisa digunakan. Misalnya, media elektronik seperti televisi dan internet dan media cetak,  spanduk, stiker, banner, dan sebagainya.
    Selain melalui media visual, sosialisasi politik juga bisa melalui komunikasi langsung, interaksi kandidat dengan massa pemilih. Melalui komunikasi langsung, ada efek psikologi lebih kuat diciptakan kandidat politik,ketimbang mengandalkan alat peraga.
    Secara teori baliho memang dibutuhkan untuk sosialisasi. Karena melalui baliho, dapat muncul awareness masyarakat terhadap kandidat. Namun efektifitasnya tidak memiliki relevasi linear dengan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan. Sebab ketika melihat baliho, pemilih sebenarnya belum memutuskan suara mereka.
    Meski demikian, dibandingkan media lain, baliho memiliki daya tarik istimewa karena mampu menampilkan gambar dan pesan kandidat, dengan biaya relatif murah namun tampak canggih. Itulah penyebabnya, maka baliho banyak digunakan oleh kandidat politik dalam menyosialiasikan diri.

Dampak Estetika
Lantas bagaimana, jika para politisi secara massif saling berlomba dalam memajang diri melalui baliho? Implikasi yang dapat ditimbulkan adalah melimpahnya baliho yang mungkin menghias jalanan tanpa keberaturan. Itulah fakta yang dapat disaksikan saat musim pollitik seperti pemandangan yang menghiasi jalan, mulai pojokan pertigaan hingga perempatan, dari jalan lurus hingga tikungan, dari  jalan lorong hingga jalan protocol, dari jembatan-jembatan hingga taman-taman kota.
    Lokasi-lokasi strategis pun seolah jadi perburuan, diserbu dengan pajangan baliho. Bahkan baliho politik di berbagai tiang pancangan strategis, gonta-ganti antar kandidat, dan berdampingan iklan produk komersial. Iklan politik dan komersial berebutan tempat strategis, menunggu giliran, saling antiran. Bahkan terkesan terjadi persaingan antar kandidat dalam menunjukkan tampilan gambar menarik baliho mereka, mulai dari bentuk baliho yang terbesar, terbanyak, dan termewah.
    Akibat serbuan baliho, keindahan kota yang sudah krisis kebersihan dan pepohonan hijau kian terjejali tebaran baliho. Terpasang semarak tanpa estetika, tak beraturan. Di sana sini pemandangan pun menjadi tampak semrawut. Deretan pepohonan dan tiang-tiang listrik atau apa saja di berbagai sudur jalan, jadi tempat sandaran dan tempelan.
    Di berbabai pojokan jalan kota, baliho terpasang mulai berukuran layar bioskop hingga yang kecil bertumpuk berdesakan. Yang ukuran kecil tergantung dan bergelantungan, ditempel dan diikat, dan bahkan bersusun bagai kotak sampai dua tiga deretan di tiang-tiang listrik. Dan lebih miris pepohonan hijau tak hanya jadi tempelan atau gantungan semata, banyak pula bahkan jadi sasaran paku baliho tak pandang bulu.
    Maka, aura kota pun dtebari oleh warna-warni dan bentuk baliho kandidat politik baik calon walikota maupun calon anggota legislatif. Bagaikan wilayah jajahan di masa kolonial yang jadi korban pencarian rempah-rempah dan pemasaran, demikian kondisi pojok “ruang publik” perkotaan pun jadi rebutan, bahkan mirip arena perang, di antara pancangan baliho para kandidat politik.
Kesadaran Bersama
Saya pikir saatnya kini pemda, elite, politisi dan warga melakukan evaluasi serius. Ada sejumlah hal yang penting dikemukakan. Pertama, Pemda perlu responsif, dan  tidak terkesan melakukan pembiaran. Butuh evaluasi aturan disertai tindakan tegas, terkait pemetaan kota dan aturan pemasangan baliho politik.
    Misalnya, mempertegas titik tengah atau pinggiran kota, serta jalan tertentu mana perlu bebas dari baliho. Demikian juga, bentuk dan ukuran baliho yang dibolehkan dipasang dan dipajang, beserta penyediaan lokasi baliho sebagai kompensasi alternatif di sudut-sudut jalan tertentu.
    Kedua, adalah terkait dengan masa pemajangan dan kelayakan baliho. Seharusnya ada kontrol tegas. Lihatlah tebaran baliho yang ada banyak yang sudah sobek, lusuh, kusam, bahkan miring, dan bahkan sampai ada yang rebah. Itu masih terus terpasang sehingga menambah kumuh kota.
    Demikian juga pemeliharaan keindahan kota, setahu saya aturan melarang pepohonan dan tiang listrik jadi tempat iklan apa saja, sekalipun baliho politik, apalagi dengan cara merusak pepohonan dengan menggunakan paku.
    Hal ini butuh batasan aturan dan tindakan yang jelas.
Ketiga, terkait kesadaran dan tanggung jawab bersama para politisi, kandidat kepala daerah, dan calon legislatif, atas kondisi estetika kota.  Misalnya, mereka menahan diri dan mengontrol sendiri bentuk baliho yang akan dipasang, dan tempat yang patut atau tidak patut jadi pajangan baliho.
    Keempat, perlu ada kesadaran paradigma komunikasi politik, terkait cara sosialisasi. Baliho bukan media satu-satunya dalam memperkenalkan diri ke masyarakat. Juga baliho tidak menentukan kerterpilihan, kecuali popularitas. Baliho malah cara sosialisasi ortodoks dan instan, tak memantulkan kualitas kandidat politik bersangkutan.
    Ada cara lain tak harus mahal tapi canggih seperti melalui dunia cyber. Contoh, website, blog, mailing list, facebook, dan twitter.  Model sosialisasi lainnya namun  butuh andrenalin atau nyali, adalah komunikasi dua arah atau dialogis.
    Misalnya, turun ke lapangan mengunjungi pemilih, mengintensifkan komunikasi tatap muka (face to face communication) secara langsung. Bentuknya, kunjungan silaturahmi, ceramah, forum diskusi atau urun-rembug (tudang sipulung), debat publik, hingga dilengkapi dengan bentuk kegiatan amal maupun bakti sosial. Itu lebih mencerdaskan publik, mengenal langsung kandidat politiknya, daripada sosialisasi lewat pecitraan alat visual.*

Oleh;
Adi Suryadi Culla
Kordinator Forum Dosen-Majelis Tribun
Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
313512 articles 11 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas