A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Menakar Manfaat Pemilihan Langsung - Tribun Timur
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 26 Juli 2014
Tribun Timur
Home » Opini

Menakar Manfaat Pemilihan Langsung

Kamis, 11 April 2013 19:46 WITA
Menakar Manfaat Pemilihan Langsung
Pemilihan langsung sebagai perwujudan dari demokrasi di Indonesia sudah tidak asing lagi bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan semua kalangan sangat khatam dengan pemilihan langsung, baik ditingkat desa, kabupaten/kota, maupun provinsi. Di mana-mana kita dapat menyaksikan perbincangan tentang pemilihan langsung yang seakan menjadi bahan perbincangan yang paling hangat dalam masyarakat. Betapa bersemangatnya mereka bila membicarakan tentang jagoannya dalam setiap pemilukada yang membuktikan bahwa magnet pemilukada ini sangat besar bagi masyarakat tidak terkecuali masyarakat yang paling termarginalkan sekalipun.
Salah satu tujuan terpenting dalam pilkada langsung adalah memilih pemimpin yang berkualitas yang sesungguhnya dapat diukur oleh berbagai instrumen seperti tingkat pendidikan dan kompetensi. Namun sebagai pejabat politik, Kepala Daerah terpilih haruslah orang yang dapat diterima secara umum di mana mereka akan memimpin sehingga dukungan yang luas dianggap perlu, tidak hanya dukungan masyarakat tetapi dukungan semua pihak termasuk elite politik yang ada di tingkat nasional dan pemerintah pusat. Pemimpin yang berkualitas adalah dambaan semua pihak, tidak terkecuali masyarakat umum yang sangat rindu dengan pemimpin yang berkualitas, yang diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat mereka.
Pertanyaannya adalah “Apakah manfaat yang diperoleh masyarakat dari perubahan pemilihan kepala daerah dari pemilihan lewat DPRD menjadi pemilihan langsung seperti saat ini?”. Pemilihan kepala Daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang harus dilakukan secara langsung yang kemudian diatur dengan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pertanyaan ini akan menjadi rumit untuk dijawab, oleh karena itu mari kita lihat lebih dalam tentang pemilihan langsung Kepala Daerah (Bupati/Walikota dan Gubernur).

Uang Rakyat
Data membuktikan bahwa sejak diadakan pemilihan langsung Kepala Daerah (Bupati/Walikota dan Gubernur) mengakibatkan anggaran tersedot untuk membiayai pemilihan langsung yang tidak kecil jumlahnya. Menurut data dari Kemendagri bahwa ada daerah yang dua kali pemilihan menghabiskan Rp970 milyar, kemudian menghabiskan Rp300 milyar hanya untuk pemilihan kepala daerah. Sehingga dari 497 Bupati/Walikota  serta 33 Gubernur se-Indonesia jika dirata-ratakan setiap daerah menghabiskan anggaran Rp300 milyar persatukali pemilihan Bupati/Walikota dan Rp500 milyar untuk pemilihan Gubernur, maka selama lima tahun uang rakyat yang dihabiskan untuk mencari pemimpin (Bupati/Walikota) sekitar Rp198,8 triliun dan untuk Gubernur sekitar Rp16,5 triliun. Jadi total uang rakyat yang dihabiskan selama lima tahun hanya untuk pemilihan Bupati/Walikota dan Gubernur sekitar Rp215,3 triliun. Dapat dibayangkan betapa besarnya anggaran yang dihabiskan untuk memilih pemimpin melalui pemilukada langsung yang diharapkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, tetapi kenyataannya kehidupan masyarakat tidak lebih baik dari sebelumnya, waktu pemilihan yang dilakukakan melalui DPRD.
Uang rakyat yang dihabiskan untuk pilkada langsung tersebut rasa-rasanya hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang saja di antaranya para pengusaha yang mungkin “berkolusi” dengan pengguna anggaran untuk mendapatkan proyek pilkada tersebut, para pelaksana pemilukada, para pengawas pemilukada, dan pengamanan pemilukada juga kecipratan yang tentunya semuanya halal mendapatkan dana tersebut karena diatur dalam undang-undang. Apa yang didapat rakyat kecil dari anggaran tersebut?, seharusnya rakyat akan mendapatkan seorang pemimpin yang dapat memperbaiki kehidupan mereka, yang akan memberi mereka jaminan masa depan yang lebih baik, supaya mereka tidak ditolak lagi berobat di rumah sakit, supaya anak-anak mereka bisa bersekolah sampai jenjang yang lebih tinggi, supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, supaya mereka bisa memiliki rumah yang layak, dan masih banyak harapan lainnya dari pemimpin yang diproses melalui pemilukada langsung dengan anggaran yang luar biasa tersebut. Namun hal itu rasa-rasanya belum kesampaian sampai saat ini.
Obyek Bisnis
Betapa tidak, selain uang rakyat yang digunakan dalam pemilukada langsung ini, masih dari data Kemendagri menyebutkan, bahwa untuk pemilihan Wali Kota dan Bupati rata-rata setiap pasangan calon “menginvestasikan” Rp15 miliar sampai Rp50 miliar. Angka tersebut hampir merata baik pada pasangan yang kalah ataupun menang, sedangkan pemilihan Gubernur malah ada yang “menginvestasikan” Rp60 milyar sampai dengan Rp100 milyar. Sengaja memakai kata “menginvestasikan” karena tidak menemukan kata yang tepat selain dari kata tersebut. Bila kita memakai kata menghabiskan, rasanya tidak mungkin orang akan menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk menjadi seorang Bupati/Walikota atau Gubernur yang akan terkuras tenaga dan pikirannya untuk mengurusi rakyat selama lima tahun, selain itu akan bertanggung jawab dunia dan akhirat.
Umar bin Khattab saja yang begitu dilantik menjadi khalifah, mengatakan “Andaikata aku tahu bahwa ada orang yang lebih kuat daripadaku untuk memikul jabatan ini, maka memberikan leherku untuk dipotong lebih aku sukai daripada memikul jabatan ini”. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa betapa besarnya tanggung jawab seorang pemimpin sehingga Umar bin Khattab saja merasa tidak sanggup memikul tanggung jawab itu. Sangat berbeda dengan kekinian di mana semua orang berlomba-lomba untuk mengambil tanggung jawab itu tanpa berkaca untuk melihat apa mereka mampu atau tidak. Atas dasar ini jugalah sehingga sangat pantas kita katakan bahwa sesungguhnya mereka bukan untuk memegang amanah tetapi sedang berinvestasi di bidang usaha baru yang bernama “Perusahaan Pilkada Langsung Bupati/Walikota/Gubernur”.
“Investasi” di bidang ini memang sangat menggiurkan karena di samping dapat menghasilkan keuntungan finansial bagi dirinya melalui kolusi, korupsi, dan nepotisme juga dapat mensejahterakan kelompok dan tim sukses melalui bagi-bagi jabatan dan proyek, juga dapat men-PNS-kan keluarga dan anggota kelompok pendukung. Lalu apa yang didapat rakyat banyak?, cukuplah dengan bagi-bagi duit saat akan pemilihan yang jumlahnya tidak seberapa. Setelah itu, ………. silakan menunggu lima tahun lagi saat pemilihan dilaksanakan kembali.

Efek Langsung
Selain dari dua hal yang disebutkan sebelumnya, ada fenomena baru pada setiap pemilukada langsung dilaksanakan, yaitu kerusuhan dan ujung-ujungnya terjadi pengrusakan fasilitas Negara yang tentunya merupakan uang rakyat. Kejadian terakhir di Sulawesi Selatan ini adalah terjadinya kerusuhan di Palopo dan pembakaran fasilitas Negara yang ditaksir kerugian Negara sekitar Rp121 Milyar. Kerugian tersebut hanya kerugian materil, lalu bagaimana dengan kerugian inmateril?, tentunya lebih besar dari itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, “Siapa yang akan menanggung kerugian itu?, tentunya yang menanggung adalah lagi-lagi kita semua rakyat melalui pajak untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Coba dibayangkan seandainya tidak ada kerusakan, maka kita dapat mengalihkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas tersebut, misalnya membangun irigasi di desa-desa, memperaiki jalan dan jembatan yang putus di beberapa daerah yang manfaatnya sudah sangat jelas untuk kepentingan rakyat keseluruhan dan akan memperbaiki perekonomian.
Pengrusakan-pengrusakan seperti itu akan berlangsung secara terus menerus karena penegak hukum lemah dan tidak bisa berbuat banyak dan cenderung ada “pembiaran”, lalu bagaimana supaya terjadi penjerahan dengan pengrusakan itu?, seharusnya yang terbukti merusak fasilitas Negara dengan alasan apapun mereka merusak harus mengganti/mengembalikan semua kerusakan tersebut sehingga semua fasilitas yang rusak kembali berfungsi seperti sedia kala. Dengan demikian, siapapun pasti akan berfikir beribu-ribu kali lipat untuk merusak  fasilitas Negara.
Dengan demikian manfaat pemilukada langsung bagi kesejahteraan rakyat, rasa-rasanya masih lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang diderita atau dengan harapan yang ada pada setiap orang sebelum mengambil jalan demokrasi dengan pemilihan langsung beberapa tahun yang lalu. Akhirnya kita lagi-lagi hanya berharap pada para  penentu kebijakan di Republik ini agar memikirkan formula demokrasi yang cocok dengan bangsa kita. Atau kita memang hanya cocok dengan yang termaktup dalam Pancasila sebagai dasar Negara kita khususnya sila keempat (…..... permusyawaratan perwakilan). Walaupun saat ini pemerintah melalui Kemendagri telah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemillihan Kepala Daerah yang akan merevisi UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang di dalamnya mengatur pemilihan bupati/walikota dan gubernur secara langsung. Namun dalam RUU ini Kemendagri hanya mengusulkan pemilihan Gubernur kembali ke DPRD, sementara untuk Bupati dan Wali Kota tetap masih dilakukan pemilihan langsung. Mari kita tumggu apa yang terjadi setelah itu.

Oleh;
Dr Hasmin Tamsah
Dosen STIE Nobel Indonesia dan STIE AMKOP Makassar
Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas