• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 23 September 2014
Tribun Timur
Home » Opini

Menggugah Nilai Integritas dalam Pemilu

Rabu, 27 Maret 2013 21:19 WITA
Menggugah Nilai Integritas dalam Pemilu
Dalam “The Advantage Integritas,” 2003, ditulis peneliti Harvard Dana Telford, Adrian Gostick menggambarkan karakteristik yang secara konsisten ditampilkan oleh orang-orang dan organisasi dengan integritas. Gostick dan Telford melengkapi temuan teori integritas, dengan menyebutkan ada 10 karakteristik yang secara konsisten diperlihatkan oleh orang-orang dengan integritas. Integritas adalah konsistensi antara tindakan dan nilai.
Orang memiliki integritas hidup sejalan dengan nilai-nilai prinsipnya. Kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan merupakan hal yang esensial. Pengembangan teori integritas, sejalan dengan penggunaannya dalam berbagai bidang disiplin keilmuan, kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan politik dan pemerintahan. Dari sisi inilah dua kutub, yakni memilih kelahiran pemimpin ideal, dan persiapan melahirkan pemimpin ideal, bisa dielaborasi lebih mendalam, secara substansi bukan seremoni.
Dalam kehidupan politik, integritas menjadi faktor yang demikian penting kedudukannya. Hal itu pula yang kemudian menjadi tuntutan mutlak, yang harus dimiliki penyelenggara dan peserta pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Partai Politik (Parpol), dan bakal calon dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, berikut verifikasi partai politik peserta pemilu dan dukungannya pada bakal calon kepala daerah.
Pertanyaan besarnya benarkan integritas, telah dimiliki dan melandasi segala aktifitas semua stakeholder, dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagai penyelenggara maupun peserta?. Apakah pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah telah melahirkan pemimpin yang terbaik?. Sekalipun dengan biaya dan harga sosialnya yang mungkin ‘mahal’.
Gugatan ketidakpuasan dan sejumlah kritikan pengamat dan pihak yang berkepentingan pada bangun demokrasi Indonesia yang langsung, umum, bebas, jujur, adil dan rahasia, sejak diterapkannya sistem pemilihan langsung masih saja terdengar. Integritas KPU sebagai penyelenggara, seringkali menjadi sasaran kritik, kecurigaan, tudingan bahkan tekanan fisik. Hal itu dibuktikan dengan penganiayaan, perusakan properti, yang menimbulkan kerugian materi dan jiwa.
Dalam salah satu artikel saya yang berjudul, “Kekerasan Pemilukada (Analisa Terhadap Kasus Kekerasan di Pemilu Kepala Daerah),” yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi UNHAS, 20012. Rangkaian kekerasan yang mewarnai sejumlah even pemilukada, ternyata tidak semata karena integritas KPU sebagai penyelenggara, melainkan ‘bermainnya’ instrumen di luar KPU, yang ikut memicu peristiwa.
Harus diterima dan didudukkan dalam sudut pandang positif, bahwa dimensi integritas komisioner KPU juga Bawaslu dan Panwas, senantiasa diperhadapkan pada idealisme dan godaan. Integritas, menjadi penentu dimensi sikap lainnya, yakni kejujuran, keadilan, kesetaraan, yang keseluruhannya akan runtuh, bilamana integritas tidak ditemukan. Berbagai peristiwa sebagai contoh kasus pelibatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dipastikan semangatnya dilandasi karena adanya gugatan pada integritas komisioner KPU dalam berbagai keputusannya.
Keterlibatan lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, menjadi indikator keberadaan masalah integritas dalam tubuh KPU. Tudingan keberpihakan, kecurangan administratif, hingga gratifikasi tidak pernah sepi dari komisioner KPU, dan menjadi alasan kasuistis pada sejumlah peristiwa, sesuatu yang  tidak perlu terjadi jika kedua kutub, yakni penyelenggara dan pemain, memiliki integritas dan penghayatan pada norma, etika dan moral untuk senantiasa berjalan pada amanah undang-undang.
Integritas tanpa pengetahuan adalah lemah dan tidak berguna, dan pengetahuan tanpa integritas adalah berbahaya dan mengerikan, demikian Samuel Johnson, dalam konteks kekinian kalimat ini memberikan gambaran pentingnya integritas, sebagai selubung kecerdasan pribadi. Disisi lain Arnold Horshak menegaskan ‘Menang adalah baik jika anda tidak kehilangan integritas anda dalam proses. Sekali lagi pertanyaan yang sama berulang, sudahkah kita menjaga integritas dalam pemilu, dan apakah calon pemimpin yang bakal dipilih memiliki integritas pada moral kekuasaan yang dikejarnya?
Untuk mencapai derajat manusia jujur, adil, arif, dan bijaksana, integritas seringkali digunakan sebagai landasan atau acuan.  Manusia atau pribadi yang sudah dianggap mendekati tingkat sempurna baik secara mental maupun spiritual, memiliki integritas yang dalam kehidupan kesehariannya, dan mampu menjadi sosok manusia anutan juga panutan. Idealnya seperti itulah sosok individu yang mesti lahir dari proses seleksi calon pemimpin, bukan hanya pada komisioner KPU selaku penyelenggara pemilihan, melainkan juga pada calon pemimpin yang bakal di pilih pada pemilu, sehingga dedikasi dan kapabilitasnya tidak lagi diragukan dalam mengemban amanah nantinya.
Dalam  bangun demokrasi modern, senantiasa ditandai dengan keberadaan figur yang memiliki integritas. Hal itu pula memberikan jaminan kualitas hasil bangun demokrasi yang dituju. Kata integritas cocok dan relevan dengan  kondisi bangsa Indonesia yang sedang berbenah diri melalui pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Bagi sebagian penganut paradigma proses, integritas menjadi kata kunci terwujudnya penyelenggaraan sistem kepemiluan berikut hasilnya yang berkwalitas.
Tata kelola kepemiluan yang baik, bukanlah tanpa gugatan hukum, karena hakikatnya demokrasi mencapai derajat sempurna jika supremasi hukum juga tumbuh bersama, sejajar, sederajat dan sama bermartabat.  Tidak berlebihan jika terbersit harapan akhir dari semua even pemilu, bukanlah di meja sidang Mahkamah Konstitusi, tentu saja tanpa mengecilkan arti dan keberadaan azas hukum, yang juga memiliki ruang dalam perundang-undangan kita.(*)

Oleh;
Misna M Hattas
Ketua KPU Makassar
Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
293022 articles 11 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas