Azwar Hasan: Figur Perempuan Harus Kompeten

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM-Pengamat komunikasi politik Universitas Hasanuddin Azwar Hasan mengimbau bagi siapapun figur perempuan yang ingin meramaikan bursa pencalegan kiranya betul-betul memiliki kompetensi yang memadai.

Hal tersebut menyusul adanya peluang atau ruang bagi keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau pihak penyelenggara pemilu.

"Kader perempuan memang sangatlah sulit ditemukan untuk kemudian bisa berkecimpun didunia politik," kata Azwar Hasan, saat dikonfirmasi, Selasa (26/3)

Namun kendati demikian, kata Azwar yang perlu diperhatikan adalah persoalan apakah para istri-istri pejabat atau kepala daerah ini bisa memenuhi beberapa kriteria. Seperti, kriteria sosial dan politik jika sekiranya mereka duduk di gedung kerakyatan tersebut.

Azwar menjelaskan adapun beberapa kriteria yang mesti dipenuhi bagi figur perempuan adalah faktor sosialnya yaitu, sejauhmana track record (rekam jejak) mereka selama ini, termasuk andil sosialnya.

"Khususnya sejauhmana mengartikulasikan kepentingan masyarakat umum khususnya kaum perempuan," ungkapnya.

Namun menurutnya, sejauh ini, Persyaratan tersebut masih sulit dipenuhi. Sementara ruang gerak perempuan untuk duduk di kursi parlemen semakin terbuka.

Justru bagi dia, yang lebih memiliki kompetensi bisa berkecimpun di kancah politik adalah dari kalangan aktivis perempuan.

"Seharusnya istri-istri pejabat ini bisa memposisikan dirinya. Tidak perlu lagi memasuki arena pencalegan," pungkas Dosen Komunikasi Unhas ini meminta agar aktivis perempuan jangan ingin kalah dengan figur laki-laki karena arena panggung untuk figur perempuan sudah terbuka lebar.

Dia menilai sulitnya partai menemukan kader keterwakilan perempuan untuk "maccaleg" didasari karena minimnya perhatian partai terhadap kandidat perempuan.

"Sehingga figur perempuan juga tidak bisa disalahkan. kanera justru mereka diperhatikan ketika momentum pileg sudah diambang pintu," tambahnya.

Justru, lanjut Azwar, jika partai politik mengingingkan kuota perempuan bisa terpenuhi, sistem pengkaderan awal yang harus dibenahi terlebih dulu.

Karena, menurut Dia, selama ini kaderisasi aktivis perempuan ketika berkecimpun didunia politik sangatlah minim bahkan tidak diperhatikan dibandingkan dengan figur laki-laki.

"Termasuk yang perlu diminimalisir adalah faktor budaya, primonial, yang selama ini lebih banyak mengedepankan kelebihan dan keutamaan laki-laki daripada kaum perempuan," katanya, meminta agar aktivisi perempuan harus lebih awal didorong dibandingkan dengan para istri pejabat. (*)