Senin, 24 November 2014
Tribun Timur

KPK Selidik Keterlibatan Pejabat Pemkot Makassar

Rabu, 9 Januari 2013 16:09 WITA

MAKASSAR, TRIBUN -TIMUR,COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggenjot penyelidikan kasus korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar yang disinyalir telah merugikan negara senilai Rp 520 miliar lebih.

"Sejauh ini kasus tersebut masih berjalan di KPK khususnya dalam proses pengumpulan data dan bahan keterangan,"kata Juru bicara KPK Johan Budi, saat dikonfirmasi oleh Tribun, Rabu, (9/1/2013).

Alasan, kasus korupsi PDAM Kota Makassar belum ditingkatkan ketahap penyidikan, lantaran KPK masih terus mencari dua alat bukti kuat yang diduga menyeret sejumlah pejabat teras atau Direksi PDAM Kota Makassar yang dinilai menyalahgunakan jabatannya.

"Bukti-bukti terus kami kumpulkan untuk mengetahui sejauhmana keterlibatan sejumlah pihak yang diduga ikut menyalahgunakan jabatannya dalam proses kerjasama dengan pihak ketiga. Termasuk PT Traya," ujar Johan.

Menurutnya, jika dalam proses pengusutan ditemukan dua alat bukti maka kasus tersebut sudah dapat ditingkatkan ketahap penyidikan dan menetapkan siapa saja tersangkanya  dalam dugaan kasus korupsi yang melebihi nilai kerugian negara perkara korupsi Hambalang itu.

“Soal teknis proses penyelidikannya, saya tidak berkewenangan untuk memberikan penjelasan secara rinci karena hal itu bukan gawe kami," tandasnya.

Namun, intinya dalam proses pengumpulan bahan dan keterangan oleh tim penyidik KPK dan di temukan dua alat bukti maka itu bisa di lanjutkan prosesnya.

Ditanya menyangkut, lambannya penanganan kasus korupsi PDAM di KPK, Johan mengaku, pihaknya tidak ingin perkara korupsi terkontaminasi dengan intrik-intrik politik. Apalagi di Sulsel sementara dalam proses pemilukada.

Sebelumnya, Johan Budi mengakui bahwa pihak KPK sudah memintai keterangan sejumlah pejabat di lingkup PDAM Makassar.

“November lalu memang ada proses pemeriksaan sejumlah direksi PDAM, di kantor BPKP Sulsel yang dilakukan penyidik KPKP. Dan itu masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait kasus PDAM Makassar,” tambah Johan.

Meski demikian, Dia belum bisa membeberkan siapa-siapa pejabat PDAM Makassar yang telah di mintai keterangan. “Saya tidak tau pasti siapa-siapa yang telah di mintai keterangan, tetapi proses penyelidikannya sampai sekarang masih berjalan,"ungkapnya.

Sementara, Pakar hukum Universitas 45 Prof Marwan Mas, menilai tidak ada alasan bagi pihak KPK untuk menutup-nutupi proses penyelidikan korupsi PDAM.

Bahkan Direktur Pasca Sarjana Universitas 45 menilai, bahwa tidak ada Undang-undang yang mengatur bahkan mengingat penanganan kasus korupsi harus dihentikan sementara waktu jika suatu daerah melaksanakan pesta demokrasi atau pemilukada.

"Ah itu tidak benar, kasus korupsi tidak ada kaitannya dengan politik, penanganan kasus korupsi harus berjalan, pilkada pun juga begitu. Jadi tidak ada alasan KPK untuk tidak menuntaskan perkara korupsi PDAM," tegas Marwan.

Sekretaris PDIP Kota Makassar, Nicolaus Benny meminta agar pihak KPK tidak memandang bulu apalagi tebang pilih dalam pemberantasan kasus korupsi.

"Siapa pun pejabat yang terlibat kasus korupsi KPK harus berani menyeretnya," katanya.

Namun dia menyarankan, agar pihak KPK tetap akstra berhati-hati untuk menyelesaikan perkara PDAM.

Karena jangan sampai terindikasi atau terkesan kerja KPK dipolitisisasi untuk kepentingan kalangan tertentu dibalik itu.

Sehingga disarankan agar pihak KPK  tidak melanjutkan proses penyelidikan suatu kasus korupsi jika sebuah daerah tengah melaksanakan proses pilkada.

"Baiknya nanti setelah pilkada, KPK melanjutkan proses penyelidikan kasus korupsi PDAM agar bisa fokus dan benar-benar bekerja secara profesional," terang Nico. (*)
Editor: Muh. Taufik

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas