Sabtu, 27 Desember 2014
Tribun Timur

Penyelidikan Kasus Bansos Salahi Prosedur

Rabu, 15 Agustus 2012 00:21 WITA

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Majelis hakim yang menyidangkan kasus tindak pidana korupsi penyelewengan dana anggaran bantuan sosial (bansos) Pemprov Sulsel senilai Rp 8,8 miliar 2008 lalu dituding telah menyalahi prosedur dalam proses pemeriksaan.

Pasalnya, banyaknya kesalahan bukti dan fakta yang ditemukan majelis hakim dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi yang dilakukan penyidik Kejati Sulsel.

“Kesalahan ini kan sangat patal, tidak mungkin ini kesalahan salah ketik karena berulangkali terjadi,” tegas Ketua majelis hakim Zulfahmi, saat memimpin jalannya proses persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Makassar, Selasa (14/8/2012 ).

Kesalahan ini dinilai fatal, karena hasil proses pemeriksaan berita acara (BAP) menjadi rujukan jaksa dalam melahirkan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa yang menyeret nama Bendahara Pengeluaran Kas Daerah (BPKD) Pemprov Sulsel Anwar Beddu.

"Ini kan menyangkut nasib seseorang atau terdakwa, jika dalam prosedur pemeriksaan salah maka dapat dipastikan dakwaan jaksa serta tuntutannya pasti amburadul. Jadi jaksa seharusnya lebih berhati-hati,” tambah anggota hakim Tipikor lainnya Muhammad Damis didampingi hakim adhoc Rostansar.

Hal ini menjadi perhatian hakim lantaran banyaknya kesalahan keterangan saksi yang tercantum dalam BAP terdakwa. Pada proses sidang lanjutan yang digelar, siang tadi, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi dari jaksa penyidik bansos Kejati Sulsel Ginanjar Cahya Permana.

Sebelumnya, Kejaksaan berkukuh tidak akan mengutus jaksa penyidik untuk memberikan kesaksiannya di pengadilan menyangkut adanya kesalahan ketik yang dinilai patal oleh majelis hakim.(*)
Editor: Ridwan Putra

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas