Dirut Celebes TV: JK Bisa Jadi Juru Damai Rohingya

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM--Media Officer mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah, mengatakan, JK sangat berpeluang menyelesaikan konflik Rohingnya, Myanmar.

Menurut Husain Abdullah yang akrab disapa Uceng, selain karena pengalaman JK menyelesaikan konflik Poso dan Ambon, serta Aceh juga karena kapasitasnya sebagai Ketua Palang Merah Indonesia.

"Pak JK berpengalaman tinggi dalam tugas tugas kemanusiaan. Rekomendasi yang disampaikan oleh JK pada pertemuan konsultatif OKI di Kuala Lumpur, yang mengedepankan aspek netralitas dan bantuan kemanusiaan berdasarkan pengalaman penyelesaian beberapa konflik bernuansa sara sangat efektif untuk diterapkan," kata Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini kepada Tribun Timur, Senin (6/8/12).

Apalagi konflik Rohingya ini, lanjut Uceng, berbeda dengan Moro di Filipina dan Patani dimana kelompok minoritas muslim menuntut kemerdekaan.

"Kalau Rohingya sebatas menuntut persamaan hak, rasa aman, keadilan dan pengakuan sebagai warga negara. Tetapi kondisi akan berubah jika junta militer Myanmar terlambat menyikapi kasus Rohingya, bisa jadi bumerang bagi Myanmar," Uceng menambahkan.

Menurut Uceng lagi, jika etnis Rohingya mendapat angin dengan makin gencar dan kuatnya tekanan internasional, maka bukan tidak mungkin etnis Rohingya bisa membentuk faksi bersenjata dan lalu menuntut kemerdekaan.

"Inilah yang harus dicermati oleh pemerintah junta militer Myanmar bahwa mereka tidak boleh bermain-main dengan aksi yang oleh kelompok Rohingya sudah disebutkan sebagai aksi genocida," jelas Direktur Utama Celebes TV, Makassar, ini.

Pengamat Hubungan Internasional Unhas, Ashry Sallatu, menyampaikan hal senada dengan Uceng. Menurut Gego sapaan Ashry Sallatu, JK punya reputasi sebagai juru damai, meski reputasi ini belum terlalu dikenal di dunia internasional.

"Tapi untuk konteks regional asia tenggara, JK sudah dikenal sebaga juru damai. Tapi persoalannya adalah apakah ada keinginan pemerintah Myanmar ataupun kerangka kerjasama ASEAN untuk  menggunakan juru runding?," kata Gego kepada Tribun Timur, Senin (6/8/12).

"Sampai saat ini saya lihat belum ada indikasi yang kuat masalah ini akan diselesaikan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai mediator. Seandainya JK berkomentar tentang Aung San Syuki yang diam atas kasus Rohingya, geger tuh sebelum sampai ke JK, kan ada dia (Su ki) yang seharusnya berjuang supaya kasus Rohingya diusut, diselesaikan secara hukum," Gego menambahkan.

Menurut Gego, Su Ki lebih bisa menjelaskan mengapa kasus Rohingya terjadi. Sebagai penerima nobel perdamaian, maka aktivitas Su Ki berkenaan dengan kasus Rohingya pasti akan menarik atensi dunia.

"Kalau sampai JK terlibat, itu tamparan bagi Su Ki. JK bisa saja masuk ke Rohingya dengan statusnya sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Saya rasa dengan bisa jadi pintu masuk itu, masuk sebagai aktivis palang merah," ujar Gego.

Sebelumnya, JK didamping Uceng memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi konflik etnis bernuansa sara, Rohingnya di Myanmar. JK saat menjadi pembicara utama pertemuan konsultatif Organisasi Konferensi Internasional (OKI) di The Royale Chaulan Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (3/8/12).

Hadir dalam pra-meeting OKI sebelum pertemuan OKI yang lebih besar di Jeddah, Sabtu (5/8/12) itu, hadir lebih 20 perwakilan LSM dan utusan dari Saudi Arabia, Turki, Kuwait, Malaysia, Indonesia, Bangladesh termasuk seorang perwakilan dari etnis Rohingya, Dr Wakar Uddin.

Hadir pula Wakil Sekretaris Jenderal OKI, Atta Abdul Manan.Menurut Media Officer JK, Husain Abdullah, JK meminta OKI membentuk dua komite, masing masing; Komite humanitarian dan Komite Akses. Kedua komite ini akan bekerja untuk membuka komunikasi dengan pemerintah Myanmar sehingga akses menuju lokasi pemukiman etnis Rohingya yang kini terisolisasi dapat dibuka.

"Dengan terbukanya akses tersebut, maka menurut JK bantuan kemanusiaan akan dapat disalurkan. Bagi JK, strategi dari penyelesaian konflik ini, kedua pihak harus diyakinkan agar tidak terlibat aksi kekerasan. Sesudah itu barulah perdamaian dapat ditegakkan," kata Uceng