Home »

Opini

Celebes Mencari Pemimpin

Ternyata pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Widodo Tjahja Purnama (Ahok), bukanlah peraih suara terbanyak di Pemilukada DKI Jakarta, baru-baru ini

Celebes Mencari Pemimpin

Namun, suara Jokowi – Ahok itu ternyata bukanlah yang terbesar. Suara mereka masih terkalahkan oleh suara Golongan Putih (Goput) atau yang tak datang ke TPS dengan  2.555.207 orang. (Tribun Timur - Jumat, 20 Juli 2012).

Jadilah Golput menjadi pemenang di Pemilukada DKI Jakarta putaran pertama ini. Sebenarnya, kemenangan Golput di sebuah pemilihan kepala daerah bukanlah hal yang baru. Jauh sebelumnya, di Pemilukada Sulsel tahun 2007 silam, Golput juga memperlihatkan keperkasaannya.

Berdasarkan rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 14 November 2007, menunjukkan pasangan nomor urut satu, Amin Syam-Mansyur Ramly (Asmara) memperoleh 1.404.910 suara (38,76 %), pasangan nomor urut dua Aziz Qahhar Mudzakkar - Mubyl Handaling memperoleh 786.792 suara (21,71%) dan pasangan nomor tiga, Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu`mang unggul dengan perolehan 1.432.572 suara (39,53%). Pasangan Sayang unggul 27.662 suara atau 0,77% dari pasangan Asmara.

Sementara suara yang tidak sah sebanyak 86.032 suara atau sekitar 2,32 persen. Total suara yang masuk sebanyak 3.701.306. Bila dibandingkan dengan DPT terakhir yang mencapai 5.307.131, maka warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya di Sulawesi Selatan alias Golput mencapai 1.596.825 atau lebih besar dari perolehan suara yang unggul saat itu, pasangan Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu`mang dengan perolehan 1.432.572 suara.

Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam banyak Pemilukada di Indonesia berdasarkan catatan memang relatif terus meningkat. Dari hasil Pilkada Provinsi Sumatera Barat 2005 misalnya, dari jumlah pemilih sebanyak 2.927.904 jiwa yang tidak memilih sebesar 35,70% (KPU Sumatera Barat, 2005); di Provinsi Bangka Belitung 2006, dari jumlah pemilih sebanyak 731.709 jiwa yang tidak memilih sebesar 39,98% (KPU Bangka Belitung, 2006).

Secara teknis, kemenangan Golput itu sebenarnya sudah bisa diprediksi sebelum pemilihan digelar. Bahkan, KPU sebagai operator pemilihan sudah bisa mengantisipasinya jauh-jauh hari karena Golput ini bukanlah wilayah abu-abu yang sulit diprediksi. Namun semua strategi sosialisasi pemilihan yang digenjot KPU kemudian hari biasa menjadi lumpuh di lapangan karena sikap masyarakat yang memang sudah tak percaya dengan sstem demokrasi dan juga figur yang ditawarkan.

Rentetan kemenangan Golput itu seharusnya segera dihentikan. Pasalnya, jika kondisi itu terus menguasai Pemilukada, maka bisa mempengaruhi legitimasi dari pemenang itu sendiri. Boleh-boleh saja mereka tampil sebagai pemenang, tapi karena sebagian besar masyarakat daerah itu tak datang ke TPS maka tingkat kepercayaan warga kepada sang pemenang juga berkurang.

Lalu, siapa yang paling bertanggungjawab atas hasil memiriskan itu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu saja akan mendapat tempat pertama untuk disalahkan. Memang, berdasarkan regulasi dan perundang-undangan tentang Pemilu, salah tugas utama dari lembaga ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Namun perlu disadari KPU tak bisa berjalan sendiri dalam mengatasi persoalan ini. Peran serta masyarakat terutama pelaku politik dan partai politik juga mendapat tugas sama dan sejajar dengan KPU dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu ini.

Ada banyak alasan mengapa orang tak datang ke TPS. Alasan teknis misalnya, seperti adanya pemilih yang tak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau tercatat dalam daftar pemilih tetapi tak mendapat kartu pemilih atau surat undangan, bisa sangat berpengaruh. Namun KPU bisa mengantisipasi hal ini dengan berbagai terobosan.

Seperti misalnya, adanya regulasi untuk perbaikan daftar pemilih dan adanya masa sanggahan jika masih tetap tak terdaftar. Untuk yang tak mendapatkan kartu pemilih atau undangan memilih, KPU biasanya memberikan kebijakan dengan membolehkan mereka tetap datang ke TPS dengan hanya menunjukkan KTP asalkan terdaftar dalam DPT. KPU juga mengintensifkan sosialisasi massif untuk mengatasi masalah ini.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help