Senin, 24 November 2014
Tribun Timur
Home » Opini

Penerimaan Maba JNS, Korupsi?

Rabu, 25 Juli 2012 15:25 WITA

Oleh M.Dahlan Abubakar
Dosen FIB Unhas

ADA
berita yang mengagetkan saya di halaman 10 harian Tibun Timur, Rabu (25/7). Judulnya sangat heboh. Kejati: Penerimaan Maba Unhas Berbau Korupsi. 

Selagi menunggu kedatangan seorang sutradara yang berniat mengangkat buku saya ‘Ramang Macan Bola’ sebagai film layar lebar,  saya membuka  e-paper Tribun Timur.

Ternyata yang dimaksud di dalam berita tersebut adalah penerimaan mahasiswa baru Jalur Nonsubsidi (JNS). Jalur yang disediakan bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih untuk menjadi mahasiswa baru Unhas.
         
Wakil Rektor I Unhas Dadang Ahmad Suriamiharja dalam berita itu sudah memberi penjelasan tentang penerimaan maba JNS yang dilaksanakan  berdasarkan Surat Keputusan Rektor, Jika pun kemudian ada selentingan berita yang memungut di atas yang ditetapkan Rektor Unhas, itu merupakan ulah calo yang bermain dan pintar memanfaatkan kesempatan. Kalau ada yang menyebut program JNS`Kedokteran misalnya ada yang minta sampai Rp 400 juta, naudzubillah minzalik. Yang benar hanya Rp 100 juta untuk reguler dan Rp 125 juta untuk kelas internasional dan dibayar setelah mereka lulus dan disetor melalui bank dengan nomor rekening Rektor Unhas. Bukan sebelum mereka ikut ujian.
        
 
Di dalam berita tersebut, saya sedikit heran disebut-sebut  JNS ini terindikasi identik dengan jalur ‘letjen’ (lewat jendela) sebagaimana sudah bukan menjadi rahasia umum pada level pendidikan menengah. Maaf, saya dapat menginformasikan, saya pun termasuk salah satu ‘korban’ karena harus menjadi salah satu pihak yang melalui ‘letjen’ karena memikirkan dan menyelamatkan nasib cucu agar menikmati pendidikan. Walaupun wajib belajar 12 tahun yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan hak bagi setiap anak Indonesia.
         
Mengidentikkan JNS dengan tindakan ‘letjen’ di level pendidikan menengah, sangat, sangat, dan sangat keliru. Kalau ternyata ada yang melakukan hal itu, seperti dikemukakan oleh Wakil Rektor I Unhas, maka aktornya adalah para calo yang selalu melirik peluang untuk mencari untung dengan prinsip untung-untungan. Ulah para calo ini tidak kenal tempat.

Saya sendiri pernah menjadi korban seseorang yang mengakui nama saya. Padahal, saat itu saya sementara berada di Papua untuk suatu kegiatan penelitian dan penulisan buku. Ketika saya turun dari pesawat dan langsung singgah di Kantor Polsek BTP, bertemu dengan oknum mahasiswa yang juga dari kampus tempat saya bekerja. Setelah saya menginterogasi, ternyata oknum mahasiswa itu juga tidak kenal dengan sosok yang mengaku nama saya   
         
Program Jalur Nonsubsidi bukan baru tahun ini. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan baru terbuka matanya melirik program  JNS tersebut justru tahun ini. Apakah tidak ada tendensi tertentu. Mudah-mudahan saja tidak. Namun yang pasti, bertahun-tahun program ini dibuka bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, aman-aman saja. Tidak ada yang protes, kecuali demo kecil-kecilan yang dilakukan segelintir mahasiswa yang belum paham eksistensi JNS tersebut.
         
Saya kebetulan baru saja menuntaskan tugas sebagai salah seorang yang dekat dengan elite Rektorat Unhas, sehingga maklum dengan informasi dengan segala hitam putihnya.Yang pasti, banyak orang yang mencoba-coba memanfaatkan kesempatan meraih keuntungan dengan program ini. Misalnya, mencoba mendekati mereka yang sudah tahu pintar dengan mengiming-imingkan bayaran tertentu jika lulus. Padahal, mereka tidak berbuat apa-apa, kecuali menunggu hasil ujian apa adanya. Saya selalu menekankan kepada teman-teman media, biar pun seseorang memiliki uang Rp 1 miliar jika tidak lulus, tetap saja tidak diterima. Selama ini memang ada anggapan bahwa program JNS bisa dibayar. Inilah yang dimanfaatkan oleh para calo.

Bagi para petinggi universitas tentu akan terasa aneh dengan adanya sinyalemen ini. Dari sisi mana mereka dapat memanfaatkan kesempatan untuk menciptakan jalur ‘letjen’, sementara penetapan mereka yang lulus dilakukan di dalam rapat Rektor, para rektor, dekan fakultas, dan kepala biro terkait. Memang pada pengumuman JNS tahun ini, terjadi ganguan teknis di program Information and Technology (IT) Unhas. Hasil pengumuman diobrak-abrik oleh hacker, membuat nomor-nomor yang semestinya tercantum di laman Unhas berantakan. Pihak Rektorat Unhas menunda pengumuman dilaksanakan 25 Juli 2012.

Tudingan JNS sebagai berbau korupsi, membuat pengertian tindakan memperkaya diri sendiri, merugikan negara dan sebagainya, menjadi sangat ngawur. Korupsi melalui mana, sebab hingga hari ini para mahasiswa baru yang lulus JNS belum membayar apa-apa, kecuali biaya tes.  Jika ada di antara mereka sudah membayar, maka yang menerima pembayaran itu adalah para calo itu. Sebab, seluruh pembayaran biaya pendidikan bagi maba JNS melalui rekening Rektor Unhas di bank yang ditunjuk.

Soal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB), Unhas sepakat. Satu hal yang perlu dipahami, Unhas merupakan lembaga dengan pengelolaan organisasi administrasi Badan Layanan Umum (BLU) yang memperoleh kewenangan dalam pengelolaan keuangan dengan tetap mengikuti peraturan pengelolaan keuangan yang standar dan akuntabilitas berdasarkan peraturan yang ada. Itu pulalah yang menyebabkan Unhas meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua tahun berturut-turut.

Tetapi, kalau pihak Kejati ingin mencoba mengusut silakan saja. Saya sarankan, tanya maba-nya dan siapa oknum yang menerima pembayaran yang disebut-sebut berbau korupsi itu. Kalau tarif JNS untuk seluruh program studi ada di atas hitam putih. Sudah ‘baku’, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unhas. Hanya memang belum dimintakan Keputusan Menteri Keuangan RI sebagai daftar tarif permanen, seperti juga tarif-tarif yang berlaku di Unhas lainnya. (silakan tengok di website Unhas).

 
Jika Kejati mengusut praktik seperti ini bagus juga agar kasus ‘letjen’ di SD, SMP, dan SMA yang sudah berlangsung lama dan ’subur’ jadi agenda tahunan penerimaan siswa baru,  juga menyusul ‘digasak’.***    
Editor: Ridwan Putra
Sumber: Tribunnews.com

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas