Selasa, 7 Juli 2015
Home » Opini

HIRUK PIKUK RUANG PUBLIK DALAM PROSES DEMOKRATISASI LOKAL

Sabtu, 14 Juli 2012 21:14

Upaya membuka ruang publik semata kiranya tidaklah cukup, sebab itu berarti bahwa ruang tersebut bisa diisi oleh apa yang Tornquist sebut untuk kasus Indonesia sebagai “the bad guys (anak badung)”: bos-bos lokal, para preman, dan koruptor (Tornquist 2002, cf. Hadiz 2003, Stanley et.al. 2004). Oleh karena itu, harus ada suatu mekanisme yang dapat memberikan peluang bagi orang-orang miskin dan kelompok yang tidak memiliki perlindungan untuk menyuarakan aspirasi mereka, sesuatu yang menyeimbangkan kekuasaan pengambilan keputusan dan mengizinkan rakyat dari semua latar belakang untuk berpartisipasi aktif dalam politik, yang  tidak hanya dilakukan pada saat pemilihan umum.

Guna menopang demokrasi, kiranya tidak cukup dilakukan dengan hanya sekadar mengefisienkan pemerintahan atau membuka ruang-ruang. Diperlukan juga tindakan-tindakan yang memungkinkan didengarkannya suara-suara baru dan pemberian kekuasaan kepada rakyat untuk terlibat dalam mengelola komunitas mereka. Banyak upaya harus dicurahkan untuk mengorganisir komunitas dan politik, serta demi membangun kapasitas masyarakat sipil untuk menaruh perhatian pada pemerintahan—untuk merepolitisasi masyarakat. Politik lokal dan sehari-hari merupakan fondasi bagi bentuk lain dari politik. Tanpa demokrasi akar-rumput.
Politik perlu dibangun dari bawah meminjam istilah “Rumah Rakyat”, sebab di sinilah tempat kepadatan kekuatan sosial ditemukan, dimana rekruitmen politik dan pembangunan konstituensi berlangsung, tempat dimana rakyat bisa menerjemahkan kebijakan-kebijakan dan program-program lokal dan isu-isu lokal menjadi bermakna bagi masyarakat berdasarkan karakter potensi dan masalah. Dan di sinilah kerangka filosofi “Mandat Sosial” yang sama sekali bertolak belakang pencitraan “semu” dan manipulatif serta tidak dirasakan langsung masyarakat.

Paradigma tatakelola (governance) baru itu berkenaan dengan proses, politik, dan kemitraan. Jika pada masa lalu sebuah negara dijalankan oleh pemerintah yang mengambil keputusan berdasarkan pada pengetahuan teknis, kini struktur dan tuntutan-tuntutan baru memaksa agen-agen pemerintah untuk berubah. Manajemen negara serta kemitraan yang efektif dan lebih demokratis harus memperbaiki praktik-praktik tatakelola pada tingkat lokal, yang mendorong partisipasi masyarakat luas dan kemitraan baru. Keterlibatan warga dalam tatakelola adalah unsur penting dalam demokratisasi, karena merupakan penciptaan kekuatan politik yang kuat yang bisa mengartikulasikan kepentingan sosial tertentu.

Sebuah demokrasi substantif harus memperkuat suara-suara baru, membangun sistem tatakelola yang responsif dan mengedepankan kepentingan orang yang kurang beruntung secara simultan. Kepercayaan publik harus diraih dengan melibatkan warga dalam proses-proses politik dan dengan mengidentifikasi praktik-praktik dan inovasi-inovasi yang berkontribusi tidak hanya terhadap pemerintahan yang lebih efektif, melainkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan lebih baik—bentuk politik yang mengizinkan orang-orang miskin dan terbungkam untuk diwakili dan dilibatkan. Pada masa lalu, tatakelola sangat bersandar pada model ekonomi yang mencari solusi-solusi yang efisien secara teknis yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan generasi kedua juga memfokuskan pada capaian pembangunan-demokrasi, dan mulai melihat pada pertanyaan-pertanyaan “bagaimana”: dalam kondisi apa kebijakan publik yang telah dikembangkan bisa dilembagakan. Pertanyaan-pertanyaan generasi ketiga merespons peningkatan kompleksitas tantangan agen-agen negara karena globalisasi, privatisasi, desentralisasi, dan demokratisasi. Penyinambungan pembaharuan dan interaksi proses menjadi perhatian penting: pembaharuan kebijakan merupakan “kombinasi dinamis antara tujuan, aturan, tindakan, sumberdaya, insentif, dan perilaku yang mengarah pada hasil-hasil yang hanya bisa diprediksi atau dikendalikan secara tidak sempurna”.

Hal ini menunjukkan telah terjadinya revolusi dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, negara dan masyarakat, dimana kedua belah pihak mengambil peran-peran yang sama sekali baru. Pada masa lalu, masyarakat merupakan target bagi kebijakan pemerintah: yang secara pasif menerima apa yang pemerintah putuskan untuk mereka. Pemerintahan demokratis, dimana pemerintah bersikap responsif terhadap masyarakat, merupakan model yang cukup ideal diterapkan selama beberapa dekade. Namun model inipun semakin terkikis, karena privatisasi, globalisasi, sentralisme dan jarak politik yang menimbulkan kebijakan publik yang tidak populer.

Kian hari, kita melihat bagaimana kebijakan publik direncanakan dan ditetapkan di lingkungan sekitar dan masyarakat — di forum warga, forum-forum musrenbang, rapat-rapat Badan Perwakilan Desa, dan rapat dengar publik. Kebijakan-kebijakan muncul dari bawah (bottom up), tidak hanya dari atas, melalui apa yang sudah dikenal luas sebagai partisipasi warga. Proses ini melibatkan partisipasi sistematis dalam perumusan keputusan serta pengambilan keputusan oleh kelompok-kelompok warga, kelompok-kelompok yang menghubungkan mereka yang telah membangun metode partisipatif untuk konsultasi, perencanaan, dan pengawasan terhadap agenda tatakelola baru (Manor 1999, Blair 2000, Pimbert 2001, Fung dan Wright 2003).

Halaman12
Sumber: Tribun Timur
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas