• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 19 September 2014
Tribun Timur
Home » Opini

HIRUK PIKUK RUANG PUBLIK DALAM PROSES DEMOKRATISASI LOKAL

Sabtu, 14 Juli 2012 21:14 WITA
Setelah satu dekade merajut demokrasi instan menyusul jatuhnya komunisme di Eropa Timur dan otoritarianisme di Asia dan Afrika, kiranya kian diakui bahwa dukungan teknis bagi landasan demokrasi yang paling minimal dan kelihatan mata – yaitu pemilihan umum dan institusi-institusi negara tingkat nasional – tidak dengan sendirinya menciptakan keadilan sosial atau demokrasi substantif (Manor 1998,Carothers 1999, Gaventa 2002, Avritzer 2002, Ottaway 2003).
Gagasan mengenai demokrasi “terdepolitisasi” yang mengabaikan pencapaian keadilan sosial dan kepentingan politik yang terorganisasikan tidak mampu menyediakan kebijakan-kebijakan proaktif bagi kelompok-kelompok marjinal dan yang kurang diuntungkan, dan karenanya hanya bisa meningkatkan jurang antara rakyat biasa dan institusi politik.

Upaya membuka ruang publik semata kiranya tidaklah cukup, sebab itu berarti bahwa ruang tersebut bisa diisi oleh apa yang Tornquist sebut untuk kasus Indonesia sebagai “the bad guys (anak badung)”: bos-bos lokal, para preman, dan koruptor (Tornquist 2002, cf. Hadiz 2003, Stanley et.al. 2004). Oleh karena itu, harus ada suatu mekanisme yang dapat memberikan peluang bagi orang-orang miskin dan kelompok yang tidak memiliki perlindungan untuk menyuarakan aspirasi mereka, sesuatu yang menyeimbangkan kekuasaan pengambilan keputusan dan mengizinkan rakyat dari semua latar belakang untuk berpartisipasi aktif dalam politik, yang  tidak hanya dilakukan pada saat pemilihan umum.

Guna menopang demokrasi, kiranya tidak cukup dilakukan dengan hanya sekadar mengefisienkan pemerintahan atau membuka ruang-ruang. Diperlukan juga tindakan-tindakan yang memungkinkan didengarkannya suara-suara baru dan pemberian kekuasaan kepada rakyat untuk terlibat dalam mengelola komunitas mereka. Banyak upaya harus dicurahkan untuk mengorganisir komunitas dan politik, serta demi membangun kapasitas masyarakat sipil untuk menaruh perhatian pada pemerintahan—untuk merepolitisasi masyarakat. Politik lokal dan sehari-hari merupakan fondasi bagi bentuk lain dari politik. Tanpa demokrasi akar-rumput.
Politik perlu dibangun dari bawah meminjam istilah “Rumah Rakyat”, sebab di sinilah tempat kepadatan kekuatan sosial ditemukan, dimana rekruitmen politik dan pembangunan konstituensi berlangsung, tempat dimana rakyat bisa menerjemahkan kebijakan-kebijakan dan program-program lokal dan isu-isu lokal menjadi bermakna bagi masyarakat berdasarkan karakter potensi dan masalah. Dan di sinilah kerangka filosofi “Mandat Sosial” yang sama sekali bertolak belakang pencitraan “semu” dan manipulatif serta tidak dirasakan langsung masyarakat.

Paradigma tatakelola (governance) baru itu berkenaan dengan proses, politik, dan kemitraan. Jika pada masa lalu sebuah negara dijalankan oleh pemerintah yang mengambil keputusan berdasarkan pada pengetahuan teknis, kini struktur dan tuntutan-tuntutan baru memaksa agen-agen pemerintah untuk berubah. Manajemen negara serta kemitraan yang efektif dan lebih demokratis harus memperbaiki praktik-praktik tatakelola pada tingkat lokal, yang mendorong partisipasi masyarakat luas dan kemitraan baru. Keterlibatan warga dalam tatakelola adalah unsur penting dalam demokratisasi, karena merupakan penciptaan kekuatan politik yang kuat yang bisa mengartikulasikan kepentingan sosial tertentu.

Sebuah demokrasi substantif harus memperkuat suara-suara baru, membangun sistem tatakelola yang responsif dan mengedepankan kepentingan orang yang kurang beruntung secara simultan. Kepercayaan publik harus diraih dengan melibatkan warga dalam proses-proses politik dan dengan mengidentifikasi praktik-praktik dan inovasi-inovasi yang berkontribusi tidak hanya terhadap pemerintahan yang lebih efektif, melainkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan lebih baik—bentuk politik yang mengizinkan orang-orang miskin dan terbungkam untuk diwakili dan dilibatkan. Pada masa lalu, tatakelola sangat bersandar pada model ekonomi yang mencari solusi-solusi yang efisien secara teknis yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan generasi kedua juga memfokuskan pada capaian pembangunan-demokrasi, dan mulai melihat pada pertanyaan-pertanyaan “bagaimana”: dalam kondisi apa kebijakan publik yang telah dikembangkan bisa dilembagakan. Pertanyaan-pertanyaan generasi ketiga merespons peningkatan kompleksitas tantangan agen-agen negara karena globalisasi, privatisasi, desentralisasi, dan demokratisasi. Penyinambungan pembaharuan dan interaksi proses menjadi perhatian penting: pembaharuan kebijakan merupakan “kombinasi dinamis antara tujuan, aturan, tindakan, sumberdaya, insentif, dan perilaku yang mengarah pada hasil-hasil yang hanya bisa diprediksi atau dikendalikan secara tidak sempurna”.

Hal ini menunjukkan telah terjadinya revolusi dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, negara dan masyarakat, dimana kedua belah pihak mengambil peran-peran yang sama sekali baru. Pada masa lalu, masyarakat merupakan target bagi kebijakan pemerintah: yang secara pasif menerima apa yang pemerintah putuskan untuk mereka. Pemerintahan demokratis, dimana pemerintah bersikap responsif terhadap masyarakat, merupakan model yang cukup ideal diterapkan selama beberapa dekade. Namun model inipun semakin terkikis, karena privatisasi, globalisasi, sentralisme dan jarak politik yang menimbulkan kebijakan publik yang tidak populer.

Kian hari, kita melihat bagaimana kebijakan publik direncanakan dan ditetapkan di lingkungan sekitar dan masyarakat — di forum warga, forum-forum musrenbang, rapat-rapat Badan Perwakilan Desa, dan rapat dengar publik. Kebijakan-kebijakan muncul dari bawah (bottom up), tidak hanya dari atas, melalui apa yang sudah dikenal luas sebagai partisipasi warga. Proses ini melibatkan partisipasi sistematis dalam perumusan keputusan serta pengambilan keputusan oleh kelompok-kelompok warga, kelompok-kelompok yang menghubungkan mereka yang telah membangun metode partisipatif untuk konsultasi, perencanaan, dan pengawasan terhadap agenda tatakelola baru (Manor 1999, Blair 2000, Pimbert 2001, Fung dan Wright 2003).

Partisipasi populer bisa digerakkan oleh warga yang inovatif dan berkomitmen, yang menuntut agar suara mereka didengar. Partisipasi ini dapat pula diberikan oleh agen-agen negara sebagai cara untuk mengatasi ketidakpercayaan kepada pemerintah dan memberdayakan masyarakat lokal atau setempat.

Hal ini mengimplikasikan sebuah “de-profesionalisasi” politik. Politik dan tatakelola tidak hanya diperuntukkan bagi para spesialis. Dalam paradigma tatakelola tradisional, kebijakan publik didesain oleh para teknokrat, politisi, dan birokrat. Kendati demikian, sebagaimana kita ketahui rakyat berpendapat bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika keputusan-keputusan diambil dalam forum yang lebih tidak terburu-buru dan reflektif, yang melibatkan sebanyak mungkin orang. Menurut mereka kebijakan publik yang stabil, bertanggung jawab, dan akuntabel diperlukan guna menjamin sebuah masyarakat yang adil bagi semua. Harus ada demokratisasi proses pembuatan kebijakan publik, dimana partisipasi warga tidak hanya berlangsung selama pemilihan umum melainkan juga ada dalam isu sehari-hari. “De-profesionalisasi” secara tidak langsung menyatakan bahwa aktor-aktor pemerintah berniat membuka diri bagi pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan transparan.

Dan yang terpenting dalam proses pendalaman demokrasi dan pembaharuan dalam kontek demokrasi lokal adalah masyarakat sipil (civil society). Delapan tahun masa frustrasi telah menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengharapkan aparatur negara untuk mengubah dirinya sendiri. Masyarakat sipil merupakan bagian dari masyarakat yang kita temukan ada di antara negara dan keluarga. Kelompok-kelompok dalam masyarakat sipil mencakup gerakan-gerakan sosial, kelompok-kelompok kepentingan, pengelompokan ideologis, asosiasi-asosiasi budaya, gereja, kelompok-kelompok diskusi, akademisi, klub-klub mahasiswa, asosiasi-asosiasi kerja, serikat sekerja, federasi petani, klub-klub pengisi waktu luang dan olah raga.
Perpaduan keanekaragaman asosiasi sukarela ini akan cukup kuat mencegah tirani dan mendorong tercapainya akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial.

Kendati demikian, kaitan antara masyarakat sipil dan pertarungan politik harus diperkuat. Melalui aksi kolektif, kelompok-kelompok prodemokrasi bisa menentang elit-elit politik yang ada dan menjadi sebuah kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Sebagaimana dikemukakan Sandercock (1997), aksi politik transformatif kerap kali bermula dari “ribuan pemberdayaan kecil-kecilan”, bukan grand design.

Mungkinkah dalam perhelatan demokrasi lokal Pilkada kabupaten/kota dan  pilgub di Sulawesi Selatan 2013 membuka krang demokrasi subtantif dan ajang konsolidasi demokrasi demi kepentingan masyarakat Sulsel???

Oleh;
Khudri Arsyad
(Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Makassar)
Sumber: Tribun Timur
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
95370 articles 11 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas