Jumat, 21 November 2014
Tribun Timur
Home » Opini

Menyorot Kaderisasi GP Ansor

Kamis, 5 Juli 2012 05:41 WITA

Menyorot Kaderisasi GP Ansor
dok. tribun
Wakil Sekretaris PW. GP Ansor & Ketua ISNU Sulsel
Menyorot dalam tulisan ini sesuai asal katanya "sorot" diartikan memberi sinar, data kongkrit yang akurat mengenai problematika kader dan kekaderan di tubuh Gerakan Pemuda Ansor (GP. Ansor) sebagai satu-satunya Badan Otonom (Banom) yang memiliki tugas mengorganisir kaum muda Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam perspektif Islam, pemuda memiliki peran dan tanggungjawab yang sangat strategis, sebab di tangan pemuda memiliki tanggungjawab strategis. Karenanya kenapa secara historis Nabi Muhammad saw menggembleng para pemuda Ansor di zamannya seperti Ali, Zubair, Thalhah, al-Arqam, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Waqqas dan selainnya, jawabnya adalah karena beliau sadar betul bahwa pemuda adalah pilar kebangkitan dan tunas kejayaan umat. Setiap momen kebangkitan, pemuda adalah rahasia kekuatannya. Sebuah adagium mengisyaratkan bahwa jika ingin hidup tahun depan, maka tanamlah jagung. Jika ingin hidup sepuluh tahun lagi, maka tanamlah kelapa. Jika ingin hidup seribu tahun lagi, maka kaderlah generasi mudanya.
Penamaan Ansor bersumber dari Al-Qur'an yang menyebutkan term ini sebanyak sembilan kali sebagai angka sakral dalam tubuh NU, yakni: QS.al-Baqarah/2: 280; QS. Ali Imran/3: 52 dan 192; QS. al-Maidah/5: 52 dan 72; QS. al-Taubah/9: 100 dan 117; QS. al-Shaf/61: 14 (dua kali disebut); QS. Nuh/71: 25. Term Ansor dalam ayat-ayat tersebut berarti generasi penyelamat, penolong dan generasi pelanjut, seperti disebutkan Nahnu Anshar uLLah (kami generasi pelanjut agama Allah) dan Kunu Anshar uLLah (jadilah kalian penyelamat agama Allah). Term tersebut dalam berbagai kitab tafsir diinterpretasikan sebagai "kaum pemuda", sebuah nama dan simbol kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad saw kepada pemuda penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah.

Demikian strategisnya posisi generasi muda, maka GP Ansor dijadikan sayap terdepan perjuangan NU, yang sebelumnya bernama Syubbanul Wathon (Pemuda Tanah Air) di tahun 1924, kemudian menjadi Ahlul Wathon (Pemuda Negeri) bersamaan dengan lahirnya Jami'iyah NU tanggal 31 Januari 1926, selanjutnya menjadi ouderdon NU tahun 1931 dan berubah menjadi Persatuan Pemuda Nahdlatoel Oelama (PPNO) tahun 1934, disempurnakan menjadi Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama pada Muktamar NU ke 9 di Bayuwangi 21-26 April 1934. Sense historical demikian menjadikan posisi GP Ansor pada dua peran sekaligus yang memiliki ruang lingkup gerak yang berbeda. Pada tataran sebagai ormas pemuda, keberadaannya dijamin UU No. 8 Tahun 1985 tentang Keormasan, yang memiliki kemandirian, keleluasaan, dan kebebasan dalam mengaktualisasikan visi dan misinya, orientasi, program serta kegiatannya. Di sisi lain, sebagai salah satu Banom NU, GP Ansor pada beberapa aspek mempunyai kewajiban hukum dan moral untuk terikat kepada ketentuan organisasi NU. Dalam perjalanannya, GP Ansor telah mampu mensinergikan kedua posisi dan peran tersebut secara dinamis, proposional dan produktif. Ini dibuktikan sejak masa revolusi fisik GP Ansor getol melawan penjajah Belanda, begitu juga ketika NU menjadi partai, Ansor berada di garis depan untuk membela dan memenangkan tragedi memilukan tahun 1965 sebab GP Ansor mengambil posisi kuat melawan dan menumpas PKI, setelah itu GP Ansor berperan aktif dan terlibat dalam pembangunan tanpa kehilangan jati dirinya sebagai organisasi kader, bahkan tidak sedikit tokoh-tokohnya menempati posisi strategis pada jabatan-jabatan publik dan GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan yang berkomitmen kepada empat pilar yakni kepemudaan, keislaman, kebangsaan dan kemasyarakatan.

Dinamika GP Ansor yang sangat luar biasa itulah yang menimpa kader-kadernya bisa menjadi kader handal dan survaif, baik era sebelum kemerdekaan, mengisi kemerdekaan apalagi era informasi ini. Dengan data dan fakta itu, maka menyorot prihal kaderisasi GP saat ini sesuatu yang sangat urgen karena generasi muda merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia yang akan tampil menjadi pemimpin negeri ini, mereka harus  mempersiapkan secara dini untuk menjadi generasi pelanjut dan penyelamat yang tangguh serta profesional. GP Ansor sebagai wadah generasi muda seharusnya mempertahankan kader-kader militant, dan segera melakukan percepatan persiapan kader yang tangguh di era persaingan zaman yang semakin kopetitif, menyongsong era baru yang lebih baik.
Persoalan kaderisasi harus menjadi perhatian serius di tubuh GP Ansor. Kaderisasi harus menjadi komitmen untuk mewujudkan lahirnya generasi muda yang unggul, siap bersaing di tengah arus perubahan yang dihadapi zamannya, sebab pemuda hari ini merupakan pemimpin hari esok. Karena itu, penguatan kaderisasi di tubuh GP Ansor penting bukan hanya untuk menjamin keberlangsungan estafet perjuangan semata, namun juga meningkatkan kapasitas dan posisi tawar kaum muda NU dan meligitimasi kekuatan jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Kunci utama yang harus dikuasai kader GP Ansor untuk penguatan organisasi masa depan adalah memiliki kemapanan paham dan amalan doktrin Aswajah, memiliki kecakapan analitik intelektual dibuktikan dengan kemampuannya berdiskusi, berpolemik, dan berdialog baik lisan maupun tulisan, memiliki kompetensi keterampilan secara professional atau keahlian pada bidang tertentu, memiliki kemampuan mengidentifikasi peta potensi generasi muda, memiliki rekaman database pengamalan organisasi yang baik dibuktikan kompetensi perilaku dan moral dalam memimpin organisasi minimal lima tahun sebelumnya.
Karena itu, hajatan besar sekali dalam lima tahun GP Ansor Sulawesi Selatan dalam Konfrensi Wilayah ke 27, dihadiri oleh 23 cabang, yang Insya Allah berlangsung pada tanggal 7-8 Juli 2002 bertempat di Asrama Haji Sudiang Makassar, harus dijadikan moment strategis dalam penguatan kaderisasi. Moment penting selain meramu rekomendai dan merancang program kerja lima tahun ke depan, adalah  memilih Ketua GP Ansor untuk periode 2012-2017 yang benar-benar kader berkualitas dan militan membangun organisasi dalam konteks Jam'iyah Nadhlatul Ulama.
Yang pertama, kader tersebut harus memenuhi legalitas formal sesuai AD/ART GP Ansor yakni berumur maksimal 40 tahun, pernah dikader di GP Ansor atau di organisasi sayap NU, lembaga, lajnah dan Banom NU seperti IPNU, ISNU, sebaiknya diutamakan kader PMII yang pernah merasakan manis dan getir pahitnya memimpin organiasi kepemudaan tingkat mahasiswa pada semua level mulai tingkat rayon, komisriat, cabang dan korcab. Tidak dapat disangkal bahwa 99,9% aktivis dan tokoh-tokoh NU, ulama Nahdliyin yang loyal dan bersinergi, serta memiliki komitmen kuat memajukan, mengembankan bahkan membesarkan NU di berbagai level dan event adalah kader alumni PMII. Kader demikian ini, sangat dibutuhkan dalam memimpin GP Ansor, yakni kader yang tidak lagi dipertanyakan kematangan organisasinya di NU yang mampu menunjukkan identitasnya sebagai kader asli dengan menunjukkan bukti-bukti pengakuan kader-kader semasanya dan ribuan kader yang dilahirkan sesudahnya, dan sudah tersebar ke berbagai kepengurusan GP Ansor di berbagai daerah.

Kedua, kader GP Ansor adalah yang mampu mengadakan perubahan signifikan dalam mengelolah perpolitikan organisasi yang berorientasi pada kinerja praktis, bukan pada kegiatan yang terkait dengan politik praktis yang berpihak pada partai tertentu. Ini adalah amanat Khittah NU 1926, yang harus dipatuhi dalam rangka menempatkan GP Ansor pada posisi sebenarnya sebab secara realitas puluhanribu massa dari kalangan generasi muda NU hampir selalu menjadi obyek politik praktis, baik melalui pengurusnya yang memanfaatkan organisasi ini dan jamaah NU untuk kepentingan politiknya, apalagi di era sekarang adalah musim pilgub, pilwali, pilkada, bahkan tidak lama lagi dilaksanakan pemilu dan pemilukada. Idealnya, kader yang kelak menjadi ketua GP Ansor bisa berperan menjadi penghubung masyarakat (humas) kepada semua tokoh NU yang berpartai untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, sehingga para politisi NU itu lebih mengutamakan rakyat bukan partai atau dirinya sendiri.

Ketiga, kader yang mumpuni memimpin GP Ansor adalah yang mapan segi ekonomi dan memiliki pasilitas serta sarana yang dapat digunakan untuk memajukan organisasi. Seorang pemimpin harus siap berkorban materi, apalagi sebagai ketua yang jam terbangnya ke daerah dan pusat terbilang dominan, selain menggunakan kas organisasi tentu memerlukan dana pribadi yang banyak, bahkan harus menggunakan pasilitas pribadi dan alat transportasi sendiri termasuk mobil dinas yang disediakan pemerintah kepadanya sehingga dalam kunjungan kedinasannya itu bisa menyempatkan diri bersilaturahmi dengan kader-kader di berbagai daerah, serta memberikan masukan penting untuk pengembangan GP Ansor di setiap cabang.

Keempat, kader yang diharapkan menahkodai GP Ansor memiliki sikap tasamuh (toleran), sehingga tidak ditemukan lagi firkah-firkah dan kelompok tertentu yang mengundang konplik dalam tubuh organisasi. Sikap sekaligus tipe pemimpin seperti ini diyakini dapat menyatukan gerbong GP Ansor dalam bingkai persatuan yang selama ini terindikasi dikuasai oleh sekelompok orang dengan mengedepankan panatisme kedaerahan seperti Pinrangisme dan Boneisme, bahkan belakang ini ditengarai munculnya panatisme alamater seperti IMDIisme, MAPeKaisme, dan As'adiyaisme.

Semoga saja konfrensi wilayah GP Ansor Sulawesi Selatan nanti, benar-benar dapat dijadikan forum penguatan kaderisasi dan memperlihatkan kader terbaiknya, sehingga menjadi kekuatan utama di dalam bermasyarakat, serta memberi sumbangsi terbesar bagi pembangunan bangsa. Amin.
Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq.

Oleh:
Mahmud Suyuti
Wakil Sekretaris PW. GP Ansor & Ketua ISNU Sulsel
Sumber: Tribun Timur

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas