TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel mengaku, penerimaan dana hibah dari berbagai pengusaha properti itu sudah sesuai peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan sudah diatur dalam Nomor:191/PMK.05/2011.

Hal itu di sampaikan Juru Bicara Polda Sulsel, Komisaris Besar Polisi (Kombes) Chevy Ahmad Sopari, saat ditemui di ruang kerjanya Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (6/6/2012).

Hal itu diungkap[klan pihak polda menyusul adanya sorotan dari elemen masyarakat terkait sikap Polda Sulsel yang menerima sejumlah bantuan dari sejumlah pengusaha di Sulsel belum lama ini.

Dijelaskan, mekanisme bantuan dana hibah tersebut bahkan sudah diatur dalam pasal 15 yaitu tata cara pelaksanaan dan pelaporan serta pendapatan hibah, baik langsung bentuk barang, dan jasa serta dilaksanakan melalui pengesahan oleh  Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU).

Dalam kegiatan pembenahan fasilitas dan pelayanan  Polda kepada masyarakat diakui masih terkendala dengan anggaran.

"Di satu sisi ada beberapa warga masyarakat yang memiliki kemampuan finansial dan ingin ikut berpartisipasi makanya kami terima," lanjut Mantan Kapolres Takalar ini.(*)