Jurnal Celebes-USAID Gelar Diskusi di Warkop

MASYARAKAT sipil (civil society) harus terlibat secara aktif untuk mendorong pembentukan dan maksimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerah.

Demikian kesimpulan dari diskusi bertema “Strategi Masyarakat Sipil Mendorong Peran PPID dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan” yang dilaksanakan oleh Jurnal Celebes – Kinerja USAID di Warkop Roemah Kopi Pettarani, Makassar, Rabu (30/5/2012).

Turut hadir dalam diskusi ini antara lain Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Mattewakkan, Komisioner Ombudsman Makassar, HL Arumahi, Direktur Jurnal Celebes, Mustam Arief, Direktur Lembaga Demokrasi dan Otonomi Daerah (LeDO), Arief Wicaksono dan sejumlah jurnalis di Makassar.

Menurut Mattewakkan, upaya penguatan dan sosialisasi PPID melalui jalur birokrasi sudah hampir tuntas dilakukan dan pada kenyataannya pembentukan PPID di daerah masih berjalan lambat. Sehingga salah satu cara efektif untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan fungsi PPID ini adalah melalui pressure publik (masyarakat sipil).

“Salah satu cara yang efektif yang bisa dilakukan adalah mengajak publik untuk mengajukan permintaan informasi ke instansi pemerintah. Tak usah data yang ribet-ribet cukup minta data Daftar Informasi Publik. Ini wajib disediakan oleh pemerintah. Kalau ini tidak bisa disiapkan maka segera sengketakan instansi tersebut,” ungkap Mattewakkan.

Ombudsman LH Arumahi mendukung penuh strategi ini. Menurutnya memang diperlukan perubahan paradigma dalam mendorong kinerja pemerintah dengan melakukan tekanan atau paksaan dari bawah. Dalam hal ini peran media menjadi sangat krusial.

Sementara Mustam Arief banyak menjelaskan tentang tantangan lambatnya PPID di daerah.

“Beberapa faktor penyebabnya adalah pemahaman aparat pemerintah akan PPID, sdm yang terbatas, mutasi pejabat, kurangnya komitmen dan munculnya kekhawatiran akan transparansi,” ungkap Mustam.(*)