Kamis, 18 Desember 2014
Tribun Timur
Home » Opini

Menyonsong Kebangkitan Himpunan Psikologi Indonesia

Senin, 28 Mei 2012 16:30 WITA

Menyonsong Kebangkitan Himpunan Psikologi Indonesia
ARDIANSYAH_JASMAN
opini (Refleksi 12 Tahun Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, 29 Mei 2000)
Ardiansyah Jasman,
Mahasiswa Psikologi UNM


PERKEMBANGAN Ilmu Psikologi di Indonesia saat ini begitu pesat. Hal ini ditandai dengan maraknya permintaan penggunaan jasa ilmuwan psikologi dan psikolog dalam melakukan assessment & treatmentpsikologis dalam bidang-bidang tertentu.

Namun, di Indonesia Timur sebagai wilayah yang sangat potensial, permintaan jasa ilmuwan psikologi dan psikolog masih kurang jika dibandingkan dengan Pulau Jawa (Indonesia Barat). Wajar saja jika masalah ini harus menjadi agenda prioritas bagi HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) sebagai lembaga yang menaungi profesi psikologi di Indonesia agar perkembangan ilmu psikologi dapat merata di seluruh Indonesia. Jika dianalisis, kondisi tersebut pada dasarnya memiliki 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi lambannya perkembangan ilmu psikologi di Indonesia Timur. Diantaranya faktor sosialisasi, internalisasi dan implementasi ilmu.

Pertama, wilayah Indonesia Timur berada di wilayah sekunder Indonesia, jika dibanding dengan Wilayah Indonesia Barat yang meliputi Pulau Jawa, Sumatera dan sebagian Kalimantan. Posisi ini sangat tidak menguntungkan karena realitasnya pembangunan begitu bergairah justru terjadi di wilayah Indonesia Barat. Maka dampak yang terlihat pun ada pada kebutuhan informasi masyarakat Indonesia Timur yang tidak terpenuhi. Terbatasnya informasi untuk menyosialisasikan (pemahaman) tujuan dan manfaat ilmu psikologi menjadikan masyarakat Indonesia Timur enggan memilih psikologi menjadi disiplin ilmu untuk digeluti.
 
Kedua, terbatasnya perguruan tinggi di Indonesia Timur yang membuka jurusan psikologi sehingga proses internalisasi (pendalaman) ilmu psikologi di perguruan tinggi tidak mampu memenuhi quota calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan psikologi. Tercatat hanya 6 (enam) perguruan tinggi yang memiliki jurusan psikologi di wilayah Indonesia Timur, yakni Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) dan Universitas Negeri Manado. Khusus di Makassar, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM) adalah perguruan tinggi pertama yang membuka jurusan psikologi, diikuti kemudian Univeritas Indonesia Timur (UIT), Universitas 45 dan terakhir Universitas Hasanuddin di bawah naungan Fakultas Kedokteran.
 
Ketiga, kurangnya pemahaman dan animo instansi pemerintah maupun swasta di Indonesia Timur tentang pentingnya aplikasi ilmu psikologi dalam pengembangan sumber daya manusia serta pemecahan masalah-masalah krusial yang berkaitan dengan perilaku manusia. Dampaknya, ilmuwan psikologi yang telah meraih gelar sarjana (S1) dan psikolog yang telah mendapatkan gelar Magister Profesi (S2) kurang mendapatkan ruang untuk mengimplementasikan (penerapan) teori dan kajian psikologi yang didapatkan di perguruan tinggi. Padahal jika pemerintah dan pengusaha memahami betapa pentingnya manfaat dan tujuan ilmu psikologi tentunya ilmuwan psikologi ataupun psikolog yang berdomisili di wilayah Indonesia Timur akan lebih marak memberi andil dalam mendorong pengembangan daerah maupun instansi tertentu melalui penerapan teori dan kajian-kajian psikologi.

Pelanggaran Kode Etik
Mahasiswa, Ilmuwan Psikologi dan psikolog yang tergabung dalam HIMPSI telah lama berupaya membenahi pengembangan ilmu psikologi di Indonesia agar lebih maju. Hal ini sangat disadari sebab di berbagai kasus, ilmuwan psikologi dan psikolog kerap memiliki peran yang begitu penting dalam berbagai aspek kehidupan, sementara di sisi lain ilmu psikologi masih memiliki berbagai kekurangan yang cukup fatal jika tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Misalnya ketika seorang ilmuwan psikologi atau psikolog diminta menjadi saksi ahli dalam kasus kriminal (pembunuhan/ pemerkosaan) dan interpretasi hasil tes psikologi pada kasus seleksi kerja serta penerimaan PNS/POLRI/TNI menjadi posisi yang amat rawan terjadi pelanggaran kode etik profesi psikologi.
 
Hal inilah yang membuat profesi psikologi agak keropos, karena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran kode etik profesi psikologi. Padahal realitas telah menggambarkan betapa krusialnya posisi ilmuwan psikologi dan psikolog dalam mengimplementasikan ilmu psikologi, apalagi tidak dapat dinafikkan telah banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan ilmuwan psikologi dan psikolog yang berakhir merugikan masyarakat. Masalah itupun muncul sebab tidak ada kejelasan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap setiap pelanggaran keprofesian psikologi. Berbeda dengan profesi kedokteran yang diatur dalam undang-undang RI Nomor 29 Nomor 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dimana undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat (pasien) terhadap pelanggaran etik dan moral profesi kedokteran.

Sedangkan untuk profesi ilmuwan hukum juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertujuan agar advokat menjalankan profesinya dengan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi yang tertera dalam undang-undang.
 
Dua profesi yang disebutkan di atas merupakan contoh dari beberapa disiplin ilmu lainnya yang telah mendapatkan kekuatan hukum oleh negara. Pada dasarnya undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia terhadap pelanggaran etika keprofesian disiplin ilmu tertentu yang sifatnya fatal, seperti malpraktek pada dokter atau manipulasi fakta persidangan pada advokat. Lalu bagaimana dengan profesi psikologi dalam kasus yang disebutkan sebelumnya.

Dapat dibayangkan jika saksi ahli yang seorang ilmuwan psikologi atau psikolog memberikan keterangan palsu pada kasus-kasus kriminal atau pada kasus seleksi kerja yang melakukan manipulasi hasil tes psikologi. Pertanyaannya siapakah yang berwenang memberikan hukuman pidana/perdata pada ilmuwan psikologi atau psikolog yang terbukti melanggar kode etik keprofesiannnya? Tentunya tidak ada satupun lembaga yang dapat memberinya sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, bahkan HIMPSI pun sebagai organisasi profesi psikologi tidak memiliki wewenang menjatuhinya sanksi hukum, kecuali sanksi moral berupa teguran lisan/tertulis secara kelembagaan. Padahal jika dikaji lebih dalam efek yang ditimbulkan dari pelanggaran etika psikologi akan sama mudharatnya dengan malpraktek pada dokter dan manipulasi fakta persidangan pada advokat.

Peran Fakultas Psikologi UNM
Sejak resmi berdiri sejak 29 Mei 2000, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (F.Psi UNM) telah menjadikan isu ketimpangan ilmu psikologi di Indonesia Timur dan pelanggaran kode etik profesi psikologi sebagai isu sentral dalam upaya mendorong HIMPSI membangkitkan pengembangan ilmu psikologi secara menyeluruh dan menimalisir pelanggaran kode etik di Indonesia.

Sebagai perguruan tinggi yang telah memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu psikologi di Sulawesi Selatan, F.Psi UNM menyadari bahwa permasalahan ini tidak hanya menjadi masalah bagi HIMPSI semata sebagai lembaga yang mewadahi ilmuwan psikologi dan psikolog, akan tetapi turut pula menjadi perhatian institusi pendidikan dan pemerintah dalam memecahkan permasalahan ini.

Di Hari Ulang Tahun F.Psi UNM ke 12 ini, harapan ke depan tentunya pengembangan ilmu psikologi di seluruh Indonesia dapat merata melihat prospek disiplin ilmu ini cukup memberi jaminan kerja dalam memenuhi permintaan jasa psikologi di wilayah Indonesia Timur. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diharapkan pula segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) profesi psikologi dalam meredam pelanggaran kode etik profesi psikologi agar HIMPSI dapat menyongsong kebangkitan Profesi Psikologi di masa mendatang. Selamat Ulang Tahun F.Psi UNM!(*)
Editor: Ridwan Putra

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas