Ketua SRMI: Jangan Reaktif Soal Perbedaan DPS

Penyelesaian secara cepat dan tegas dari KPU dan Panwaslu DKI Jakarta, diharapkan bisa jadi solusi. Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Marlo Sitompul berpendapat, sebaiknya tahapan Pemilukada DKI dapat terus dilanjutkan.

Marlo menilai, polemik itu sebaiknya tidak menggangu, atau bahkan mengundur pelaksanaan pemilukada. Terlebih, polemik adanya perbedaan DPS masih sebatas asumsi.

"Saya kira Ketua KPU DKI juga sudah menjelaskan, perbedaan itu tidak ada. Tahapan-tahapan pelaksanaan pemilukada sudah baik. Jadi, sebaiknya jangan sampai diundur, karena akan berdampak pada banyak hal," ujar Marlo, Senin (21/5/2012).

Marlo mencontohkan, pengunduran jadwal pelaksanaan pemilukada akan menambah beban anggaran yang harus disiapkan.

Alih-alih bersikap reaktif, lanjut Marlo, setiap pihak hendaknya memberi kesempatan kepada KPU dan Panwaslu DKI, untuk meluruskan polemik tersebut.

"Jangan memiliki asumsi negatif atas kabar tersebut. Saya kira, Jakarta bukan Papua yang sulit akses, jadi jangan reaktif. Pengawasan dari berbagai pihak termasuk dari parpol dan pendukung calon independen ada di berbagai tingkatan. Hormati dua lembaga itu untuk meluruskan polemik, tanpa harus mengulur atau bahkan membatalkan jadwal pemilihan yang sudah tersosialisasi," paparnya.  

Marlo juga meminta para pasangan cagub dan cawagub peserta Pemilukada DKI, agar siap kalah dan siap menang. Sikap tersebut, ujarnya, bisa meminimalisasi potensi kericuhan yang ada.

Polemik perbedaan jumlah DPS mencuat ke pemukaan, saat terdapat dugaan perbedaan jumlah pemilih di ibu kota.

KPU DKI menetapkan DPS sebesar 7.044.9991 pemilih. Jumlah itu berbeda dari data yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait jumlah warga Jakarta yang berjumlah 5.644.991 jiwa. Data yang dikeluarkan Kemendagri berdasarkan hasil pelaksanaan e-KTP. (*)