Pemkab Luwu Siap Terapkan Kebijakan DGP

TRIBUN_TIMUR.COM-Menindaklanjuti Peraturan Bersama 5 Menteri, yakni Menteri Pendidikan Nasional, MenPAN & RB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Keuangan RI tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS yang dteken pada Oktober 2011 lalu, Pemerintah Kabupaten Luwu menyatakan kesiapannya mengawal dan mengimplementasikan regulasi tersebut melalui penerapan kebijakan pendistribusian guru PNS secara proporsional.

Hal itu dinyatakan dengan tegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Luwu, Andi Muin, dalam forum Konsultasi Eksternal dan Advokasi Kebijakan Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Distribusi Guru Proporsional (DGP), yang digelar di Aula Kantor Bappeda Luwu di Belopa, Jum'at (20/4) pagi.
    
Pula dikatakan Andi Muin, selain membuat draft rancangan peraturan bupati tentang distribusi guru PNS secara proporsional, Pemkab Luwu juga akan merumuskan aturan pendukung berupa memorandum of understanding atau nota kesepakatan antar 4 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas Dikpora, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut mantan Camat Bua ini, upaya tersebut ditempuh agar kedepan tak ada lagi wadah satuan pendidikan formal di wilayah Kabupaten Luwu yang kelebihan dan kekurangan tenaga guru PNS, sehingga outcome pembangunan sektor pendidikan yang diharapkan dapat dicapai dengan hasil optimal.
    
Forum konsultasi interaktif yang diprakarsai KINERJA-USAID ini, menghadirkan sejumlah pejabat dan staf lingkup Pemkab Luwu yang merupakan utusan dari Dinas Dikpora, BKD, Bappeda, DPKD, Dishubkominfo, Sekretariat DPRD, Bagian Humas & Protokol, dan Bagian Hukum. Selain itu, juga dihadiri sejumlah aktivis LSM dan jurnalis dari berbagai media. Tampil sebagai Narasumber dalam kegiatan yang berlangsung sekira tiga jam ini, Hamdan Hadenan dan Djufri (Konsultan Pendidikan KINERJA-USAID). Mereka didampingi Judy Rahardjo (LPSS KINERJA-USAID) dan Basri Andang (SP MEDIA KINERJA-USAID). (*)