Kamis, 27 November 2014
Tribun Timur
Home » News » Politik

KPU Sulsel Larang Sticker Kandidat

Selasa, 17 April 2012 20:11 WITA

KPU Sulsel Larang Sticker Kandidat
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Jayadi Nas melarang sticker atau aneka alat peraga kampanye lainnya milik kandidat calon tertentu menempel di kendaraan milik komisioner dan pegawai di lingkup Sekretariat KPU.

Jayadi "mengharamkan" hal-hal yang berhubungan dengan alat peraga kampanye calon kepala daerah, termasuk dalam bentuk kalender dimiliki atau diperlihatkan oleh komisioner dan pegawai sekretariat KPU.

Menurutnya, menjaga independensi dan netralitas KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah harga mati. Ia berharap musim pilkada yang tengah menghinggapi Sulsel tak lantas melunturkan nilai-nilai sebagai penyelenggara yang netral dan independen.

"Untuk menjaga netralitas itu harga mati. Bukan hanya sticker yang ditempelkan di mobil, tapi termasuk hal terkecil pun seperti bros dan kalender juga, jangan sampai menimbulkan penilaian yang berbeda dari masyarakat," kata Jayadi, Selasa (17/4).

Jayadi mengungkapkan "larangan" tersebut saat memberikan sambutan di pelantikan Sekretaris KPU Sinjai dan Kepala Sub Bagian Hukum KPU Pinrang di Kantor KPU Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar.

Jayadi mengungkapkan, terlontarnya larangan tersebut karena dalam beberapa kali kunjungan di KPU kabupaten/kota masih mendapati beberapa kendaraan dinas maupun pribadi milik komisioner dan pegawai sekretariat yang memasang sticker bahkan branding kandidat kepala daerah tertentu.

"Ada yang seperti itu di kabupaten/kota. Sejauh ini tidak terjadi di KPU Sulsel, dan semoga tetap seperti ini. Kita kan penyelenggara jadi kurang etis saja jika memasangnya," lanjut Jayadi.
Mengenai kesiapan KPU Sulsel menyongsong tahapan Pilgub Sulsel yang akan berlangsung 26 Juli 2012 nanti, Jayadi mengaku KPU telah siap.

Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS mengatakan sebagai salah satu bentuk kesiapan KPU Sulsel, pada 23-25 April akan dilakukan pelatihan distribusi logistik oleh KPU Pusat.

Kemudian, 25-27 April juga akan diadakan pembekalan dari Mahkamah Konstitusi (MK) tata cara menangani sengketa pilkada.

"Secara fisik sudah siap, kantor juga sedang dibenahi, sedang dicat sana sini, dan secara kesiapan lainnya pun siap, tinggal tunggu tahapan bergulir saja. Yang jelas mesin KPU sedang panas sekarang,"  kata Annas. (*/tribun-timur.com)
Editor: Muh. Irham

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas