Minggu, 23 November 2014
Tribun Timur

Laporan Keuangan Tunjangan Perumahan DPRD Bulukumba Diduga Fiktif

Minggu, 15 April 2012 14:15 WITA

BULUKUMBA, TRIBUN-TIMUR.COM - Laporan mengenai tunjangan peumahan 40 anggota DPRD Bulukumba ditengarai fiktif. Setiap bulan anggota DPRD Bulukumba menerima transferan dana tunjangan perumahan, padahal, mereka memiliki rumah pribadi.

Dugaan laporan fiktif tersebut diungkapkan Irfan, aktivis anti korupsi Bagian Program dan Perencanaan Bulukumba, Senin (16/4/2012).

Irfan menyebutkan, Disebutkan maksud dan tujuan tunjangan perumahan itu untuk mendekatkan para anggota dewan dari rumah ke kantornya agar tidak ada alasan bagi anggota dewan untuk tidak berkantor jika tidak berhalangan.

Anggota dewan mendapat Rp 2 juta per bulan dan ini telah berlangsung sejak tahun 2004-2009 sampai sekarang.

Irfan menyebut bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel tidak kritis dalam mengaudit pelaporan keuangan. Tetapi di seluruh Sulsel.

"Jadi BPK kurang kritis melihat persoalan ini, dan tidak boleh dibiarkan seperti ini. Karena merugikan uang negara," kata Irfan.(*/tribun-timur.com)
Penulis: Samsul Bahri
Editor: Muh. Irham

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas