Kamis, 27 November 2014
Tribun Timur

Replikasi Audit Sosial Pada Monev Pemerintah

Kamis, 12 April 2012 13:55 WITA

Replikasi Audit Sosial Pada Monev Pemerintah
ist
Mawardi, FIK ORNOP Sulsel melaporkan dari Bulukumba

Laporan: Mawardi, FIK ORNOP Sulsel melaporkan dari Bulukumba


TRIBUN-TIMUR.COM -- Pemerintah kabupaten Bulukumba melalui Bappeda yang diwakili Ahmad Arfan, SIP, MT, Kepala Bidang Ekososbud Bappeda kab. Bululumba siap mereplikasi model audit sosial berbasis komunitas yang dilaksanakan oleh FIK ORNOP Sulsel untuk selanjutnya diterapkan pada monitoring dan evaluasi program di kabupaten yang dikenal dengan Butta Panrita Lopi. Hal tersebut terungkap pada reguler meeting program audit sosial berbasis komunitas pada program PNPM Mandiri di Sulsel yang dilaksanakan oleh FIK ORNOP Sulsel atas dukungan Tifa Foundation di Warkop Agri, Bulukumba Kamis, 12 Maret 2012.


Sebanyak 20 orang peserta yang hadir mewakili berbagai komunitas seperti, kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Garanta, UPK PNPM Mandiri Desa Garanta, tokoh masyarakat, kepala desa Garanta, dan Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri kab. Bulukumba.


Salah satu peluang replikasi audit sosial berbasis komunitas ini adalah saat ini kab. Bulukumba sudah ada Ranperda tentang monitoring dan evaluasi dimana dalam Ranperda tersebut menyebutkan bahwa masyarakat terbuka peluang untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program maupun kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. “Peluang inilah yang saya kira bisa menjadi pintu untuk bagaimana memasukkan model audit sosial ini” sebut Ahmad.


Selain itu, lanjut Ahmad bahwa bukan berarti hal ini tidak ada tantangannya, beberapa hal bisa menjadi tantangan dalam penerapan monev dengan menggunakan model audit sosial seperti bagaimana dengan kapasitas masyarakat dalam melakukan audit sosial, siapa yang nantinya bertanggungjawan terhadap peningkatan kapasitas tersebut. Ini yang sebenarnya kami sangat berharap dari forum ini untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Ranperda ini nantinya.  


Sebagai mitra pemerintah, DPRD Bulukumba yang diwakili Hj. Asmiaty Asip, ST, Sekretaris Komisi A menyambut positif audit sosial ini. “saya kira bahwa audit sosial ini bisa menjadi bahan masukan bagi DPRD dalam melakukan reses ke masyarakat, reses sebaiknya dilakukan berdasarkan basis data sehingga lebih berkualitas. Terus terang kami sebagai anggota DPRD merasa sangat kesulitan dalam reses kalau tidak ada data”. Urai Hilmiaty. “saya sangat mendukung kalau pemerintah kab. Bulukumba bisa mengadopsi model audit sosial yang telah dilakukan oleh teman-teman FIK ORNOP Sulsel”.


Program Manager FIK ORNOP Sulsel, Siswan yang memandu jalannya diskusi menyampaikan bahwa, pentingnya mendorong replikasi audit sosial berbais komunitas ini untuk diintegrasikan dalam monev pemerintah karena ini melibatkan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap program maupun kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. “selama ini masyatakat kerap menjadi obyek dari kebijakan pembangunan, mestinya masyarakat sebagai subyek sehingga mereka harus turut serta dalam proses pembangunan”. Berbicara dampak program atau kebijakan, tentu masyarakat yang banyak merasakan, sehingga untuk menilai dampak program/kebijakan, yang paling obyektif untuk menilai itu adalah masyarakat itu sendiri”. Tutup Siswan.


Penulis: CitizenReporter
Editor: Ina Maharani

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas