A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Membacok Terdakwa Korupsi - Tribun Timur
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 29 Juli 2014
Tribun Timur
Home » Opini

Membacok Terdakwa Korupsi

Senin, 2 April 2012 20:00 WITA
Membacok Terdakwa Korupsi
dok. tribun
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar
Sudah cukup banyak hakim dan jaksa yang dibawa ke pengadilan karena tertangkap tangan menerima suap, tetapi tetap saja tidak menimbulkan rasa takut bagi yang lain. Sederet kasus bagaimana hakim dan jaksa bermuka ganda.

Pelaksanaan hukum di negeri ini, terutama pemberantasan korupsi, selalu penuh dinamika dan kejutan. Bukan hanya karena banyaknya kasus korupsi kelas kakap yang tidak berani disentuh oleh aparat hukum (polisi, jaksa, dan KPK), tetapi tampaknya rakyat sudah mulai muak dan hilang kesabaran melihat proses hukum yang pilih kasih. Kalau kasus kakap disentuh, hanya pelaku pinggiran saja yang diproses lantaran sudah tidak punya kekuasaan atau memang sengaja dijadikan tumbal. Tetapi bagi elit politik dan kekuasaan yang diduga turut menikmati uang haram itu, hukum tumpul menghadapinya.
Rasa muak dan habisnya kesabaran rakyat diperlihatkan oleh seorang lelaki bernama Deddy Sugarda dengan membacok terdakwa Sistoyo dengan pedang setelah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Rabu (29/02). Sistoyo yang bertugas di Kejaksaan Negeri Cibinong, Bogor ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap Rp 100 juta dari terdakwa kasus penipuan dan penggelapan yang ditanganinya. Meski luka yang diderita pada bagian kening tidak terlalu parah, tetapi peristiwa ini telah menandai betapa rakyat yang diwakili Deddy begitu muak, bahkan benci pada perilaku korupsi, apalagi dilakukan oleh aparat hukum yang seharusnya menegakkan hukum.
Alasan Deddy membacok lantaran sakit hati pada aparat penegak hukum yang melakukan korupsi (menerima sogok), tak ubahnya pengkhianat rakyat dan negara. Malah sebelumnya, ia pernah merencanakan hal yang sama kepada Cirus Sinaga, jaksa yang didakwa dalam kasus pemalsuan surat rencana tuntutan terhadap Gayus Tambunan (Media Indonesia, 1/3/2012). Inilah yang disebut almarhum Satjipto Rahardjo, sang begawan Sosiologi Hukum sebagai upaya masyarakat ômereferendum hukumö dalam bentuk menghakimi sendiri pelaku kejahatan akibat tidak percaya pada proses hukum dan putusan hakim.
Ini bukan satu-satunya protes radikal rakyat terhadap perlakuan istimewa terhadap pelaku korupsi. Aksi bakar diri yang dilakukan Sondang Hutagalung, mahasiswa Universtitas Bung Karno di depan Istana Negara akhir tahun 2011, juga bagian dari protes terhadap penegakan hukum yang pilih kasih. Ringannya vonis hakim dibanding tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa korupsi, tak pelak menimbulkan antipati rakyat. Secara hukum tindakan itu tidak dibenarkan dan harus tetap diproses, tetapi yang jelas kejadian ini sebaiknya tidak dilihat dengan kaca mata kuda belaka.
Rakyat yang diwakili Deddy sakit hati oleh perlakuan aparat hukum terhadap terdakwa korupsi yang hanya berputar-putar tanpa ada kepastian yang memenuhi rasa keadilan rakyat. Memang sudah banyak yang dijatuhi pidana penjara, tetapi anehnya tidak menimbulkan efek jera atau membuat rasa takut bagi calon koruptor lain yang antri di berbagai instansi pemerintahan. Mereka tinggal menunggu kesempatan mewujudkan niatnya lantaran hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan besarnya uang rakyat yang dikorup.     

Menindak Sendiri
Kalau saja hati nurani para aparat hukum yang membidangi pemberantasan korupsi difungsikan dengan baik, tentu korupsi di negeri ini bisa diantisipasi, paling tidak mengurangi intensitasnya. Ditambah rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah pasti akan semakin mencekik leher rakyat, perilaku korupsi bagi aparat negara juga diperkirakanm akan terus meningkat. Makanya, hampir sebagian besar wakil rakyat dan elit kekuasaan begitu tenang dan sepertinya tidak gusar atas rencana kenaikan harga BBM, karena boleh jadi dalam pikirannya terbersit niat untuk menutupi divisit penghasilannya dengan cara mengakali dana APBN-APBD.     
Tidak adanya gebrakan dalam pemberantasan korupsi, selain hanya janji dan sebatas wacana, menjadi penyebab aksi radikal yang boleh jadi jauh lebih berbahaya. Proses hukum belum mampu memberikan pencerahan untuk bersikap jujur dalam mengelola uang rakyat. Korupsi terus berjalan, bahkan sudah melahirkan talenta muda seperti yang terjadi pada Ditjen Pajak, dan dugaan rekening gendut sejumlah pegawai negeri sipil muda yang ditemukan oleh PPATK.
Pedang yang digunakan Deddy  membacok terdakwa adalah pedang sungguhan, bukan pedang hukum. Deddy mungkin sadar bahwa pedang hukum yang sedang berjalan di pengadilan tidak akan mampu melahirkan keadilan substantif, sehingga harus memakai  pedang rakyat. Koruptor tidak mungkin diberantas dengan pedang hukum yang tumpul bila mengarah pada elit kekuasaan dan aparat hukum, tetapi tajam terhadap rakyat kecil.
Sudah cukup banyak hakim dan jaksa yang dibawa ke pengadilan karena tertangkap tangan menerima suap, tetapi tetap saja tidak menimbulkan rasa takut bagi yang lain. Sederet kasus bagaimana hakim dan jaksa bermuka ganda. Begitu garang saat memimpin sidang atau menuntut terdakwa korupsi yang ditanganinya, tetapi begitu lembek saat melihat lembaran rupiah yang disodorkan penyuap.
Apa karena gaji dan tunjangan yang diberikan negara tidak mencukupi kebutuhannya, atau memang karena sudah terjerat kehidupan konsumtif, atau bahkan karena serakah. Renumerasi dan kenaikan gaji berkala setiap tahun tak membuat mereka bersyukur, mereka tak mau melihat ke bawah pada pekerja pabrik atau kuli bangunan yang bekerja dengan cucuran keringat dengan gaji sangat rendah.
Sudah waktunya kita berani memaknai kultur sebagian masyarakat yang acapkali latah meniru suatu tindakan demi menolong diri sendiri (self help). Sebuah model perilaku yang boleh jadi akan terus terjadi, misalnya aksi unjuk rasa yang kadang anarkis, menanam pohon di jalan yang sudah lama rusak parah tetapi tidak diatensi pemerintah, atau hakim dan jaksa dilempari sepatu oleh terdakwa atau pengunjung sidang.
Fenomena seperti ini akan dengan mudah ditiru oleh mereka yang sudah kehabisan kesabaran, sehingga ulah Deddy yang nekat membacok terdakwa korupsi boleh jadi akan ditiru orang lain jika tidak ada perbaikan yang serius dalam menyikapi penegakan hukum yang berpihak pada kebenaran dan keadilan.

Pengadilan Rakyat
Salah satu contoh pengadilan rakyat yang saya urai dalam disertasi saya, adalah peradilan korupsi di Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sekitar tahun 2003. Rakyat mengadili sendiri kepala desa, perangkat desa, ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) yang diduga melakukan korupsi atas uang ganti rugi tanah proyek jalan lingkar Kota Tayu. Rakyat menunjuk Soehirman, tokoh masyarakat sebagai "hakim tunggal", dan atas ketegasan hakim sesuai kehendak rakyat menuntut pelaku mengembalikan semua uang ganti rugi sebesar Rp 89,8 juta.
Setelah uang dikembalikan, memang warga menganggap persoalan untuk bantuan desa sudah selesai, tetapi tetap menyerahkan kepada kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Uang yang dikembalikan itu disita penyidik sebagai barang bukti dan diproses di pengadailan sampai para terdakwa dijatuhi hukuman antara 4-5 tahun. Mengkaji peradilan rakyat ini tentu tidak dibenarkan dalam sistem peradilan, tetapi warga menilai uang hasil korupsi bisa menguap jika diserahkan pada peradilan formal. Diserahkannya kembali pada proses hukum setelah uang dikembalikan, sebetulnya sejalan dengan Pasal 4 UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian uang negara yang dikorupsi tidak menghapuskan pemidanaan.
Secara sosiologis, pengadilan rakyat merupakan reaksi kritis untuk menolong diri sendiri (bottom up) tanpa mengikuti perintah dari atas (top down), meskipun tetap diserahkan ke polisi setelah uang hasil korupsi dikembalikan. Betapa tidak, hakim tunggal yang ditunjuk warga bisa bersikap adil dan mampu menunjukkan ketegasannya sehingga dalam jangka waktu empat hari, uang yang diselewengkan dikembalikan. Berkaca pada tindakan Deddy, tentu tidak sulit untuk dimengerti karena yang diperangi ternyata teman sendiri. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi, dengan catatan seruan jihad melawan korupsi bukan hanya slogan. Negeri ini harus dibuat neraka bagi para koruptor.***


Oleh: Marwan Mas
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas