• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribun Timur

PINUS-Pemkab Maros Pelatihan Anggaran Kinerja

Sabtu, 31 Maret 2012 19:41 WITA
Maros, Tribun-Timur.com--Sebagai upaya meningatkan kapasitas aparatur perencana daerah dalam pengelolaan anggaran daerah berbasis kinerja, Pilar Nusantara (Pinus) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melaksanakan Pelatihan Anggaran Kinerja bagi Eksekutif di Hotel Anging Mammiri, Makassar, pada 27-29 Maret 2012 lalu.

Kegiatan ini juga dilaksanakan atas dukungan The Asia Foundation dan The Asia Foundation dan Canada International Development (CIDA) dan diikuti sebanyak 20 peserta dari 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Maros.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Direktur Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Semarang, Indra Kertati yang menyampaikan materi Anggaran Kinerja dan Gender Buggeting.

Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap SKPD lingkup Pemkab Maros dapat berorientasi kinerja dalam menyusun program dan kegiatan, yakni kesinambungan antara input, proses, output dan outcome kegiatan sehingga tidak ada lagi program dan kegiatan yang dihasilkan oleh SKPD yang tidak memiliki tolak ukur kinerja.

"Dengan penerapan anggaran berbasis kinerja maka konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dapat terwujud, hasilnya adalah perencanaan dan penganggaran pro-poor dan responsive gender," ujar Indra Kertati.

Sementara menurut Direktur Pinus Sulsel, Syamsuddin Awing kegiatan ini merupakan salah satu langkah mengawal proses perencanaan dan penganggaran daerah yang responsive gender dan pro-poor melalui proses penguatan kapasitas, pendampingan dan advokasi yang sehat dan membangun.

Sedangkan menurut pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maros Andi Dainuri Amiruddin, setiap SKPD yang mengikuti pelatihan ini diharapkan dapat menterjemahkan visi dan misi Bupati Maros yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam strategi, program dan kegiatan SKPD yang terukur dan dapat menjawab ekspektasi publik (pro-poor dan responsive Gender).
Penulis: Mutmainnah
Editor: Imam Wahyudi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
85522 articles 11 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas