TRIBUN-TIMUR.COM, BANGKOK - Akibat mengalami embargo dan pengucilan dari dunia luar, yang mengakibatkan tidak adanya dana bantuan yang masuk, sedikitnya 85.000 orang terinfeksi HIV di Myanmar tidak bisa mendapat perawatan.

Myanmar selama ini dikenal sebagai negeri tertutup yang dikuasai pemerintahan militer yang otoriter.

Dalam siaran persnya, kelompok kemanusiaan Doctors Without Borders memperingatkan, kondisi saat ini di Myanmar tidak bakal langsung membaik dan bahkan bisa semakin buruk walau negeri itu telah mulai membuka diri menyusul komitmen reformasi yang disampaikan pemerintahan sipil baru di sana. Keadaan bisa semakin memburuk lantaran sumber dana bantuan global untuk memerangi AIDS, tuberkulosis, dan malaria, justru terpaksa mengalami pengurangan atau pemotongan besar-besaran lantaran merosotnya jumlah bantuan dan komitmen dari negara-negara maju menyusul krisis ekonomi global yang terjadi belakangan ini.

Jika dibandingkan dengan angka pengidap global, jumlah kematian akibat tuberkelosis, penyakit faktor utama pembunuh pasien terinfeksi HIV, mencapai tiga kali lipat di Myanmar.

Perserikatan Bangsa Bangsa memperkirakan pada tahun 2009 di negeri itu terdapat sekitar 240.000 orang terinfeksi HIV dan 18.000 orang tewas setiap tahun di negeri itu.

"Tanpa melihat perkembangan yang terjadi di Myanmar, ada banyak orang di sana yang sangat membutuhkan pertolongan dan perawatan yang layak. Tentu saja kami berharap, perkembangan situasi yang lebih baik akhir-akhir ini bisa membawa masuk banyak aliran dana ke mereka. Namun saya pikir uang (bantuan untuk mendanai penanganan penyakit) seharusnya tetap bisa diberikan tanpa perlu melihat bagaimana perkembangan (politik) di sana," tutur Peter Paul de Groote, kepala operasional organisasi itu untuk Myanmar.(*)