Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilkada Takalar

Nojeng: Korwil Golkar Sembarang Omong

Nojeng: Korwil Golkar Sembarang Omong

Tayang:
Editor: Muh. Irham
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Takalar Natsir Ibrahim (akrab disapa Nojeng) menganggap Kordinator  DPD Golkar Wilayah Jeneponto, Takalar, dan Gowa, Hoist Bachtiar tidak patut memberi komentar soal nama calon bupati yang akan ditunjuk Golkar di pilkada Takalar 2012.

Menurut putra Bupati Takalar Ibrahim Rewa itu, DPD I Golkar Sulsel sudah menujuk dirinya sebagai calon tunggal Golkar di Takalar, bukan legislator Partai Golkar DPRD Sulsel Burhanuddin Baharuddin. Nojeng juga membantah jika DPP memanggil dirinya menghadap.

"Hoist Bachtiar sembarang omong, saya sekarang sedang konsolidasi dengan tim kecamatan. Tidak bisa itu ada kesepakatan saya sebagai kosong dua berpasangan dengan Burhanuddin. Saya sudah bilang saya hanya mau maju di Takalar sebagai kosong satu, itu harga mati, mana DPP, mereka tidak panggil saya," kata Nojeng kepada Tribun Timur via telepon selulernya, Makassar, Selasa (21/2)

Sebelumnya, Hoist menyampaikan, DPP akan memanggil Nojeng dan Burhanuddin Baharuddin. DPP akan akan menunjuk satu nama dimana salah satunya mengalah dan tunduk aturan partai. Namun jika tidak maka akan dipecat.

Rencananya, menurut Hoist, DPP akan menyebutkan kader yang terpilih pada hari Selasa, (21/2) namun Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie masih di luar negeri. Dikabarkan Burhanuddin sebagai calon bupati terpilih.

"Kandidatnya sudah ada, jadi tidak akan berubah lagi, apalagi DPP sudah melakukan survei," kata Hoist kepada wartawan, Senin (20/2).

Di hari yang sama, Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel Moeh Roem sudah mematok, Nojeng akan dipecat. Kita berusaha kompromikan Burhanuddin dan Nojeng karena kalau tidak pasti ada opsi, namu kalau memang Nojeng tidak patuh pada Golkar makan akan dipecat," kata Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Moeh Roem kepada wartawan di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (20/2)

"Kalau dipecat maka semua fasilitas negara akan ditarik. Posisi sebagai ketua DPRD juga harus ditinggalkan, dan posisi sebagai anggota Golkar juga," tambah mantan Bupati Sinjai dua periode itu.(*/tribun-timur.com)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved