Ahmadiyah Tidak Dilarang, Tapi Diatur

"Ahmadiyah, negara tidak melarang, siapa pun yang memiliki keyakinan, tetapi negara mengatur agar Indonesia yang 90 persen lebih beragama Islam ketika ada ajaran yang berbeda harus mendapatkan keyakinan, dan tugas negara mengaturnya agar tidak terjadi benturan," ungkap SBY di hadapan 128 perwakilan Internasional, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Rabu (15/2/2012).

SBY menegaskan untuk kasus Ahmadiyah pemerintah melakukan semuanya untuk kebaikan, yang diambil berdasarkan musyawarah dan pembicaraan. 

Lebih lanjut, ditegaskan SBY, di hadapan 128 Perwakilan internasional, bahwa keadaan Indonesia yang sekarang terjadi tidak seburuk apa yang terjadi ketika mengalami tahun-tahun berat di waktu krisis yang lalu.

"Tidak seburuk yang dibayangkan, yang terus diberitakan media massa. meskipun ada konflik dan benturan di beberapa tempat, secara nasional kerukunan sosial dan kerukunan antarumat beragama sudah lebih baik," ujarnya.

Dilanjut SBY, 240 juta rakyat Indonesia dengan aneka suku, agama dan rasnya, secara nasional masih terjaga dengan baik kerukunannya.

Ditegaskannya, bahwa fokus kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk menjaga kerukunan antarumat beragama untuk mencegah kekerasan di atas segalanya sangat jelas. Kebebasan beragama dijamin tidak ada diskriminasi, tidak ada pembiaran.

"Meskipun tidak muncul di media massa, banyak selisih yang diselesaikan dengan mediasi. Pendekatan hukum tidak serta merta menyelesaikan masalah. Kalau ada kekerasan dan pelanggaran hukum kita hentikan," jelasnya.

SBY mengakui bahwa sejumlah penanganan dari aparat keamanan di kejadian tertentu itu terlambat, kurang antisipasi, kadang tidak tuntas, kadang nampak kurang profesional, cara menjelaskan kepada publik juga kurang efektif. Dengan demikian menyisakan citra negatif.(*/tribun-timur.com)