Wajah Tim Sukses

Makassar,Tribun-Timur.com--Pemilihan Gubernur Sulsel 2013 sudah tercium. Para bakal kandidat mulai memboyong amunisi bernama tim sukses. Amunisi yang kerapkali propagandis, galak dan misterius itu juga sering dianggap juru kunci kemenangan tuannya.

Betapa tidak, walaupun wajah tim sukses tak terlihat namun dapat memberi wajah namun konkritasinya kerapkali dipertanyakan. Dosen Sosiologi Universitas Hasanuddin (Unhas) Rahmat Muhammad menilik perwajahan itu dalam bukunya terbitan kerjasama Ininnawa-Masika ICMI Orwil Sulsel 2012 cetakan I, Januari 2012.

Manuver tim sukses dalam buku 114 halaman berjudul Politik Tim Sukses Pemilihan Gubernur Sulsel itu mengusik pengalaman pilgub 2007 yang penuh rekayasa. Tim sukses yang sempat menciderai budaya sipakatau orang Sulsel.

Rahmat menilik kehadiran Tim Sukses dalam pilkada cukup menegaskan bahwa calon pemimpin tidak dapat bergerak sendiri tanpa kehadiran pilar tim sukses.

Tak hanya mengeruk perilaku politik Tim Sukses antara kubu Asmara (Amin Syam-Mansyur Ramly) versus Sayang (Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang), perbedaan interpretasi aturan main dalam konflik internal anggota KPU Bone yang berakhir di pengadilan, sosok berpengaruh seperti Jusuf Kalla dianggap sebagai tokoh yang mewakili aspek pusat kekuasaan menjadi jualan tim sukses tertilik dalam buku enam bab itu.

Pengertian tim sukses sampai saat ini sifatnya masih kontekstual dan belum baku, sehingga penggunaan istilah tim sukses masih kondisional tergantung siapa yang menggunakan. Tim Sukses resmi indikatornya ditandai dengan penerbitan surat keputsan (sejenisnya) dari partai politik pendukung kemudian terdaftar di lembaga penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam konteks penelitian sebagai aktor yang terorganisir dan memiliki wewenang secara resmi melakukan aktivitas secara berkelompok untuk mendukung pasangan calon tertentu dalam meraih perolehan suara pada pilkada.

Memenankan calon usungannya, Tim Sukse tak segan-tegan mempengaruhi setiap pengambil kebijakan keputusan atau kebijakan baik lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Politik maupun media massa, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses pemilihan gubernur.

Peranan KPU pada pilgub Sulsel 2008 banyak oknum yang melakukan penyimpangan. Terlihat saat munculnya konflik internal dengan anggota KPU Bone yang berakhir di pengadilan.

Perbedaan interpretasi terhadap aturan main (rule of the game) muncul karena faktor kepentingan, ketika kepentingan individual lebih mendominasi mengalahkan kepentingan lebih besar.

Ketika ditemukan pelanggaran dan kemudian dilaporkan ke Panwas namun sangat sedikit ditindaklanjuti, kemudian dibawa ke Mahkamah Agung, hasil pilkada ulang, tetapi KPU tidak menerima dan KPU PK dengan tekanan massa yang luar biasa.

Kasus penyelewengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merebak di mana. Di Bantaeng tadi memiliki DPT sekitar 123.000 orang tapi yang memilih sekitar 84.000 pemilih itu punya tanggal dan bulan yang sama.

Di Bone, kubu Asmara (Amin Syam-Mansyur Ramli) kehilangan suara sebanyak 35.000 pada hasil perhitungan sudah diumumkan melalui surat kabar dua hari berturut-turut.

Kasusi itu menjadi saksi sejarah bahwa tim sukses itu bisa menyusup di mana saja seperti di KPU, ini sangat membahayakan bagi masyarakat Sulsel kalau terulang lagi.