Kamis, 27 November 2014
Tribun Timur

Banyak UU Belum Cerminkan Keadilan Masyarakat

Kamis, 2 Februari 2012 17:31 WITA

Dahlan Abubakar
Melaporkan dari Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar


TRIBUN-TIMUR.COM-Anggota DPR RI H.Syarifuddin Suddin, S.H. menegaskan, kedatangannya di berbagai perguruan tinggi di Indonesia guna menerima masukan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebelum Rencana Perubahan UU tersebut ditetapkan sebagai undang-undang.
         
"Ini sangat urgen. Sebab, banyak UU belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat,'' kata Syarifuddin Suddin yang menyertai Tim Legislasi DPR RI di Fakultas Hukum Unhas Tamalanrea, Kamis (2/2).
          
Tim yang dipimpin Ignatius Mulyono, dengan anggota Dr. H.Subiyakto S.H., ., M.H., M.M, Dr.Pieter C,Zulkifli Simabuea, M.H., H.TB Soenmardjaja SD, Rindoko Dahono Wingit, S.H., M.Hum, dan H.Syarifuddin Suddin, S.H. itu diterima Rektor Unhas diwakili Wakil Rektor I Unhas Prof.Dr.Dadang A Suriamiharja, M.Eng beersama Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof.Dr.Aswanto, S.H., DFM dan staf.
          
Menurut Syarifuddin Suddin, melalui UU ini momen bagi kita dalam menciptakan proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan revisi UU ini diharapkan tidak ada lagi celah sedikit pun bagi terjadinya transaksi dalam penegakan hukum di Indonesia.
          
"Banyak kasus hukum di Indonesia akhir-akhir ini ditengarai menjadi  anjungan tunai mandiri (ATM) bagi oknum-oknum tertentu,'' sebut legislator dari Partai Gerindra tersebut.
          
Dekan Fakultas Hukum Unhas, Aswanto secara umum mengomentari Rancangan Perubahan UU tersebut mengatakan, dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi apakah pihak kejaksaan dan kepolisian masih diberi kewenangan, hendaknya dipertimbangkan mana yang efektif di antara keduanya.  
          
"Di beberapa negara, seperti di Belanda dan Prancis, secara de jure, jaksa diberi wewenang melakukan penyidikan. Tetapi di negara-negara persemakmuran, seperti Inggris, jaksa dapat melakukan tugas asistensi kepada penyidik,'' Aswanto memberi contoh.

Intinya, menurut mantan Ketua Panwaslu  Sulsel ini, UU harus betul-betul berintikan keadilan bagi masyarakat. Apakah jaksa atau polisi yang yang melakukan penyidikan dalam tindakan pidana korupsi misalnya, harus ada kejelasan. Jika keduanya harus melakukan penyidikan, kelak akan muncul kasus `cicak-buaya' lagi.   

Perihal perekrutan Jaksa Agung, Aswanto lebih sepakat jika harus pejabat jaksa karier atau paling tidak sosok yang memiliki latar belakang hukum. Kalau seorang Jaksa Agung direkrut dari soson nonkarier, dikhawatirkan akan dibodoh-bodohi oleh bawahannya. Jaksa Agung itu harus berusia muda, karena yang diandalkan fisiknya.
          
Undang-undang yang baik, sebut Aswanto, yang tidak banyak embel-embel, misalnya bersifat mengancam pidana. Karakteristik orang Indonesia semakin diancam akan berusaha melawan. Sebab, dari awal-awal orang akan menghindar dari ancaman pidana.
"Jadi jangan membuat undang-undang dalam keadaan emosi,'' kunci Aswanto.
          
Sementara Prof.Dr.Syukri Yakub, S.H.,M.H.  menekankan, perekrutan jaksa hendaknya dilakukan secara terbuka. Sebab, dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) saja, sudah menjadi rahasia umum kalau selalu muncul transaksi. Perekrutan harus lebih obyektif.
          
Berkaitan dengan pasal 37 ayat (b) yang berbunyi `'dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa yang bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun dikenai sanksi administratif''. Pasal ini hendaknya dipertimbangkan dengan cermat, sebab dapat saja Jaksa melakukan tindakan diskriminatif demi tujuan keadilan. Dampak perbuatan harus dipelajari oleh Jaksa, misalnya dalam tuntutan tentang pembunuhan. Misalnya tuntutan terhadap pejabat atau tukang becak yang jadi korban (keadilan distributif) harus beda.

"Ini penting untuk menghindari terjadinya multi-interpretasi,''sebut Guru Besar bertubuh kecil ini.
Syukri juga mengomentari pasal 37 ayat (c) soal tuntutan terhadap `Jaksa yang membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum dikenai sanksi'. Pasal ini pun harus jelas.
`'Dalam penyusunan UU ini hendaknya dapat dicegah, jangan sampai terjadi kolusi struktural, `main mata' antara terdakwa dengan oknum penegak hukum,'' sebut Syukri.

Sementara Prof.Dr.Muhadar, S.H., M.H. mengingatkan, jangan sampai UU ini mengerdilkan tugas dan fungsi jaksa. Dia menyusulkan, perlu ada bab tersendiri tentang Majelis Pertimbangan Jaksa yang bertugas menjadi penasihat pembela dalam perkara mengusut  Jaksa yang melakukan pelanggaran. Juga, bab tersendiri tentang Jaksa dan kewajibannya.
 
Catatan lain Muhadar senada dengan pengalaman salah seorang Jaksa yang bertugas di Kabupaten Malinau Kalimantan Timur. Salah seorang Jaksa yang juga Mahasiswa S-2 Hukum Unhas itu mengatakan, sebagai salah seorang sosok Jaksa, selama ini pihaknya bagaikan menjadi boneka dari undang-undang.

"Kami tidak saja dapat ancaman di dalam undang-undang, tetapi juga di luar sidang pun diancam. Di antara oknum Jaksa yang jelek, juga masih yang baik. Terbukti, Kabupaten Malinau menempati peringkat I dalam penanganan korupsi di Indonesia ,'' kata Jaksa kelahiran Sulawesi Selatan itu.
Pasa kesempatan itu, salah seorang mahasiswa S-2 Hukum Unhas dari Kejaksaan Tinggi Sulsel, Yadyn, S.H., menyerahkan makalahnya berkaitan dengan kejaksanaan kepada Ketua Tim Legislasi DPR RI Ignatius Mulyono dan Wakil Rektor I Unhas Dadang A Suriamiharja menyerahkan cinderamata. (*)
Penulis: CitizenReporter
Editor: Muh. Taufik
Sumber: Tribun Timur

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas