Demikian disampaikan Anwar Ibrahim dalam pidato kebudayaan di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (30/1/2012) malam tadi. Anwar memang mengakui adanya kemajuan Indonesia pascareformasi. Namun, minimnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan masih menjadi masalah besar bagi Indonesia.

"Isunya, bukan pemerintah yang memberikan subsidi, bukan itu diberikan kepada siapa, tapi, apa hak pemerintah memilih orang tanpa tender, dan tanpa memberikan yang terbaik untuk rakyat? Apa dasar perjanjiannya? Yang tahu hanya beberapa orang, dia dan istrinya," ujar Anwar, yang saat ini lebih dikenal sebagai tokoh oposisi di negerinya.

Pria yang mengaku selalu mengikuti perkembangan dan beragam informasi terakhir dari Indonesia ini menilai, masalah transparansi adalah isu yang akan terus menguat dan bisa berdampak luas. Pasalnya, Indonesia sering menyebut diri sebagai negara demokratis dan menjunjung kebebasan. Namun, dampak negatifnya bisa terjadi seandainya keterbukaan tata kelola ini tidak segera diperbaiki.

Anwar juga berpesan kepada Pemerintah Indonesia untuk kembali ke jalur yang diagendakan saat reformasi digulirkan. Ia bilang, reformasi harus dapat memberikan rasa keadilan bagi rakyat. Reformasi juga perlu dipandu oleh akhlak dan moralitas.

"Indonesia di era reformasi, apa yang dijanjikan? Keadilan bagi rakyat tercakup bidang politik," ujarnya.

Untuk itu, Anwar menilai penting adanya pedoman yang menuntun orientasi pemerintahan pascareformasi. Pedoman dan panduan tersebut haruslah membumi atau sesuai dengan kenyataan hidup berbangsa.

Adapun kehadiran Anwar Ibrahim di TIM untuk memberikan pidato kebudayaan bertemakan "Kepemimpinan dalam Dinamika Perubahan Ekonomi Politik". Selain di Jakarta, ia juga dijadwalkan hadir memenuhi undangan Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia membantah bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk meminta dukungan menghadapi Pemilu Malaysia 2013.(*)