Oleh: Jumadin S.Pd, Presidum Kaukus Muda Sulsel

PILGUB 2013 semakin dekat saja, pemanasan menyambutnya sudah cukup menegangkan, tetapi kondisi ini tanpa kita sadari terlalu riuh, ribut dan cenderung menjadi tidak sehat. Demokrasi sebagai alasan Pilgub dan sejenisnya itu ada, nyatanya di Sulsel terlihat terserang ‘demam’.

Asumsi itu terbangun dengan melihat bagaimana konstalasi opini di publik yang terbangun sejak tahun lalu. Pertama; opini Pilgub disedot dalam titik perhatian figur, Ilham Arif Sirajuddin yang menjadi ketua Demokrat Sulsel  menantang Syahrul Yasin Limpo sebagai incumbent.

Keduanya punya infrastruktur politik yang sama lengkap dan kuat. Keduanya pemimpin dua partai yang sama besar baik di tingkat Sulsel maupun di tingkat nasional.

Keduannya juga cukup menyedot perhatian publik, saling serang opini, perang pencitraan juga semakin panas terjadi. Masing-masing memainkan manuver politiknya untuk bisa menarik perhatian masyarakat Sulsel dan elit-elit politik. Ini pun menimbukan kecemasan akan munculnya gesekan keras antar pendukung.

Keriuhan itu tidak hanya terjadi di tataran isu dan opini saja. di dunia nyata, kita suguhi tontonan narsisme politik para elit-elit parpol. Baliho, spanduk, dan alat peraga sosialisasi lainnya nyaris memenuhi setiap sudut jalan kota bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Logo-logo partai semakin semarak bertebaran, semua berlomba untuk jadi populer, semua partai berebut dianggap paling peduli, paling bersih dan paling terpercaya.
Ambisi Atau Keserakahan Parpol?

Kedua; Partai politik memang menjadi instrumen dari demokrasi yang kita anut. Tetapi Parpol adalah alat bagi kepentingan masyarakat di kekuasaan yang membantu masyarakat menyalurkan kepentingannya. Bukan menjadi alat bagi kader-kader partai untuk ‘mengekspolitasi’ keluguan masyarakat, bukan juga alat bagi elit mengumbar narsisme politiknya ke masyarakat.

Partai politik juga mulai cenderung arogan dengan menganggap mereka mendapat legitimasi rakyat sepenuhnya. Padahal prilaku elit-elit parpol yang disaksikan masyarakat lewat media makin menambah kemuakan mereka pada Parpol, yang riskan bila masyarakat sudah tidak lagi percaya pada Parpol nantinya.

Ambisi parpol juga terlihat bagaimana Parpol bicara soal Pilgub misalnya di Sulsel. Setiap Parpol selalu menjagokan kadernya sendiri bahkan ada yang memaksakan walaupun tingkat elektabilitasnya rendah atau malah tidak populer di masyarakat.

Untuk mendongrak popularitas karena beberapa partai menggunakan hasil survei dalam memutuskan jagoan yang mereka usung, para jagoan ini pun sibuk bersosialisasi dan berkunjung keman-mana dan sibuk berjanji apa saja ke masyarakat. Yang lainnnya duduk manis sambil berharap mesin partai bekerja sendiri untuk meraup dukungan.
Pada pertarungan di Sulsel, sikap arogan Parpol biasa ditunjukan partai-partai besar.

Mereka bisa mendikte pemerintah di Legislatif, menjalankan kepentingannya di pemeritahaan berhubung kepala pemerintahaan selalu dari unsur politisi, sialnya kecuali pemeritah kota se-Jakarta,  regulasinya kepala-kepala daerah di Indonesia dianggap sebagai jabatan publik (politis) sehingga jabatan itu tidak berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintahaan kepala pemerintahaannya. Alibinya, urusan adminsitrasi pemerintahaan diserahkan kepada sekertaris daerah. Tetapi dalam prakteknya kepala pemerintahaan selalu bisa mengintervensi kebijakan pengelolaan pemerintahaan yang bisa merusak sistem birokrasi yang ideal.

Belum lagi kalau setiap pasangan kepala daerah dua-duanya dari partai yang sama atau pun berbeda partai, masalah yang timbul adalah persaingan keduanya yang bisa menggangu jalannya pekerjaan pemerintahaan, membuka atau meresmikan suatu acara saja bisa akan menjadi isu politik yang panas.

Lantas bagaimana menyikapi Pilgub Sulsel 2013 nanti, padahal mekanisme resmi kandidat harus diusung oleh partai dimana partai mempertimbangkan tingkat popularitas dan elektabilitas setiap figur yang akan diusungnya ? apakah parpol karena dorongan nafsu kekuasaanya dengan serta merta memaksakan kandidatnya tanpa mempertimbangkan kapasitas kandidat yang diusungnya itu dalam soal pemerintahaan ?

Yang paling penting mesti dijaga adalah demokrasi itu berjalan dengan sehat, gejala keserakahan hanya megindikasikan kita mengalami sakit dalam berdemokrasi. Partai politik mesti bijak untuk ikut mempertimbangkan figur-figur yang memang punya kapasitas dalam pemerintahan. Merem keserakahannya dengan memberi mengakomdasi calon-calon dari non partai dan memang punya track record yang jelas pada kemampuan yang dibutuhkan dalam memimpin pemerintahaan.

Sebab kesemrawutan pembangunan bisa jadi adalah tanggung jawab partai politik yang menempatkan figur-figurnya di kepala pemerintahaan, bila mereka berani mengusung kandidatnya mereka juga harus berani bertanggung jawab pada kekeliruan kandidatnya pada saat memimpin.

Maka dibutuhkan kemauan politik dari Parpol untuk bijak melihat kapasistas seseorang sebelum mengusung kandidat jagoannya, ini demi memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Bila mereka mengusung caleg, maka kader parpol haruslah mereka yang paham membuat perda, yang tahu menghitung anggaran, dan punya sikap kritis dalam pengawasan. Begitupula Parpol mengusung kandidat kepala daerah, mereka tidak sekedar mengusung mereka yang hanya tahu membuka atau meresmikan sebuah acara.(*)