WKMM: Copot Kapolda NTB, Periksa Bupati Bima

PENGURUS Wahana Kerja Mahasiswa Makassar (WKMM) menyatakan sikap atas bentrok berdarah pihak kepolisian dengan warga di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) saat warga menolak pertambangan PT. Sumber Mineral Nusantara di Sape, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, yakni dua orang tewas dan delapan lainnya luka-luka.

Atas insiden tersebut, Wahana Kerja Mahasiswa Makassar (WKMM) menuntut Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk mencopot Kapolda NTB beserta seluruh jajaran yang terlibat, dan memeriksa pejabat Bupati Bima sekaitan izin tambang PT. Sumber Mineral Nusantara.

Sulfikar Amri, Ketua Umum WKMM mengatakan membunuh adalah kejahatan kemanusiaan, tak ada pembenaran walau dengan alasan ketertiban sosial dan pelayanan umum, tindakan aparat kepolisian yang mengarahkan tembakan kepada pengunjuk rasa sewenang-wenang dan mengkhianati perjuangan rakyat untuk mendapatkan hak berdemokrasi dan berkesejahteraan, sebagai polisi sipil, seharusnya mereka melindungi masyarakat, jika kepolisian hari ini tidak bermental polisi kolonial, mestinya mereka memiliki nurani kemanusiaan, polisi harusnya pro-sipil.

Azman Muchlis, Sekretaris Umum WKMM mengatakan, polisi yang terlibat penembakan harus dicopot dan diadili, jangan berdalih "kita tunggu prosedur hukum sidang kode etik" lalu akhirnya kasus HAM ini dipeti-eskan, ini berbahaya, kasus mesuji, kasus freeport, kasus lonsum bulukumba, kasus banggai, selalu akarnya adalah pertambangan dan perkebunan.

"Seharusnya polisi sebagai aparat penegak hukum lebih mengetahui etika hukum yang berlaku, warga menduduki pelabuhan sape tentu ada pemicunya, akar permasalahan adalah keberadaan penambang, ini malah menembaki pendemo, sepertinya derajat kemanusiaan lebih murah dibanding pergerakan ekonomi di pelabuhan tersebut, periksa dulu penambang itu, periksa bupatinya, dengarkan aspirasi rakyat, janganlah aparat keamanan membela kepentingan perusahaan, ini fakta bahwa pemerintah sangat pro-korporatisme, inilah neo-imperialisme, rakyat harus berhadapan dengan melawan para pemodal, dan perusahaan tidak perlu berhadapan langsung dengan rakyat, tapi diwakili oleh bedil aparat keamanan, lalu masih adakah kedaulatan rakyat? inilah yang membuat rakyat tidak berdaulat lagi, bangsa ini membentuk rakyat frustatif, bangsa pemarah, anarkistik, karena saluran aspirasi buntu"

Sementara itu, Herman Syam Asmara Putra, Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO-WKMM) menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menghentikan keberpihakan kepada investor, nasionalisme tergadai oleh kepentingan asing, pejabat jangan jadi agen asing di negeri sendiri, kepolisian juga sebaiknya jangan mau diperalat, yang secara membabi-buta membantai rakyat, inilah siklus kekerasan di negeri kita, produk kebijakan terhadap investor lokal dan asing yang merugikan rakyat itu juga bentuk kekerasan terhadap rakyat, rakyat melawan disebut anarkis, padahal mereka melawan karena dimiskinkan, ekosistem rusak, akar budaya terhempas angka-angka investasi, jadi sumbernya adalah kebijakan ekonomi nasional yang tidak pro-rakyat

Sukandar Ridwan, Wakil Ketua Umum WKMM menghimbau kepada elemen mahasiswa makassar untuk terus mengawal kasus Bima, "kasus seperti ini membosankan, parade kekerasan aparat harus dihentikan, mahasiswa harus mengawal kasus ini sampai tuntas, presiden harus bertanggung jawab" pungkasnya.(*)